Category Kanreg X

Berhasil Ungkap Kasus Calo CPNS, Pemerintah Apresiasi Kinerja Polri

Jakarta – Humas BKN, Peran anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 sangat penting, terbukti dengan berhasil diungkapnya kasus-kasus penipuan pengangkatan CPNS oleh beberapa oknum. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf, setelah menghadiri acara Penghargaan Anggota Polri Berprestasi di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPANRB) Jakarta, Selasa (20/8/2019).

                                  Supranawa Yusuf(kiri). (foto: don)

Supranawa melanjutkan, ulah oknum yang melakukan penipuan pengangkatan CPNS mengganggu kinerja pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) CPNS yang unggul untuk di masa...

Read more

BKN Rancang SI-ASN Perkuat Implementasi Sistem Merit

SIARAN PERS]
Nomor: 076/RILIS/BKN/VIII/2019

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah merancang manajemen sistem informasi ASN yang disebut dengan SI-ASN. Pembangunan sistem ASN nasional ini dilakukan selain bertujuan untuk mengimplementasikan amanat UU ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, juga digunakan untuk mencegah proses pelaksanaan sistem merit yang keliru, salah satunya persoalan peluang transanksi pengisian jabatan.

Dari aspek implementasi dan pengawasan sistem merit, ada dua sasaran pembangunan SI-ASN...

Read more

Pengumuman Jadwal Simulasi CAT 2019 Gel.II 21 Agustus 2019

Download (PDF, 440KB)

Read more

Pengumuman Jadwal Simulasi CAT 2019

Download (PDF, 474KB)

Read more

Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Tipikor BHT Terima SK PTDH

SIARAN PERS]
Nomor: 073/RILIS/BKN/VIII/2019

Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 April 2019. Sampai dengan batas waktu tersebut terhitung 1.237 Surat Keputusan (SK) PTDH yang diterbitkan atau sekitar 53% dari total 2.357 SK PTDH yang seharusnya diterbitkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Batas waktu itu sudah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 6 Maret 2019 kepada PPK Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B/50 /M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK.

Mengenai progresnya, hingga 1 Agustus 2019, jumlah penyelesaian kasus PNS Tipikor BHT mencapai persenta...

Read more