Humas-BKN. Guna mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang terjangkau, murah dan merata di daerah-daerah terluar, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempercepat proses pengangkatan Guru Garis Depan (GGD) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat membuka secara resmi kegiatan Pemrosesan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) CPNS GGD di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (13/7/2017) mengatakan para GGD yang lolos verifikasi dan validasi (Verval) BKN akan diangkat menjadi CPNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2017. Ia menuturkan, semua formasi CPNS yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan BKN dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan. “Jadi GGD, tenaga kesehatan PTT, dan penyuluh pertanian juga ditentukan dari perhitungan kebutuhan yang harus dihitung secara cermat, karena pemerintah sebenarnya masih menginginkan moratorium CPNS,” ujar Bima.

Para CPNS GGD tersebut akan ditempatkan dan mengabdi sebagai guru di daerah-daerah terluar yang tersebar di 14 Provinsi dan 96 Kabupaten. “Jadi secara total akan ada 6.296 guru garis depan untuk ditempatkan di 14 provinsi dan 93 kabupaten di Indonesia,” kata Poppy dalam pembukaan kegiatan Pemrosesan dan Penetapan NIP CPNS dan SK CPNS GGD 2016 Tahap Pertama, di Jakarta, Kamis (13/7). Penandatanganan SK CPNS GGD 2016 tahap pertama, menueur Poppy, akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (17 dan 18 Juli 2017), di Jakarta, yang akan dihadiri tujuh gubernur dan 44 bupati selaku pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah untuk menandatangani SK tersebut.

Sebagaimana diketahui, pengiriman Guru Garis Depan (GGD) ke daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) bertujuan meningkatkan mutu pendidikan yang merata. Sesuai amanat Nawa Cita, pemerintah harus berusaha mewujudkan mutu pendidikan yang terjangkau dan berkualitas di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah 3T yang menjadi target lokasi penempatan GGD. [mr/ber/dep]

Sumber : bkn.go.id