Pengelolaan Disiplin ASN Tak ’Ribet’ lagi

[SIARAN PERS] Nomor 03/RILIS/BKN/I/2021

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian membentuk Sistem Pengawasan Disiplin ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terintegrasi melalui _Integrated Dicipline System_ (I’DIS). Sistem yang dapat diakses melalui https://idis.bkn.go.id ini wajib digunakan instansi sebagai bagian langkah preventif dan korektif dalam penanganan pelanggaran terhadap ketentuan manajemen ASN khususnya disiplin pegawai. Dalam implementasi I’DIS, BKN berkolaborasi dengan KemenPANRB di bawah pengawasan Presiden selaku pembina tertinggi Manajemen ASN. Pembentukan sistem pengawasan terintegrasi secara nasional ini dilakukan sebagai bagian dari kewenangan BKN dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

Pembentukan I’DIS merupakan wujud teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53/2010. Sistem monitoring pengawasan disiplin ASN secara nasional atau I’DIS ini tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu ASN, tetapi juga untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang menghukum, dalam melakukan proses hukuman disiplin dan menetapkan status penjatuhan hukum disiplin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria ketentuan peraturan guna menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban. Selain itu I’DIS didesain sebagai upaya early warning system dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap disiplin pegawai secara nasional dan memudahkan PPK Instansi dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai prosedur, termasuk meminimalisasi faktor subjektif dalam proses hukuman disiplin pegawai di Instansinya karena sistem ini terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK BKN.

Adapun sasaran dari pembangunan I’DIS yakni untuk memberikan standar kepada Pengelola Kepegawaian masing-masing Instansi Pemerintah dalam melakukan penegakan disiplin secara tepat sesuai prosedur; Menjamin objektivitas yang dilakukan PPK atau pejabat yang berwenang menghukum dalam melakukan proses hukuman disiplin; Membangun budaya tertib administrasi dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria disiplin PNS; dan membentuk kolaborasi antarunsur kepegawaian, unsur pengawasan, unsur pejabat lain yang terlibat di masing-masing instansi pemerintah dengan BKN. Sistem pengawasan terintegrasi ini menjadi stimulus baru dalam upaya pencegahan, penegakan, hingga penanganan penjatuhan hukum disiplin pegawai yang berdampak pada sejumlah hal, meliputi efisiensi dalam proses pemberian hukuman disiplin, seluruh proses pemberian hukuman disiplin akan terdata secara _real time_, terintegrasi dengan basis data kepegawaian nasional melalui SAPK, dan transparansi dalam proses pemberian hukuman disiplin dengan melibatkan pengawasan dari berbagai unsur yang menangani proses disiplin pegawai termasuk dengan BKN sebagai Instansi yang diberikan mandat oleh UU ASN dalam pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen kepegawaian ASN.

Jakarta, 22 Januari 2021

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara.

Paryono, SH, M.AP

sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/01/RILIS_BKN-Pengelolaan-Disiplin-ASN-Tak-Ribet-lagi.pdf

Read more

Kanreg X BKN Lakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020

 1

Kepala Kanreg X BKN saat memberikan arahan

Denpasar. Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono menekankan laporan monitoring dan pencapaian dari masing-masing bidang/bagian sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Kanreg X BKN harus dirampungkan pada awal Januari tiap tahunnya. Selain itu, penyerapan anggaran juga seharusnya mulai dilakukan di awal semester tiap tahunnya. “Menjadi evaluasi bagi kita bersama, agar tidak terjadi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, diharapkan masing-masing bidang dapat mematangkan kembali rencana kerja yang akan dilakukan untuk semester berikutnya,” tegasnya. Melalui kegiatan  Monitoring dan Evaluasi ini, diharapkan permasalahan pada pelayanan kepegawaian dapat dibahas secara bersama untuk mendapatkan penyelesaian, dan juga kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan agenda Reformasi Birokrasi Kanreg X BKN.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanreg X BKN dalam Monitoring dan Evaluasi Semester II Tahun 2020 pada Selasa Pagi (26/01) bertempat di Ruang Arjuna, yang dihadiri Pejabat Administrator dan PIC Pengukuran dan Pelaporan Kinerja masing-masing Bagian/Bidang di lingkungan Kanreg X BKN. Dalam kegiatan ini seluruh Bagian/ Bidang di lingkungan Kanreg X BKN menyampaikan pemaparan capaian kinerja pada semester II Tahun 2020 serta berbagai kendala yang dialami hingga akhir Tahun 2020.

Mengawali kegiatan evaluasi, Bidang Pengangkatan dan Pensiun memaparkan proses penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 mencapai 8.420 Pertek dan terhitung per tanggal 25 Januari 2021 NI PPPK Tahun 2019 yang telah disetujui sejumlah 2.930, sementara yang masih dalam proses sejumlah 516. Proses penetapan NI PPPK ditargetkan akan rampung pada akhir Januari 2021.

2

Pemaparan Capaian Kinerja Bagian/Bidang di Lingkungan Kanreg X BKN menjadi agenda utama dalam kegiatan ini

Sementara disampaikan Aryanto selaku Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, dalam satu tahun Bidang Mutasi telah menerbitkan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat sejumlah 41.619. Selain itu, sebagai evaluasi Aryanto juga mengatakan pemanfaatan aplikasi X apple serta jaringan internet terkait pelayanan kepegawaian masih mengalami sejumlah kendala. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanreg X BKN berharap bidang terkait dapat segera melakukan perbaikan, sehingga pelayanan kepegawaian pun dapat menjadi lebih cepat dan efisien.

Dalam paparannya, Bidang INKA yang diwakilkan Jefry Christianto mengatakan 83 persen layanan kepegawaian Kanreg X BKN sudah dilakukan secara digital dan seluruh Instansi di wilayah Kanreg X BKN sudah menggunakan SAPK sebagai Sistem Informasi Terstandar Kepegawaian. Selain itu,  Bidang INKA telah melakukan update data statistik ASN per propinsi di wilayah kerja Kanreg X BKN. Sementara Bidang PDSK memaparkan pengukuran IP ASN telah dilakukan 44 provinsi dan kab/kota di wilayah kerja Kanreg X BKN.

Kepala Bagian Tata Usaha I Ketut Buana dalam laporannya menyampaikan penyerapan anggaran di Tahun 2020 mencapai 98,31 persen. IKP Layanan Internal pada semester II Tahun 2020 mencapai 82,99. (Team)

Read more

PPPK Kabupaten Sikka Tahun 2019 Terima SK, Bupati Sikka : Harus Bekerja dengan Baik

denpasar.bkn.go.id

Bupati Sikka saat menyerahkan SK PPPK

Sikka, NTT. Sebanyak 61 orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ) diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor BKDPSDM.816.3.2/102/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2019.  SK PPPK  diserahkan secara langsung oleh Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo S.Sos, M.Si pada Senin pagi (25/01) kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Guru Tahun Angkatan Pertama Tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sikka. Acara yang dilakukan secara simbolis ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Sikka dengan dihadiri Wakil Bupati Sikka Romanus Woga, Sekda Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera SE, M.Si, dan pimpinan OPD Kabupaten Sikka.

Dalam sambutannya, Bupati Robi menekankan kepada seluruh PPPK agar bekerja dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Enam puluh persen masyarakat di Kabupaten Sikka masih memiliki tingkat pendidikan di bawah Sekolah Dasar. Karena itu saya berharap kepada PPPK untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Robi.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kab.Sikka menyebutkan peserta yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka sebanyak 80 orang, yang terdiri dari Tenaga Penyuluh Pertanian 61 orang dan Tenaga Guru 19 orang. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus hingga seleksi terakhir sebanyak 62 orang yang terdiri dari 60 orang Tenaga Penyuluh Pertanian 60 orang dan 2 orang Tenaga Guru. Namun satu orang penyuluh Pertanian dinyatakan meninggal dunia pada September 2020 lalu.

 (Sumber : BKDPSDM Kab.Sikka)

Read more

Terapkan Prinsip Perbaikan Berkelanjutan, Bagian Tata Usaha Bahas Rencana Aksi Tindak Lanjut Layanan Internal

PicsArt_01-22-09.42.49

Denpasar. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan internal di lingkungan Kanreg X BKN, Bagian Tata Usaha Kanreg  X BKN melakukan Focus Group Discussion (FGD) membahas Rencana Aksi dan Tindak lanjut Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (RATL IKP)  Kanreg X BKN pada Jumat (22/01) bertempat di Ruang Arjuna. Tak hanya Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono dan Kepala Bagian Tata Usaha Ketut Buana, kegiatan ini juga dihadiri Kasubbag Kepegawaian Ade Judi Basma Hantana , Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Cokorda Istri Santi Adnyani, Kasubbag. Umum I Made Teguh Wicaksana serta seluruh pegawai Bagian Tata Usaha, termasuk PPNPN di lingkungan Kanreg X BKN.

Diungkapkan Buana, IKP dilakukan guna mengukur kepuasan pegawai sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha terkait kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta bagian umum dalam melaksanakan pelayanan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanreg X BKN. Dari hasil survey dari seluruh pegawai dari Bulan Juli hingga Desember 2020, Pelayanan Internal bagi pegawai di lingkungan Kanreg X BKN di semester II Tahun 2020 mencapai nilai 82,99 dan mutu pelayanan termasuk kategori baik. Survey IKP hingga pembahasan yang digelar hari ini menjadi prinsip continous improvement atau perbaikan berkelanjutan yang terdiri dari Planning, Doing, Control and Action (PDCA) yang hingga saat ini diterapkan Bagian Tata Usaha terkait Pelayanan Internal di lingkungan Kanreg X BKN.

PicsArt_01-22-09.47.06

Kepala Kanreg X BKN memberikan arahan dalam pembahasan RATL

Sementara itu Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono mengapresiasi dengan adanya pengukuran IKP dan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas layanan internal yang dilakukan Bagian Tata Usaha. Hal tersebut dapat menjadi salah satu dukungan dalam meningkatkan nilai RB dan ZI dan diharapkan ke depan dapat menjadi salah satu layanan unggulan yang dikelola Kanreg X BKN. “Kontribusi inovasi tidak semuanya mesti berbentuk teknologi informasi, gerakan dan budaya kerja pun merupakan bentuk quick wins upaya Reformasi Birokrasi” ungkap Kakanreg.

PicsArt_01-22-09.44.41

Salah satu peserta  saat  memaparkan hasil survey RATL IKP Tahun 2020

Dalam FGD ini Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Umum melakukan pemaparan terkait hasil survey IKP dan tanggapan serta rencana aksi sebagai tindak lanjutnya. Sehingga Pelayanan yang dinilai masih kurang atau sudah baik diharapkan dapat menjadi lebih baik ke depannya.

 

Read more

Tingkatkan Pelayanan Kepegawaian, Kanreg X BKN lakukan Percepatan Digitalisasi Pelayananan Kepegawaian

PicsArt_01-21-10.52.10

FGD Pembahasan Percepatan Pelayanan Kepegawaian

Denpasar. Instansi pemerintah kini semakin dituntut untuk memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien kepada masyarakat. Terlebih di masa pandemi, pemanfaatan Teknologi Digital pun dapat dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono menegaskan kepada seluruh Pranata Komputer di lingkungan Kanreg X BKN untuk berbenah dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga pelayanan kepegawaian dapat lebih efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Digitalisasi Pelayanan pada Kamis (21/01) bertempat di Ruang Arjuna. FGD juga dihadiri Kepala Bagian TU I Ketut Buana, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ade Judi Basma Hantana, Kepala Sub Bagian Umum I Made Teguh Wicaksana, serta Pejabat Fungsional Pranata Komputer.

PicsArt_01-21-10.07.34

Kepala Kantor Regional X BKN saat memberikan sambutan

Lebih lanjut disampaikan saat ini Kanreg X BKN telah optimal dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada stakeholder, khususnya dari Bidang Mutasi dan Pensiun. Namun saat ini belum didukung dengan pemanfaatan teknologi yang lebih efektif dan efisien. Kepala Kanreg X BKN berharap seluruh peserta FGD yang sebagian besar merupakan kaum milineal, dapat menyampaikan gagasan atau ide terkait pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepegawaian. Tak hanya membahas aplikasi dalam pelayanan kepegawaian, ke depan juga diharapkan Kanreg X BKN memiliki data statistik PNS di wilayah kerjanya. Selain itu ditambahkan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) juga perlu dibenahi mengingat belum ada aplikasi kepegawaian yang dapat membantu stakeholder dalam mengecek proses berkas kepegawaian.

Menanggapi hal tersebut, Kasubbag.Kepegawaian Ade Judi Basma Hantana dan Rama Beta Herdian selaku Pranata Komputer Muda mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian telah diterapkan di lingkungan Kanreg X BKN hingga saat ini. Aplikasi layanan kepegawaian yang sudah diterapkan diantaranya X–Apple yang telah dibangun pada Tahun 2019 dan kini sudah diimplementasikan di Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian serta Bidang Pengangkatan dan Pensiun. Namun perlu dievaluasi lebih lanjut terkait implementasinya, sehingga dapat dikelola ulang atau upgrade serta penghapusan aplikasi yang sudah tidak dipergunakan. Sementara Rama Beta mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi, diantaranya penyimpanan atau storage, serta jaringan internet. Selain itu, Bidang Informasi Kepegawaian Kanreg X BKN saat ini tengah menggarap aplikasi Wiki ASN, yang ke depannya diharapkan dapat menjadi salah satu aplikasi unggulan di Kanreg X BKN. (Team)

PicsArt_01-21-10.10.45

Rama Beta Herdian saat memaparkan sejumlah aplikasi Layanan Kepegawaian yang dikelola Kanreg X BKN
Read more