Monthly Archives April 2020

Pedoman Penjatuhan Sanksi bagi ASN yang Abaikan Ketentuan Larangan Mudik

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). SE Kepala BKN tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan diterbitkannya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Tujuan diterbitkannya SE Kepala BKN tersebut yakni sebagai pedoman bagi instansi Pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Melalui SE tersebut, seluruh PPK instansi pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas ASN khususnya terkait dengan pergerakan atau kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan meminta PPK untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yang tetap berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.

Untuk memudahkan PPK dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin, Dalam SE ini jenis pelanggaran disiplin berupa aktivitas berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu:

a. Kategori I, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

b. Kategori II, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

c. Kategori III, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan ASN pada saat:

a) Telah disampaikannya himbauan agar tidak melakukan kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020, maka dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

b) Telah ditetapkannya larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 maka dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke dalam aplikasi SAPK pada alamat web https://sapk.bkn.go.id.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 24 April 2020, sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Lebih detil isi SE Nomor 11/SE/IV/2020 dapat diunduh pada link berikut: https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/SE-Mudik.pdf

 

Jakarta, 26 April 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara

ttd

Paryono

sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Pedoman-Penjatuhan-Sanksi-bagi-ASN-yang-Abaikan-Ketentuan-Larangan-Mudik.pdf

Read more

Percepat Pembangunan ZI dalam rangka RB, Inspektur BKN Tekankan Penataan Tata Laksana dan Manajemen SDM

Denpasar.  Dalam mempercepat Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi , Inspektur BKN Darmuji menegaskan untuk memprioritaskan Penataan Tata Laksana dan Manajemen SDM dengan tetap berpedoman pada Permenpan No.10/Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilakukan dengan diantaranya menyatukan visi di seluruh unit kerja, memberikan pelayanan publik yang cepat dan mudah, menyusun program yang menyentuh langsung ke masyarakat, membangun manajemen media dalam penyebaran informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi.

WhatsApp Image 2020-04-16 at 10.18.12

Inspektorat BKN memberikan arahan saat teleconference

 Hal tersebut diungkapkan Darmuji dalam teleconference Percepatan reformasi Birokrasi dan Zona Integritas bersama Kantor Regional BKN di wilayah timur, yang diikuti diantaranya Kakanreg II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko, Kakanreg X BKN Bambang Hari Samasto, Kakanreg VIII BKN Banjarmasin, Ramdhani, Kakanreg IV BKN Makassar Harun Arsyad, Kakanreg XI BKN Manado Wakiran, Kakanreg IX BKN Jayapura Paulus Dwi Laksono Haryono, serta Kakanreg XIV BKN Manokwari Sabar Parlindungan Sormin.

WhatsApp Image 2020-04-16 at 11.18.53       WhatsApp Image 2020-04-16 at 10.14.44

situasi teleconference membahas percepatan ZI RB di Ruang Arjuna Kanreg X BKN

Darmuji  juga menekankan untuk tetap menjaga Komitmen dalam membangun Zona Integritas. Selain itu juga melengkapi unsur-unsur yang terdapat dalam 6 pokja RB, melakukan survey mandiri untuk menilai output terkait pelayanan publik dan anti korupsi, pembangunan inovasi yang bisa mencegah korupsi seperti paperless, strategi komunikasi serta monitoring dan evaluasi.

Dalam teleconference ini pun diungkapkan masih ada beberapa wilayah di daerah timur yang terkendala  jaringan internet, sehingga pelayanan kepegawaian berbasis paperless belum dapat dilakukan.  Namun diharapkan, pada 1 Oktober 2020, seluruh unit kerja diharapkan sudah menggunakan aplikasi berbasis paperless sehingga pelayanan kepegawaian dapat lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, diungkapkan Bambang Hari Samasto yang didampingi Ketua Team ZI Kanreg X BKN Suparlan, di lingkungan Kanreg X BKN sudah melakukan kegiatan yang mendukung pembangunan ZI dan RB. Namun, masih terdapat kendala dalam penyusunan dokumen dan instrumen masing-masing POKJA, yang totalnya terdapat 23 unsur. (IRN)

Read more

HADIRI PELANTIKAN 318 PNS VIA TELECONFERENCE, KAKANREG X BKN INGATKAN PANTAU KINERJA PNS BERSTATUS WFH

Denpasar. Pelantikan atau Pengambilan Sumpah/Janji PNS biasanya dilakukan dalam satu ruangan dengan mengundang sejumlah pejabat pemerintah dan tamu undangan. Namun selama masa pandemi COVID 19, Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melakukan Social Distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar guna memutus rantai penyebaran COVID 19. Menindaklanjuti hal tersebut, BKN mengeluarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10/SE/IV/2020 Tentang Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS ATAU Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, tertanggal 2 April 2020.

Mengacu Surat Edaran tersebut, maka pada Selasa (14/04) Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Penyerahan Surat Keputusan (SK) PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Lulusan IPDN Dan CPNS Formasi 2018 di lingkungan Pemkab.Buleleng melalui teleconference. Penyerahan SK dan Pengambilan sumpah/janji PNS dilakukan langsung oleh Bupati Kab.Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST di Kantor Bupati Buleleng dengan mengundang Ketua DPRD Kabupaten Buleleng serta Kepala Kanreg X BKN Bambang Hari Samasto melalui Teleconference.

              WhatsApp Image 2020-04-14 at 12.14.12

     WhatsApp Image 2020-04-14 at 09.28.33

Teleconference Penyerahan Surat Keputusan (SK) PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Lulusan IPDN
Dan CPNS Formasi 2018 di lingkungan Pemkab.Buleleng

Kepala Kanreg X BKN dalam teleconference menyampaikan ucapan selamat sekaligus menegaskan kepada seluruh PNS yang dilantik untuk melakukan tanggung jawabnya dan berkinerja bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Buleleng. “Sejak dilantik menjadi PNS maka sudah mempunyai tanggung jawab, antara lain menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu, dalam kondisi dan situasi seperti saat ini dimana pemerintah memberikan kebijakan WFH (Work From Home), diharapkan tidak mengurangi kinerja kita semua. Untuk itu, kepada atasan langsung untuk tetap memantau staf masing-masing terhadap kinerja bawahan , terutama yang bekerja di rumah.“

Kakanreg teleconference

Kepala Kanreg X BKN menyaksikan Penyerahan SK PNS Di Kabupaten Buleleng melalui teleconference di R.Arjuna Kanreg X BKN

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Kab.Buleleng menyampaikan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini harus waspada terhadap dampak yang ditimbulkan oleh virus ini. Oleh karena itu pelaksanaan sumpah PNS ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol COVID-19 dan ketentuan pada Surat Edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektonik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Akibat Virus Corona. Putu Agus Suradnyana pun menekankan kepada seluruh PNS yang dilantik untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. “Saudara saat ini telah disumpah menjadi PNS yang harus  bekerja dengan baik, landasi diri dengan disiplin ilmu, dedikasi tinggi dan disiplin waktu dalam bekerja. Patuhi segala peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku serta jauhi apa yang menjadi larangan. Tekuni pekerjaan saudara dengan sebaik-baiknya, jadilah abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu siap sedia melayani masyarakat dengan ketulusan hati bukan untuk dilayani,” ungkapnya

Penyerahan SK PNS diberikan kepada CPNS FORMASI TAHUN 2018, yakni Formasi Guru sejumlah 164 orang, Tenaga Kesehatan 116 orang dan Tenaga Teknis 33 orang. Sementara Sumpah/Janji PNS dilaksanakan oleh PNS Lulusan IPDN sejumlah 5 orang dan PNS Formasi CPNS 2018 sejumlah 313 orang, yang seluruhnya akan ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

(team humas Kanreg)

Read more