Monthly Archives March 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BAGIKAN 313 SK CPNS

BULELENG. Selasa pagi (19/03), Kepala Kanreg X BKN Bambang Hari Samasto yang didampingi Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Suparlan dan Kepala Bidang Pensiun dan Pengangkatan ASN Abdul Salam Gassing menghadiri penyerahan Surat Keputusan (SK) 313 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2018 dilingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yang digelar BKPSDM Kabupaten Buleleng di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja (IMACO) Eks Pelabuhan Buleleng. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Bapak Dewa Ketut Puspaka, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, serta dihadiri oleh seluruh Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Buleleng.

Pada kesempatan ini Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar Bambang Hari Samasto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh CPNS, dan diharapkan nantinya dapat menambah warna baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kepala Kanreg X BKN juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk selalu mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. “Jaga kedisiplinan sebagai ASN yang telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Karena setelah SK diserahkan, maka akan ada aturan yang mengikat. Perilaku dan etika juga harus dijaga. Selain itu, juga harus mampu menunjukkan kinerja yang baik,” ungkap Kepala Kanreg X BKN.

WhatsApp Image 2019-03-19 at 12.25.20 (1)

Kepala Kanreg X BKN (tengah) saat menyampaikan sambutan

Ditambahkan Bupati Buleleng, masih ada satu tahapan lagi sebelum diangkat menjadi PNS yaitu Diklat Prajabatan. “Masih ada 1 tahapan lagi yang harus dilalui seluruh CPNS sebelum resmi dilantik menjadi PNS, yakni Diklat Prajabatan. Dalam diklat, seluruh CPNS akan belajar bagaimana membangun integritas, moral, semangat , serta kejujuran dan kebangsaan,” ungkap  Putu Agus Suradnyana. Bupati Buleleng juga berpesan agar nantinya seluruh CPNS dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dengan melandasi diri dengan disiplin ilmu,serta mematuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu I Gede Wisnawa Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng dalam laporannya menyampaikan dalam seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 yang dibuka pada bulan September 2018, Pemkab. Buleleng telah mengajukan kebutuhan formasi sebanyak 332 dengan rincian formasi khusus eks tenaga honorer K2 sebanyak 11, formasi umum tenaga guru sebanyak 158, tenaga kesehatan sebanyak 126 dan tenaga teknis sebanyak 37. Namun dari jumlah tersebut yang dinyatakan lulus SKD, SKB serta tahapan pemberkasan administrasi sebanyak 313 orang dan telah memperoleh persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Kantor Regional X BKN Denpasar.

FB_IMG_1552965692810

Kepala Kanreg X BKN (kanan) menyerahkan penghargaan kepada Bupati Buleleng (kiri)

Dalam kegiatan ini, Kepala Kanreg X BKN menyerahkan penghargaan kepada Bupati Kab.Buleleng atas kepercayaan pihak Pemkab.Buleleng dalam pemanfaatan sistem CAT dalam seleksi penerimaan CPNS. Selanjutnya secara simbolis dilakukan penyerahan SK CPNS oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana kepada dua perwakilan CPNS TA 2018.

buleleng

Bupati Buleleng menyerahkan SK CPNS secara simbolis kepada salah satu perwakilan CPNS TA.2018

(Team Humas)

 

Read more

Maret 2019, BKN Segera Selesaikan 3 Agenda Prioritas Utama

Denpasar. Bulan Maret 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki sejumlah agenda kerja yang harus segera diselesaikan. Hal tersebut diungkapkan Kepala BKN dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg X BKN Subagyo S.Sos, M.Si selaku Inspektur Upacara dalam upacara bendera pada Senin (18/03) di Lapangan Volley Kanreg X BKN. Lebih lanjut dikatakan ada tiga agenda kerja yang harus segera diselesaikan BKN pada Bulan Maret ini. “Ada tiga agenda prioritas yang harus segera kita tuntaskan. Pertama SKD CPNS Tahun Anggaran 2018 untuk instansi daerah susulan yang terkena bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Termasuk juga di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini harus segera kita selesaikan,” tegas Subagyo.

up ben1

Subagyo, S.Sos , M.Si saat menyampaikan sambutan Kepala BKN

Lebih lanjut disampaikan, tugas kedua adalah penyelesaian Layanan Kepegawaian Kenaikan Pangkat untuk periode April 2019 dan Penetapan NIP untuk CPNS tahun 2018. Dan terakhir, Penyelesaian penerimaan P3K tahap I. Ketiga agenda tersebut harus segera diselesaikan, mengingat ke depan masih banyak tugas yang juga harus dikerjakan yaitu penerimaan CPNS melalui sekolah ikatan dinas serta pelaksanaan Talent Pool 2019.

Ditambahkan Kepala BKN, pada tanggal 13 Maret 2019 Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS, PP Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda, serta Perpres Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS. Padahal jika sesuai dengan UU ASN, gaji sudah tidak didasarkan lagi pada golongan ruang dan masa kerja tetapi didasarkan pada jabatan seseorang (single salary system). Untuk dapat menghitung besaran gaji yang didasarkan pada jabatan dibutuhkan suatu analisa melalui evaluasi jabatan yang harus dimiliki oleh seluruh instansi. Hal ini penting karena merupakan salah satu yang harus dipenuhi untuk kepentingan Reformasi Birokrasi dan itu menjadi PR besar BKN sebagai pembina manajemen kepegawaian.

Namun sebagai aparatur negara, kenaikan gaji pokok kurang lebih rata-rata sebesar 5 persen ini tetap harus disyukuri dan dijadikan motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Dengan meningkatkan kualitas kinerja, maka kinerja birokrasi akan semakin baik dan profesional, dan itu harus dimulai dari diri sendiri. (IRN)

Read more

Hadiri Forum International Reform Symposium & Regional Workshop, Kepala BKN akan Paparkan Capaian 10 TH RB dalam Manajemen Kepegawaian

Nusa Dua – Transparency and Accountability in Human Resource Management menjadi salah satu fokus pembahasan yang diulas dalam Forum International Reform Symposium & Regional Workshop yang digelar di Nusa Dua, Bali pada tanggal 14 – 15 Maret 2019. Forum tersebut dihadiri perwakilan delegasi dari negara-negara ASEAN plus Korea, Australia, dan New Zealand.

WhatsApp Image 2019-03-15 at 09.33.56 (1)

Kepala Kanreg X BKN (dua dari kiri) menghadiri Forum International Reform Symposium & Regional Workshop di Nusa Dua

Dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Bambang Hari Samasto berkesempatan hadir. Kepala BKN rencananya akan menjadi salah satu pembicara terkait Transparency & Accountability in Human Resources Management. Kepala BKN akan memaparkan capaian 10 tahun reformasi birokrasi (RB) di Indonesia khususnya pada aspek manajemen kepegawaian.

JK
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menpan RB (kanan) dan Gubernur Bali (kiri)

Pada pembukaan forum yang berlangsung Kamis, (14/03/2019), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyoroti dinamika dan perubahan dari dampak teknologi yang secara responsif diadaptasi oleh sistem reformasi birokrasi di Indonesia yang sudah mencapai perjalanan satu dekade. Menurutnya, Indonesia sendiri sudah mengalami reformasi dalam kurun 20 tahun. Perjalanan reformasi tersebut salah satunya dengan perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang dahulu menganut sistem sentralisasi menjadi negara desentralisasi.

Untuk capaian 10 tahun reformasi birokrasi di Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengklaim beberapa bukti capaian RB yang meliputi implementasi sistem merit lewat rekrutmen ASN berbasis sistem computer assisted test (CAT) yang dalam hal ini secara teknis dilakukan oleh BKN selaku instansi pembina manajemen kepegawaian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penerapan e-government, dan beragam inovasi di sektor pelayanan publik.

WhatsApp Image 2019-03-15 at 09.33.56
Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat memaparkan Transparency and Accountability in Human Resource Management

Sementara itu pada hari kedua penyelengaraan forum yang berlangsung hingga Jumat, (15/03/2019) tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana secara khusus memaparkan perihal Transparency and Accountability in Human Resource Management. “Saat ini proses rekrutmen ASN di Indonesia telah berjalan secara transparan melalui sistem yang efektif, mulai dari alur registrasi, seleksi administrasi, uji kompetensi dasar dan teknis yang dijaring secara objektif”.

Mengenai capaian CAT, pada tahun 2018, World Bank Global Report: Public Sector Performance yang dirilis Oktober 2018 lalu menobatkan CAT BKN sebagai produk unggul Indonesia kategori Civil Service Management yang berhasil mereformasi sistem rekrutmen ASN di Indonesia.

(Humas BKN)

selengkapnya klik link di bawah ini :

http://www.bkn.go.id/berita/hadiri-forum-international-reform-symposium-regional-workshop-kepala-bkn-akan-paparkan-capaian-10-tahun-rb-dalam-manajemen-kepegawaian

http://www.bkn.go.id/berita/sistem-rekrutmen-asn-berbasis-cat-bkn-jadi-salah-satu-capaian-positif-10-tahun-reformasi-birokrasi-di-indonesia

Read more

KAKANREG X BKN LANTIK DUA PEJABAT PENGAWAS

Denpasar. Selasa pagi (12/03), Kepala Kanreg X BKN Bambang Hari Samasto melantik sekaligus mengambil sumpah dua orang Pejabat Pengawas dan mengambil sumpah tujuh orang PNS di lingkungan Kanreg X BKN. Kegiatan dilaksanakan di Aula A.E.Manihuruk Kanreg X BKN dengan dihadiri seluruh pegawai di lingkungan Kanreg X BKN.
Kedua Pejabat Pengawas yang dilantik adalah Cokorda Istri Oka Santi Adnyani sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sunarti Walstuningrum yang dilantik menjadi Kepala Seksi Pengangkatan ASN. Sementara tujuh orang PNS yang diambil sumpahnya merupakan CPNS Tahun Anggaran 2018, yang telah menyelesaikan masa prajabatan di Pusbang ASN.

https://photos.app.goo.gl/6GFBdGbZSJh18M3F9

2 Pejabat yang diambil sumpah (batik : Cokorda Istri Oka Adnyani, baju merah : Sunarti Walsuningrum)

Dalam pengarahannya, Kepala Kanreg X BKN mengatakan dalam perspektif manajemen PNS ASN, pergantian atau pengangkatan jabatan menjadi satu hal yang lumrah dan keharusan agar organisasi lebih dinamis. Hal tersebut dilakukan untuk pengembangan karier, memperluas wawasan dan peningkatan kompetensi. Menutup pengarahannya, Kakanreg berpesan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Sebagai pejabat Pengawas memiliki kewajiban membimbing dan mengarahkan bawahannya sebagai proses untuk mempercepat proses regenerasi. Sementara bagi PNS yang baru diambil sumpah, diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, memegang teguh integritas dan profesionalitas sebagai ASN. (IRN)

Read more

X-Media Edisi XV

Read more