Bupati Kupang Sambut Baik Kehadiran Unit Penyelenggara Seleksi dan Penilaian Kompetensi Pegawai Kupang

Kupang. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono melanjutkan audiensinya ke Kabupaten Kupang pada Selasa (08/12). Bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Kupang, Kepala Kantor Regional X BKN diterima oleh Bupati Kupang Korinus Masneno dan Sekretaris Daerah Obed Laha yang didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang Messakh Soleman Elfed. Pertemuan ini sekaligus sebagai tindak lanjut rencana pembangunan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai (UPSCPKP) BKN Kupang. Dalam pertemuan ini Kepala Kantor Regional X BKN berharap kehadiran BKN khususnya Kanreg dan UPSCPKP nantinya dapat berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas SDM Aparatur di wilayah kerja pada umumnya dan NTT pada khususnya.

WhatsApp Image 2020-12-08 at 11.07.23Audiensi Kepala Kanreg X BKN diterima secara langsung oleh Bupati Kab.Kupang

Menanggapi hal tersebut, Korinus Masneno menyambut baik kehadiran UPSCPKP  seraya mengucapkan terima kasih atas peran BKN selama ini dalam mendukung peningkatan manajemen aparatur sebagai bagian dari perbaikan internal yg sedang gencar dilakukan di Kabupaten Kupang.

Pada kesempatan yang sama untuk mendukung operasional UPSCPKP 5 tahun ke depan, secara resmi telah ditandatangani MOU pinjam pakai tanah dan bangunan di jalan Frans Seda Kupang  oleh Sekretaris Utama BKN dan Skeretaris Daerah Kabupaten Kupang. Bahkan sebagai bentuk komitmen dukungan kepada BKN, Bupati berencana menghibahkan sebagian lahan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Kupang untuk pembangunan UPSCPKP kedepannya.

Kabag Tata Usaha Kantor Regional X BKN Denpasar, Ketut Buana yang menemani pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa sebagai tindak lanjut mulai bulan Desember ini akan dilakukan perencanaan pemeliharaan dan pada awal tahun 2021 dilakukan pemeliharaan fisik bangunan serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung sehingga diharapkan sekitar bulan Mei 2021 UPSCPKP Kupang dapat beroperasi dan memberikan layanan (tim).

Read more

KAKANREG X BKN SERAHKAN PERTEK NIP CPNS TAHUN 2019 PROVINSI NTT

Kupang, NTT. Senin (07/12) Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Paulus Dwi Laksono menyerahkan 421 pertek NIP CPNS 2019 Provinsi NTT. Acara penyerahan ini dirangkaikan dengan kegiatan audiensi perkenalan sebagai Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar sekaligus dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan manajemen ASN khususnya di wilayah Provinsi NTT. Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT Ir. Ben Polo Maing bersama Kepala BKD NTT Henderina Laiskodat.

129064305_3400114926723664_3149798643897180266_oKepala Kantor Regional X BKN saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur NTT

Wakil Gubernur NTT mengakui sejatinya kualitas SDM dan SDA di Provinsi NTT tidak kalah dengan Provinsi lainnya, namun selama ini masih terkendala dengan terbatasnya aksesbilitas dan dalam dua tahun ini sudah dibenahi. Terkait dengan pengangkatan PNS dan PPPK, Josef A. Nai Soi mengatakan untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik maka SDM harus menjunjung tinggi profesionalisme dan memiliki kompetensi yang baik.

“Kita harapkan sumber daya manusia yang kita dapatkan dari seleksi CPNS dan juga PPPK bisa bekerja dengan kapasitas dan kompetensi terbaik untuk mendukung kemajuan sebuah daerah. Kita di NTT ini tidak kalah bila berbicara mengenai kemampuan, namun kita hanya terbatas pada aksesibilitas,” ungkapnya.

“Terima kasih pada Kepala Kantor Regional X BKN yang hari ini telah menyerahkan NIP CPNS Pemerintah Provinsi NTT. Ini juga tentunya adalah berkah bagi anak-anak NTT yang sudah lulus tes seleksi dan sebagai kado natal bagi mereka,” jelas Wakil Gubernur Josef.

Selain itu, ia juga memberikan apresiasi pada pihak Badan Kepegawaian Negara baik Pusat maupun Regional X yang sudah menjalankan program seleksi CPNS tahun 2019 sehingga bisa mendapatkan SDM yang tentunya diharapkan bisa bekerja melayani masyarakat dengan baik.

“Saya juga berharap agar BKD NTT bisa mempercepat kepengurusan berkas sehingga bisa diterbitkan SK CPNS,” tambahnya.

Senada dengan hal itu, Kepala Kantor Regional X BKN Paulus Dwi Laksono Haryono juga berharap para lulusan seleksi CPNS bisa bekerja dengan pengabdian yang melayani masyarakat dan negara. “Terima kasih pada Pemerintah Provinsi NTT yang sudah mendukung kami selama ini dan juga selamat kepada para lulusan CPNS semoga bisa saling membantu dan bekerja dengan menjunjung profesionalitas sebagai abdi negara,” ujar Paulus.  Kepala Kanreg X BKN mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini, dan berharap ke depan dapat terus ditingkatkan .

130695509_3400113590057131_1011169435178171799_nKepala Kanreg X BKN menyerahkan PERTEK NIP CPNS Formasi Tahun 2019 Provinsi NTT

Untuk diketahui dari seleksi CPNS tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan 507 lowongan formasi dan peserta yang dinyatakan lulus berjumlah 422. Dari 422 peserta yang lulus tersebut terdapat salah satu yang meninggal dunia sehingga total menjadi 421 peserta yang secara resmi diusulkan dan diproses untuk mendapatkan NIP (tim).

Read more

Ditetapkan Sebagai Daerah Tertinggal, Kab.Sumba Timur Justru Menjadi Penerima Pertama Pertek NIP CPNS 2019  

Denpasar. Senin pagi (30/11) Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono menerima kunjungan Kepala BKPSDM Kab.Sumba Timur Thomas Peka Rihi beserta jajaran di ruang kerjanya. Dalam kunjungannya, Thomas Peka Rihi melakukan konsultasi dan koordinasi terkait sejumlah permasalahan kepegawaian yang terjadi di daerahnya serta melakukan pembahasan sekitar penetapan NIP CPNS 2019.

Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono menyampaikan bahwa jumlah usul masuk 5886 dari formasi sejumlah 9188, Kanreg X BKN sudah berhasil menyelesaikan sejumlah 2.231 Pertimbangan Teknis (PERTEK) NIP CPNS dari enam Kabupaten, yaitu Sumba Timur, Flores timur, Ngada, Alor, Belu dan Sumbawa Barat.

WhatsApp Image 2020-11-30 at 08.20.00 (1)Kepala Kanreg X BKN menerima kunjungan kerja Kepala BKPSDM Kab.Sumba Timur dan jajarannya

Selain itu, Kepala Kanreg X BKN mengapresiasi gerak cepat tim verifikasi instansi daerah serta team penetapan NIP Kanreg X BKN. Pihaknya juga bangga karena dari enam daerah tersebut, tiga diantaranya merupakan daerah tertinggal. “Yang sangat membanggakan, tiga kabupaten yang masuk sebagai daerah tertinggal di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur justru penetapan NIPnya sudah selesai, yaitu Kab.Sumba Timur , Kab.Alor  dan Kab.Belu . Kabupaten Sumba Timur menjadi penerima pertama Pertek NIP CPNS 2019.” ucapnya.

Seperti tertuang dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Kabupaten Sumba Timur yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang dinyatakan desa tertinggal. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, karakteristik daerah.

WhatsApp Image 2020-11-30 at 10.18.00Serah terima Pertek NIP CPNS Formasi Tahun 2019 dari Kepala Kanreg X BKN Kepada Kepala BKPSDM Kab.Sumba Timur

Dalam kesempatan ini, Kepala Kanreg X BKN didampingi Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Abdul Salam Gassing dan Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Aryanto menyerahkan Pertimbangan Teknis (Pertek) NIP Kabupaten Sumba Timur, yang diterima langsung oleh Kepala BKPSDM Sumba Timur. (Team)

Read more

TUTUP BULAN NOVEMBER KANREG X BKN SELESAIKAN 2.231 PERTEK NIP CPNS

Denpasar. Usai pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai melakukan tahap selanjutnya yakni proses validasi data peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil verifikasi masing-masing instansi terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah peserta di portal SSCN. Proses validasi data peserta lulus seleksi CPNS merupakan rangkaian dari tahapan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang ditetapkan BKN setelah memperoleh usulan dari Instansi. Usul dari instansi diharapkan masuk BKN di bulan November sehingga Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS 2019 dapat ditetapkan per 1 Desember 2020.

Sebelumnya, tahap pemberkasan diperpanjang sampai dengan 21 November 2020 untuk mengakomodir penggantian peserta yang mengundurkan diri pada seleksi CPNS 2019 yang disampaikan Instansi Pusat dan Daerah melalui surat permohonan ke BKN. Sejak ditutupnya batas waktu upload dokumen pemberkasan pada 21 Desember 2020, Tim Penetapan NIP Kanreg X BKN Denpasar langsung gerak cepat melakukan pemeriksaan dokumen digital para pelamar yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS.

IMG_3801
Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono

Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono menyampaikan jumlah usul masuk yang harus diperiksa Kanreg X BKN sejumlah 5886 dari formasi sejumlah 9188. “saat ini Team Penetapan NIP sudah berhasil menyelesaikan sejumlah 2.231 NIP CPNS dari 6 Kabupaten di wilayah kerja Kanreg X BKN. Saat ini team juga masih menunggu penyelesaian entri dalam SAPK  oleh instansi. Tim Kerja Penetapan NIP CPNS menargetkan akan selesai akhir Desember 2020,” ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan, penetapan NIP CPNS formasi 2019 ini berbeda dari tahun sebelumnya yang masih menggunakan berkas fisik. “Penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 seluruhnya dilakukan secara digital, sehingga tidak ada lagi dokumen yang akan menumpuk di Kanreg X BKN. Sistem digitalisasi ini diharapkan juga dapat mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan perkantoran,” ungkapnya.

WhatsApp Image 2020-11-30 at 08.03.20 WhatsApp Image 2020-11-30 at 08.03.18

Team Penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 saat memeriksa data secara digital

Kepala Kanreg X BKN berharap semua pihak dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik sehingga penyelesaian penetapan NIP dapat selesai sesuai target dan bisa menjadi kado istimewa di Tahun Baru 2021. (team)

Read more

BKN Lakukan Piloting Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah

BADUNG. Berkenaan dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan Piloting Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah, Direktorat Kinerja ASN menggelar Focus Group Discussion (FGD) Hasil Evaluasi Pembinaan Manajemen Kinerja pada 25 hingga 26 November 2020 bertempat di salah satu hotel di Bali. Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf dan Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto, serta Achmad Slamet Hidayat selaku Direktur Kinerja ASN, sejumlah Kepala Kanreg BKN di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan perwakilan dari instansi daerah yang dilakukan secara langsung maupun virtual.

Dalam arahannya, Wakil Kepala BKN menegaskan perlunya dibangun sebuah sistem guna meningkatkan profesionalitas ASN sehingga dapat memberikan outcome yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta stakeholder.

“ASN harus meningkatkan profesionalitas, sehingga dapat memberikan output yang jelas serta outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta stakeholder. Diperlukan penilaian kinerja yang terukur dan  akuntabel, sehingga penilaian kinerja pada akhirnya tidak hanya sekedar nilai dan tunjangan tetapi juga promosi dan demosi. Karena itu dibutuhkan sistem yang dapat digunakan untuk memantau dan melakukan pembinaan serta evaluasi bagi ASN, termasuk didalamnya penerapan pilot project atau role model,” tegasnya.

IMG_8153

Supranawa Yusuf saat memberikan pengarahan kepada seluruh peserta FGD secara virtual

Lebih lanjut dijelaskan, salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan update data PNS serta memantau kinerja PNS melalui perbaikan dalam sistem e-kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi SAPK yang dikelola BKN. Pelaksanaan integrasi ini dapat dilakukan dua arah, sehingga pengelolaan dapat lebih optimal. Selain dapat  memperbaiki kualitas pengelolaan manajemen ASN secara nasional, data kepegawaian yang terintegrasi ini juga dilakukan guna meningkatkan manajemen ASN sekaligus mendukung strategi nasional KPK terkait pencegahan korupsi.

Sementara terkait Pilot Project Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN yang terintegrasi, Supranawa Yusuf mengapresiasi langkah efektif tersebut, untuk memantau serta mengevaluasi sejauh mana pilot project mengelola manajemen kinerja sehingga dapat berjalan dengan baik. Ke depan, tidak hanya BKN tetapi juga instansi pemerintah yang sudah memenuhi kualifikasi manajemen kinerja yang baik dapat melakukan pendampingan ke instansi lain.

Dalam arahannya, Haryomo Dwi Putranto selaku Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN mengungkapkan  bahwa penilaian kinerja merupakan salah satu merit sistem dalam pelaksanaan manajamen PNS di instansi pemerintahan. Penilaian kinerja ini menggunakan aplikasi e-kinerja yg terdiri dari DESK berupa penilaian SKP, serta penilaian perilaku dengan metode 360. Kedua aplikasi tersebut menjadi dasar laporan kinerja PNS pada instansi yang harus dilaporkan kepada BKN. Sehingga  mempunyai data base kinerja PNS secara nasional dan dapat diupdate setiap waktu. Ke depan diharapkan e-kinerja  sudah terintegrasi dgn SAPK, sehingga memudahkan instansi terkait pelaporan kinerja PNS. Instansi yang terpilih sebagai Pilot Project berpartisipasi dalam aplikasi e kinerja yg terintegrasi dgn SAPK. Hasil evaluasi tersebut meliputi capaian, hambatan serta kendala yang dihadapi oleh instansi terkait. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan bagi PNS terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai,  instalasi sistem aplikasi e-kinerja,  pendampingan kapabilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan SAPK, memastikan penerapan e-kinerja dan SAPK, dan pelaporan kinerja pegawai dalam aplikasi. Selanjutnya dilakukan pembinaan dalam melakukan validasi bersama yg selaras untuk memastikan penerapan e-kinerja telah diadopsi.

IMG_8224 (2)

Kepala Kanreg X BKN (kiri) menyerahkan plakat penghargaan kepada perwakilan dari Pemkab.Ende, NTT

Kegiatan FGD Hasil Evaluasi Pembinaan Manajemen Kinerja yang dibuka oleh Wakil Kepala BKN ini akan dilakukan hingga esok hari 26 November 2020. Secara langsung kegiatan dihadiri Direktur Kinerja ASN BKN Achmad Slamet Hidayat beserta jajaran, Kepala Kanreg di lingkungan BKN serta sejumlah Sekda dari beberapa wilayah di Indonesia 80 peserta dari instansi pusat maupun daerah. Dalam kegiatan dilakukan pula penyerahan penghargaan dari Direktorat Kinerja ASN atas komitmen dan kerja sama dalam pelaksanaan Piloting Penerapan sistem informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Daerah kepada instansi pusat dan daerah yang terpilih sebagai Pilot Project Penerapan sistem informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi. (IRN)

 

Read more