Monthly Archives January 2020

BKN Terbitkan Peraturan Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode CAT BKN

BKN telah menerbitkan Peraturan BKN Nomor 50 tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai pengganti Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN. Peraturan BKN Nomor 50 Tahun 2019 ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, seleksi masuk Sekolah Kedinasan (Sekdin), seleksi pengembangan karir, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan CAT BKN. Peraturan ini mengatur rincian tahapan seleksi dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Selain itu juga diatur tentang mekanisme pelaksanaan seleksi yang di dalamnya terdapat peserta penyandang disabilitas. BKN mengimbau seluruh pihak yang terlibat pada penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT, dapat melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan dengan mengacu pada peraturan tersebut.

Jakarta, 22 Januari 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara,

Ttd

Paryono

sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/BKN-Terbitkan-Peraturan-Nomor-50-Tahun-2019.pdf

Read more

Mulai 21 Januari 2020 Instansi Wajib Umumkan Jadwal dan Lokasi SKD

[SIARAN PERS] Nomor: 003/RILIS/BKN/I/2020

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019 akan berlangsung pada 27 Januari – 28 Februari 2020, untuk itu seluruh instansi wajib mengumumkan jadwal dan lokasi SKD mulai 21 Januari 2020 melalui masing-masing website/portal instansi. Imbauan ini sudah disampaikan melalui Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor E 26-30/V 12-18/99 Tanggal 17 Januari 2020 perihal Pengumuman Resmi Jadwal Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.

Instansi juga diminta untuk mengumumkan daftar nama peserta CPNS kategori P1/TL, baik secara online melalui website instansi dan ditempel pada papan pengumuman di setiap titik lokasi ujian sebelum jadwal SKD dimulai. Ketentuan wajib mengumumkan daftar nama pelamar P1/TL ini sudah disampaikan kepada seluruh instansi melalui Surat BKN Nomor E 26-30/V 12- 6/99 perihal Tindaklanjut Peserta Seleksi CPNS P1/TL pada tanggal 17 Januari 2020.

Perlu disampaikan kembali bahwa pelamar Kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir sesuai Permenpan Nomor 23 Tahun 2019. Selain itu pelamar P1/TL yang memilih menggunakan nilai SKD Tahun 2018 maka kualifikasi pendidikan dan formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 dengan kualifikasi pendidikan pada saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018 wajib sama. Total pelamar CPNS TA 2019 mencapai 4.197.218 dan pelamar yang dinyatakan lulus syarat administrasi atau Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 3.364.867. Peserta dengan status MS selanjutnya akan berkompetisi pada tahap berikutnya untuk mengisi 150.315 formasi CPNS TA 2019.

Jakarta, 20 Januari 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Badan Kepegawaian Negara,

 

Ttd Paryono

Read more

Komitmen Wujudkan RB, Kanreg X BKN Matangkan ZI

Pada Senin (13/01), Ketua Team ZI Suparlan yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kanreg X BKN, mengajak seluruh tim untuk melakukan pembahasan masing-masing unsur ZI sekaligus berdiskusi terkait penyusunan dokumen ZI.
ZI1 jan
Bersama team ZI, Suparlan (paling kanan) melakukan pembahasan target ZI
Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajaran sebuah instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini sesuai Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan RB No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah. Zona Integritas kini menjadi fokus bagi team ZI di lingkungan Kanreg X BKN.  (IRN)
Read more