Monthly Archives February 2020

Cegah Malapraktik Pengisian Jabatan di Birokrasi, BKN Terbitkan Standar Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

Sejumlah kasus malapraktik pada pengisian jabatan menciderai kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit, yang mewajibkan pengisian jabatan di birokrasi, baik jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan administrasi, dan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit sejatinya harus dilakukan sesuai arahan Presiden dan telah masuk agenda nasional melalui RPJMN 2020 – 2024 pada aspek reformasi kelembagaan birokrasi. Menindaklanjuti arahan Presiden dan agenda RPJMN tersebut, BKN bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari realisasi program Strategi Nasional Pemberatasan Korupsi (Stranas PK), termasuk yang menyangkut jual-beli jabatan. Sebagai implementasi tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pembentukan manajemen talenta nasional dan Stranas PK tersebut, BKN menyusun dua program prioritas. Pertama, menerbitkan standar penyelenggaraan penilaian kompetensi yang wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D), melalui Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Kedua, BKN menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN yang dilakukan melalui penyusunan Talent Pool. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan menjadi gerbang awal pembentukan database manajemen talenta nasional. Peraturan BKN 26 Tahun 2019 menekankan bahwa penyelenggaran kompetensi ASN harus mengikuti standar yang telah ditetapkan terkait asesor, metode dan alat ukur, dan dilakukan oleh Penyelenggara penilaian kompetensi instansi pemerintah yang terakreditasi atau Penyelenggara non-Pemerintah yang sudah terdaftar pada BKN selaku Pembina dan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN (Pasal 48 UU ASN) dan pembina penyelenggaraan manajemen ASN (Pasal 47 UU ASN). Dalam peraturan BKN ini juga ditekankan adanya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penilaian kompetensi.

Jakarta, 19 Februari 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd Paryono

sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Cegah-Malapraktik-Pengisian-Jabatan-di-Birokrasi-BKN-Terbitkan-Standar-Penyelenggaraan-Penilaian-Kompetensi-.pdf

Read more

Blokir NIK, Konsekuensi Pelamar CPNS Gunakan Joki

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN akan mengajukan langkah pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas peserta yang terbukti menggunakan joki dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada ajang seleksi CPNS formasi tahun 2019. Langkah pemblokiran tersebut akan diteruskan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui ketentuan tertulis. Salah satu pertimbangan Kedeputian Bidang Wasdal BKN melakukan hal tersebut adalah untuk mencegah kasus yang sama berulang dan tindakan perjokian mengandung unsur pidana berupa tindakan pemalsuan sesuai Pasal 55 dan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara. Penyikapan atas kasus perjokian ini juga dilakukan untuk menjaga sportivitas dan fairness dalam pelaksanaan SKD. Pada siaran pers BKN tanggal 04 Februari 2020 sudah disampaikan bahwa Panselnas tidak menolerir pelamar yang mencoba menggunakan joki. Bagi peserta SKD yang kedapatan melakukan hal tersebut dapat dipidanakan dan kesempatan mendaftar sebagai pelamar CPNS akan tertutup. Sampai dengan 10 Februari 2020, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN BKN mendata sejumlah diskualifikasi kepesertaan SKD CPNS Formasi Tahun 2019, meliputi diskualifikasi karena kesalahan formasi (14 kasus); Diskualifikasi pelanggaran joki (4 kasus); Diskualifikasi tanda pengenal tidak lengkap (8 kasus); dan Diskualifikasi pelanggaran tata tertib (8 kasus). Khusus untuk diskualifikasi pelanggaran tata tertib yang kebanyakan disebabkan karena keterlambatan hadir di lokasi SKD, melalui siaran pers ini kami kembali mengingatkan agar peserta sudah hadir di lokasi ujian 60 menit sebelum jadwal SKD berlangsung, karena sebelum memasuki ruangan ujian peserta harus melalui serangkaian pemeriksaan dan registrasi. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT). Sementara untuk diskualifikasi kesalahan formasi, perlu diketahui bahwa sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019, instansi yang membuka formasi disabilitas wajib mengundang calon peserta disabilitas untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis disabilitas pelamar sebelum mengumumkan hasil kelulusan seleksi administrasi.

 

Jakarta, 11 Februari 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Badan Kepegawaian Negara,

Ttd Paryono

sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Blokir-NIK-konsekuensi-CPNS-Gunakan-Joki.pdf

Read more

Lulus PG SKD, Belum Tentu lolos Melaju ke SKB

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi 2019 saat ini masih berlangsung. Untuk bisa dikatakan lulus passing grade (PG) SKD seorang pelamar harus memenuhi ambang batas nilai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 24 tahun 2019. Namun, melalui siaran pers ini perlu kami sampaikan bahwa peserta SKD yang sukses melampaui PG, tidak serta merta dinyatakan lulus SKD dan otomatis bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Nilai peserta SKD lolos PG akan diolah terlebih dahulu mengingat satu formasi tidak dilamar oleh peserta dari satu titik lokasi (Tilok) saja, namun harus digabungkan dengan hasil SKD pelamar dari berbagai Tilok. Selain itu dalam pemeringkatan nilai SKD juga harus menyertakan hasil SKD peserta P1/TL (peserta seleksi CPNS 2018 yang memenuhi PG SKD dan masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk mengikuti SKB tahun 2018 namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir). Tahap pengolahan data akan dilanjutkan dengan tahap rekonsiliasi data hasil SKD yang melibatkan instansi penyelenggara SKD dan BKN. Hasil rekonsiliasi tersebut akan diajukan kepada Kepala BKN untuk mendapat approval dan digital signature (DS) yang dilakukan by system pada portal SSCASN. Kemudian, hasil SKD seluruh peserta seleksi akan disampaikan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas kepada PPK masing-masing instansi melalui portal SSCASN dan admin instansi dapat mengunduh hasil SKD tersebut. Selanjutnya Ketua Panitia Seleksi Instansi akan menetapkan pengumuman hasil/kelulusan SKD dan menyampaikannya kepada publik.

Rangkaian tahapan yang harus dilalui sebelum penetapan hasil kelulusan SKD menjadi alasan tidak dapat ditampilkannya pernyataan kelulusan SKD pada layar nilai peserta SKD.

Jakarta, 3 Februari 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd Paryono

sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Lulus-PG-SKD-Belum-Tentu-lolos-Melaju-ke-SKB.pdf

Read more