Tingkatkan Pelayanan Informasi Publik, Kanreg X BKN Integrasikan Pengelolaan Medsos dan Rebranding Logo

IMG_20210115_111447

 

Denpasar. Pengelola media sosial serta website milik lembaga pemerintahan haruslah memiliki perencanaan dan pengelolaan yang baik dan terukur. Konten yang ditayangkan oleh lembaga pemerintahan mempunyai tuntutan yang tinggi karena merupakan representasi negara dan organisasi. Menjawab tantangan dan kendala yang dihadapi dalam hal pelayanan publik, khususnya diseminasi informasi, Kanreg X BKN berencana akan merombak team pengelola sosial media dan website serta melakukan rebranding Logo yang akan dipublikasikan melalui sosial media resmi milik Kanreg X BKN.

Hal tersebut menjadi bahasan dalam rapat terbatas Pengelolaan Media Sosial Kanreg X BKN yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha I Ketut Buana didampingi Kepala Sub Bagian Umum I Made Teguh Wicaksana dengan mengundang Pengelola Sosial Media dan Website Kanreg X BKN, pada Jumat (15/01) bertempat di Ruang Arjuna Kanreg X BKN.

Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Kanreg X BKN akan dilakukan dengan mengintegrasikan media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta menyusun Standard Operational Procedur (SOP) dalam pengelolaan media sosial. Selain itu, Ketut Buana menekankan perlunya strategi pengelolaan media sosial ke depan sehingga lebih terstruktur dan terorganisir. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya dengan diseminasi informasi melalui sejumlah sosial media milik Kanreg X BKN, menyusun team pengelola sosial media yang akan dikeluarkan dalam bentuk SK, dan melakukan media visit.

WhatsApp Image 2021-01-14 at 14.29.22

 

Tak hanya itu, Kanreg X BKN juga melakukan rebranding logo sebagai gambaran Kanreg X BKN Reborn.  Logo merupakan simbol orang yang merangkul satu sama lain dan di tengahnya terdapat Logo instansi Kanreg X BKN. Hal tersebut mencerminkan 5 budaya kerja yang sudah ditetapkan Kepala Kanreg X BKN pada awal Januari 2021, yakni Integritas, Adaptif, Inovatif, Kolaboratif, dan melayani. Integritas memiliki arti Memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan komitmen dalam mengemban setiap tanggung jawab dan penugasan. Adaptif merupakan cerminan bahwa pegawai Kanreg X BKN dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini, sehingga mampu menjawab setiap tantangan dengan cara-cara yang adaptif. Inovatif diartikan berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan melakukan terobosan-terobosan yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Kolaboratif digambarkan dalam semangat saling menghargai dan kerjasama. Dan terakhir Melayani yakni Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik baik bagi para stakeholders eksternal maupun stakeholders internal sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang berlaku. Ke depan, logo tersebut akan digunakan dalam setiap kegiatan publikasi di lingkungan Kanreg X BKN.(IRN)

Read more

TIM REFORMASI BIROKRASI EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 DAN SUSUN RENCANA AKSI 2021

 

Denpasar, 14 Januari 2021. Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, Tim Reformasi Kantor Regional X BKN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional X BKN Nomor: 29/KEP/KR.X/2020 tanggal 15 Juni 2020 melaksanakan evaluasi capaian dan penyusunan Rencana Aksi Tahun 2021. Pada rapat yang dipimpin oleh Ketut Buana selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi tersebut, masing-masing Pokja dan Agen Perubahan menyampaikan capaian-capaian Tahun 2020, kendala yang dihadapi dan solusi yang sudah diupayakan selama Tahun 2020. Masing-masing Pokja juga menyampaikan rencana aksi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

WhatsApp Image 2021-01-15 at 16.28.23
Ketua Tim RB I Ketut Buana saat menyampaikan Capaian Tahun 2020

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara berjalan dengan baik sebagaimana rencana kerja yang telah disiapkan. Berbagai kegiatan dilakukan dibawah koordinasi ketua Pokja Reformasi Birokrasi dengan tujuan dan sasaran masing-masing Pokja. Peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas, adaptasi, inovasi dan kolaborasi dalam melayani menjadi point strategis untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkelanjutan di Kantor Regional X BKN.

Dari rapat disimpulkan, beberapa Quick Wins telah dilakukan selama Tahun 2020, diantaranya perumusan Budaya Kerja, Revitalisasi Motto Kantor Regional X BKN Denpasar. Perumusan dan peluncuran Budaya Kerja Kantor Regional X BKN Denpasar yang berintegritas, adaptif, inovatif, kolaboratif dan melayani dan revitilisasi moto Kantor Regional X BKN Denpasar yang Profesional, Unggul dan Bermartabat menjadi momentum dan triger untuk implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih terarah, jelas dan berkelanjutan. Disamping itu layanan berbasis lespaper untuk layanan bidang pensiun dan mutasi, Pembangunan aplikasi layanan internal (LAPOR UMUM) dan layanan Asistensi dan Sosialisasi NSPK Manajemen ASN yang memanfaatkan media sosial (AKSI NSPK). Sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai dan pembentukan agen perubahan, telah dilakukan pemilihan pegawai berprestasi baik itu PPNPN maupun PNS. Khusus bagi PNS kandidat pegawai berprestasi ditunjuk menjadi agen perubahan.

Dalam rapat juga terungkap beberapa kendala dihadapi selama Tahun 2020 diantaranya belum terbitnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru sebagai penyesuaian penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Analisis Jabatan yang menjadi salah agenda penataan SDM belum dilakukan karena menunggu SOTK Baru.

Dari kegiatan evaluasi ini juga tercetus beberapa ide brilian yang akan dilaksanakan diantaranya perancanagan Virtual X Office yang menjadi kantor virtual Kantor Regional X BKN Denpasar. Ide ini sejalan dengan upaya adaptasi dengan situasi pandemi seperti saat ini. Selaian itu pada Tahun 2021 selain sosialisasi dan internaliasi Budaya Kerja yang lebih massif, akan dilakukan pengelolaan media sosial yang lebih terintegrasi, TNA daan DNA berbasis kompetensi, termasuk pengembangan kompetensi SDM baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Ketut Buana, selaku ketua Tim RB kantor Regional X BKN mengapresiasi upaya dan langkah-langkah kolaboratif yang telah dilakukan oleh seluruh Pokja dan Agen Perubahan. Kedepan masih menurut Buana, masih diperlukan perbaikan dalam perencanaan yang lebih terintegrasi, jelas, terukur dengan  tahapan dan target-target kinerja yang jelas disertasi monitoring dan evaluasi yang memadai serta menjadikan pimpinan sebagai role model dalam implementasi Reformasi Birokrasi. “Dengan didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai disertai bentuk-bentuk adaptasi, inovasi dan kolaborasi dari seluruh elemen yang dimiliki oleh Kantor Regional X BKN Denpasar, niscaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional X BKN Denpasar pada Tahun 2021 dan seterusnya akan semakin meningkat” ungkapnya saat menutup rapat siang itu (BUN).

 

 

 

Read more

Kanreg X BKN Denpasar Tegaskan Komitmen Bangun Zona Integritas dan Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja

Denpasar. “Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas menjadi momentum penting bagi Kanreg X BKN untuk “ReBorn” atau melahirkan semangat baru untuk meningkatkan kualitas layanan kepegawaian sekaligus sebagai bagian dari komitmen Kanreg X BKN untuk meraih status Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) serta implementasi Budaya Kerja. Kiranya kegiatan ini bukan hanya menjadi seremonial semata, namun dapat dimaknai dan dimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.” Hal tersebut ditegaskan Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono saat memberi arahan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Dukungan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Regional X BKN yang digelar pada Jumat (08/01) bertempat di Aula A.E.Manihuruk Kanreg X BKN.

DSC_8346 Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono saat memberikan arahan

Lebih lanjut disampaikan sebagai bagian dari upaya tersebut, pada akhir tahun 2020 Kantor Regional X BKN Denpasar telah menetapkan Motto dan Budaya Kerja. Motto Profesional, Unggul dan Bermartabat menjadi cerminan semangat untuk mewujudkan visi Kanreg X BKN. Sementara Budaya Kerja yakni Integritas, Adaptif, Inovatif, Kolaboratif dan Melayani adalah cerminan cara dan upaya kita untuk menjalankan misi kita dalam rangka mewujudkan visi Profesional, Unggul dan Bermartabat. Kepala Kanreg X BKN berpesan Budaya Kerja tersebut haruslah dapat dipahami, diresapi dan diimplementasikan dalam gerak langkah di lingkungan Kantor Regional X BKN Denpasar. Paulus Dwi Laksono menargetkan pada Tahun 2021, Kanreg X BKN dapat meraih predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

20210108_103457

salah satu pegawai melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan pembangunan ZI

Dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diluncurkan pula layanan aplikasi Lapor Umum oleh Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono. Aplikasi yang dibangun salah satu pegawai di Sub Bagian Umum I Nyoman Suartawan, meliputi layanan ekspedisi dan persuratan, layanan pemeliharaan dan layanan peminjaman kendaraan. Selain itu dilakukan juga peluncuran layanan AKSI NSPK sebagai bentuk adaptasi dalam sosialisasi dan asistensi NSPK Manajemen ASN melalui pemanfaatan Media Sosial.

Menutup rangkaian kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dilakukan pemilihan PNS Berprestasi Tahun 2020 sebagai upaya untuk membentuk agen-agen perubahan yang dapat menstimulus percepatan-percepatan capaian Zona Integritas dan juga Reformasi Birokrasi. 5 orang yang masuk kategori PNS Berprestasi Kanreg X BKN Tahun 2020, yaitu I Gusti Ayu Agung Diah Acintya dari Bagian Tata Usaha, Syahrun dari Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, Septilia Setianingsih dari Bidang Pengangkatan dan Pensiun, Adi Wahyu Wicaksono dari Bidang PDSK dan Ida Ayu Widiantari Arnawa dari Bidang INKA. Dari 5 PNS tersebut, terpilih SEPTILIA SETIANINGSIH sebagai PNS Berprestasi Kanreg X BKN Tahun 2020. (IRN)

20210108_111733

Kepala Kanreg X BKN menyerahkan penghargaan PNS Berprestasi Tahun 2020 kepada Septilia Setianingsih

Read more

Dorong Produktivitas Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Pemerintah Gulirkan Skema PPPK Bagi Sejumlah Jabatan ASN Termasuk Guru

[Siaran Pers] Nomor: 02/RILIS/BKN/I/2021

Untuk memenuhi kekurangan guru yang terjadi dibanyak daerah, Pemerintah berencana melakukan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Kesempatan ini terbuka bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2), untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK. Hal ini telah diumumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 23 November 2020 dan menjadi fokus Badan Kepegawaian Negara (BKN) di tahun 2021. Sasaran utama reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian setiap program dan kegiatan diarahkan mendukung reformasi birokrasi yang dapat memberikan hasil (outcomes) terjadinya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak utama birokrasi harus mampu mencapai peningkatan kualitas layanan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan Pegawai ASN (State Civil Apparatus) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil/PNS (Civil Servants) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK (Government Workers). PNS dan PPPK memiliki kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik. Pembagian skema kerjanya adalah PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial, sementara PPPK fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. PPPK dapat pula menduduki jabatan manajerial pada tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, setelah memperoleh ijin dari Presiden.

Merujuk sistem manajemen ASN di negara maju, skema PPPK diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu. Sesuai Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020 terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk didalamnya Jabatan Fungsional Guru. Kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru dan tidak meratanya distribusi guru di daerah. Untuk itu, pengisian jabatan guru dengan menggunakan skema PPPK dinilai tepat, tanpa mengurangi haknya sebagai ASN. PPPK akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan. Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Pengadaan tenaga guru melalui skema PPPK telah dikaji sejak awal tahun 2020. Terkait dengan perencanaan dan pengadaan, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, serta pemerintah daerah. Kebijakan ini dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan output kualitas pelayanan pendidikan. Terkait hak dan perlindungan, PPPK tetap memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti dan hak untuk pengembangan kompetensi. Selain itu, PPPK juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 dan Pasal 106 UU No. 5 Tahun 2014 serta Pasal 75 PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Kelebihan lain dari sistem PPPK ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan PPPK pada posisi yang diinginkan. Dengan rencana rekruitmen melalui skema PPPK ini, seorang calon PPPK tidak harus meniti karir dari bawah melamar pada Jabatan Fungsional jenjang Pertama, kemudian bertahap menjadi Jabatan Fungsional jenjang Muda dan seterusnya seperti yang biasa diberlakukan bagi PNS melalui kenaikan jenjang jabatan. Dengan skema ini, sangat dimungkinkan setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar PPPK untuk langsung menduduki Jabatan jenjang Muda bahkan Jabatan jenjang Madya sesuai kebutuhan di Pemerintahan. Dengan demikian, fokus perhatian Manajemen PPPK akan lebih dapat ditujukan pada pengembangan kualitas PPPK melalui peningkatan kompetensi, dan tidak disibukkan dengan administrasi kepegawaian. Perbedaan utama antara PNS dan PPPK dengan sistem pensiun yang ada sekarang ini terletak pada jaminan pensiun. Namun, tidak tertutup kemungkinan PPPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun pay-as-yougo (manfaat pasti) menjadi fully-funded (iuran pasti). Dengan perubahan sistem pensiun dan jaminan hari tua ini, tidak terdapat perbedaan kesejahteraan signifikan antara PNS dan PPPK. Badan Kepegawaian Negara terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus menjaring masukan dari berbagai pihak sebagai dasar dalam mengambil kebijakan agar para guru dapat memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan. Hingga saat ini Pemerintah tidak menutup kemungkinan tetap membuka formasi guru CPNS secara terbatas untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Jakarta, 5 Januari 2021

Plt.Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama

Paryono SH, M.AP

 

Read more

Hadiri Rakorda Manajemen Kepegawaian, Kakanreg X BKN Tekankan Pentingnya Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian

Denpasar. Dalam rangka Tata Kelola Manajemen Kepegawaian berbasis digital dan menyamakan persepsi dalam memberikan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN),  BKD Propinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah Manajemen Kepegawaian Tahun 2020 pada Senin (28/12) bertempat di Ruang Rapat Jana Kerthi BKD Propinsi Bali, Denpasar. Kegiatan ini dihadiri Kepala BKD/BKPSDM di wilayah Propinsi Bali.

WhatsApp Image 2020-12-28 at 11.59.29 (2)

Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono dalam kesempatan ini menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan kepegawaian. Terlebih di masa pandemi, digitalisasi dalam manajemen kepegawaian ini memiliki sisi positif seperti pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Tetapi tentu saja harus dibarengi dengan kemampuan SDM di bidang teknologi dan informasi serta sarana dan prasarana. Digitalisasi pelayanan kepegawaian ini juga telah dilakukan BKN diantaranya dalam penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 dan dilanjutkan dalam penetapan NIP bagi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Hingga saat ini, Kanreg X BKN dengan wilayah kerja Bali, NTB dan NTT telah berhasil meyelesaikan Penetapan NIP bagi CPNS Formasi Tahun 2019 sejumlah 8.436 PERTEK, sementara sisanya masih dalam koordinasi dengan instansi daerah. Sementara jumlah usul masuk dalam aplikasi SAPK untuk Penetapan NI P3K sejumlah 2809 saat ini masih dalam proses. Terkait pelayanan kepegawaian di lingkungan Kanreg X BKN, rencananya pada awal tahun 2021 Kanreg X BKN akan mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai wujud nyata dari proses Reformasi Birokrasi.

Selain itu, Kepala Kanreg X BKN juga mengungkapkan pelaksanaan sistem merit yang memberikan manfaat positif bagi pengembangan karir pegawai serta dapat mengukur kompetensi serta potensi pegawai. Pengembangan karir ini dapat dilakukan dengan mengikuti diklat. Namun ditekankan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kuota, sehingga akan memberikan manfaat baik bagi individu itu sendiri dan bagi organisasi.

Kepala Kanreg X BKN berharap kegiatan rapat koordinasi atau pertemuan semacam ini dapat rutin dilaksanakan, untuk mempercepat penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan kepegawaian yang terjadi di wilayah Propinsi Bali. Dengan kegiatan ini juga sebagai sarana untuk menampung masukan dari BKD/BKPSDM sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan kanreg X BKN.

WhatsApp Image 2020-12-28 at 11.59.29 (1)

Sementara itu, Ketut Lihadnyana selaku Kepala BKD Propinsi Bali menyampaikan kebijakan dalam Manajemen Kepegawaian di lingkungan Propinsi Bali serta sinergitas BKN dengan BKD/BKPSDM di Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.  Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa sebagai pengelola kepegawaian hanya memiliki satu tujuan yaitu “menyenangkan pegawai”, ASN yang telah dilayani dengan baik akan merasa puas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh ASN. (KPW)

Read more