Cegah Sebaran Covid-19, BKN Tetapkan Mekanisme Komposisi Kehadiran dan Ketidakhadiran 50% : 50%

Menyikapi arahan Presiden pada Minggu, 15 Maret 2020 di Istana Bogor dan penetapan wabah Korona atau Covid19 sebagai Bencana Nasional oleh Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membentuk Tim Gugus Tugas Internal sekaligus mengeluarkan kebijakan mekanisme pelaksanaan kerja pegawai di lingkungan BKN, selama proses pencegahan penyebaran wabah virus ini berakhir. Mekanisme kerja tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) BKN Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan BKN Tanggal 15 Maret 2020. Untuk tetap memaksimalkan kinerja pegawai, BKN membuat mekanisme 50% pegawai BKN bekerja di kantor dan 50% bekerja dari rumah per unit kerja di BKN. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus dengan tetap memperhatikan aspek kinerja PNS. Penetapan komposisi 50% pegawai dapat bekerja dari rumah juga memperhatikan aspek sejumlah layanan publik milik BKN telah dapat dilakukan secara daring/online, misalnya pada proses verifikasi dan validasi hasil SKD CPNS dan data kebutuhan PNS. Sementara penetapan komposisi 50% pegawai tetap bekerja di Kantor dilatarbelakangi aspek kesiapsiagaan petugas BKN untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, misalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKN yang tetap dibuka Senin-Jumat. Mengenai pengaturan pelaporan kinerja, baik bagi pegawai yang bekerja di kantor maupun dari rumah, tetap wajib melaporkan hasil kerja melalui aplikasi sistem e-Kinerj. BKN juga memastikan pegawai yang bekerja di kantor maupun dari rumah berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja. Sementara itu perihal penyelenggaraan kegiatan di lingkungan BKN seperti sosialisasi, workshop, konsinyasi, monitoring, evaluasi dan kegiatan sejenis lainnya yang cenderung menyebabkan kerumunan orang akan ditunda dan diminimalisasi untuk mengurangi potensi penyebaran virus Covid-19. Kegiatan rapat internal di BKN dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti teleconference atau chat grup kerja. Selanjutnya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri untuk sementara tidak diberlakukan. Terakhir pegawai BKN juga diimbau untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh, mulai dari lingkungan rumah masing-masing dengan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan pedoman Kemenkes. Bagi pegawai atau anggota keluarga pegawai yang mengalami gejala infeksi Covid-19 diminta untuk melaporkan kepada Tim Gugus Tugas internal. Selain itu pegawai yang terindikasi maupun positif Covid-19 akan diberikan cuti sakit sesuai ketentuan dengan melampirkan surat keterangan dokter. Selama cuti, yang bersangkutan tetap menerima tunjangan kinerja.

 

Jakarta, 16 Maret 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd

Paryono

Read more

X-Media Edisi Ke-17

Berikut link tautan untuk mengunduh Buletin X-Media Edisi Desember 2019:
[pdf-embedder url=”https://denpasar.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/03/XMED-DESEMBERx.pdf” title=”Unduh”]

Read more

BKN Raih Ketegori Sangat Baik dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019

BKN Raih Ketegori Sangat Baik dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperoleh ketegori Sangat Baik dalam indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019. Hal itu tertuang dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2019 yang disampaikan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/27/RB.06/2019 dan ditembuskan kepada Presiden. Evaluasi RB di lingkungan BKN dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat peningkatan indeks RB di lingkungan BKN pada 8 (delapan) area perubahan yang mencakup Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Ditambah dengan meningkatnya nilai akuntabilitas BKN; Survei Internal Integritas Organisasi; Survei Eksternal Persepsi Korupsi; Opini BPK; dan Survei Eksternal Pelayanan Publik. Secara mendetil pada aspek indeks integritas organisasi, persepsi pegawai dan pejabat BKN terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKN mengalami perbaikan nilai yang signifikan di tahun 2019. Peningkatan nilai juga terjadi pada aspek survei eksternal pelayanan publik BKN, di mana kualitas layanan yang diberikan BKN sudah dirasakan langsung oleh publik sebagai penerima layanan. Untuk memacu peningkatan kualitas birokrasi internal, BKN akan kembali menyusun road map RB BKN tahun 2020-2024 yang mengacu pada road map RB nasional dan integrasi pelaksanaan RB antarunit kerja di BKN. Guna mendukung pelaksanaan road map tersebut, BKN juga akan mendorong penguatan penerapan manajemen kinerja, penguatan integritas pegawai BKN, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan meningkatkan kualitas zona integritas di lingkungan BKN.

 

Jakarta, 10 Maret 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd

Paryono

Read more

Hasil SKD CPNS Formasi 2019 Akan Diumumkan Serentak

Menjelang berakhirnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019 dan persiapan pengumuman hasil SKD oleh instansi serta dalam rangka persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) gelar rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD CPNS di hotel Bidakara Jakarta pada Rabu-Jumat (4-6/03/2020) mendatang. Hasil SKD akan diumumkan serentak pada tanggal 22-23 Maret 2020. Adapun data yang divalidasi oleh BKN selaku pelaksana teknis seleksi CPNS meliputi jumlah peserta berdasarkan Berita Acara (BA) kehadiran, kesesuaian formasi SSCN dengan penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), kesesuaian ambang batas, kesesuaian nilai P1/TL formasi tahun 2018, BA penyelenggaraan serta panduan SKB. Rekonsiliasi data tahap I dilaksanakan untuk 261 dari 521 instansi pusat dan daerah. Sedangkan 260 instansi lainnya akan dilakukan rekonsiliasi datanya pada tahap II tanggal 11-13 Maret mendatang. Hari pertama rekonsiliasi dan validasi data dilakukan untuk 91 instansi pusat dan daerah.

Proses rekonsiliasi data dilakukan melalui 4 level proses verifikasi dan validasi (verval). Level 4 yaitu tim pengolahan mengumpulkan data hasil SKD dari seluruh titik lokasi (tilok) dan akan disinkronisasikan saat rekonsiliasi data berlangsung. Kemudian setelah itu diverifikasi dan divalidasi kesesuaian data dari instansi dengan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi (Simflek). Pada tahap ini instansi mencocokkan kesesuaian hasil SKD di lapangan. Selanjutnya pada level 3 akan diverifikasi ulang oleh Kordinator Tim Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP sebelum ke level 2 yaitu persetujuan Deputi Bidang Mutasi. Terakhir, pada level I yakni Kepala BKN mengesahkan dengan digital signature dan hasil rekonsiliasi diserahkan kepada instansi secara online. Peserta yang lolos ke tahap SKB yaitu mereka yang nilainya termasuk 3x formasi setelah perankingan. Hal ini disesuaikan dengan Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS. Pelaksanaan SKD akan berlangsung hingga 10 Maret mendatang. Secara nasional hasil akan dirapatkan oleh Panselnas. Target Panselnas dengan diadakannya rekonsiliasi ini adalah zero mistake. Panitia juga menyediakan fasilitas crisis center untuk membantu penyelesaian masalah, pertanyaan maupun komplain dari instansi yg terdiri dari BKN, Kementerian PAN RB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP selaku Tim Quality Assurance Panselnas mendampingi BKN selama masa rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD ini serta memastikan pelaksanaan SKD berjalan sesuai ketentuan.

Jakarta, 5 Maret 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd Paryono

sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Hasil-SKD-CPNS-Formasi-2019-akan-diumumkan-serentak.pdf

Read more

Cegah Malapraktik Pengisian Jabatan di Birokrasi, BKN Terbitkan Standar Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

Sejumlah kasus malapraktik pada pengisian jabatan menciderai kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit, yang mewajibkan pengisian jabatan di birokrasi, baik jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan administrasi, dan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit sejatinya harus dilakukan sesuai arahan Presiden dan telah masuk agenda nasional melalui RPJMN 2020 – 2024 pada aspek reformasi kelembagaan birokrasi. Menindaklanjuti arahan Presiden dan agenda RPJMN tersebut, BKN bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari realisasi program Strategi Nasional Pemberatasan Korupsi (Stranas PK), termasuk yang menyangkut jual-beli jabatan. Sebagai implementasi tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pembentukan manajemen talenta nasional dan Stranas PK tersebut, BKN menyusun dua program prioritas. Pertama, menerbitkan standar penyelenggaraan penilaian kompetensi yang wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D), melalui Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Kedua, BKN menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN yang dilakukan melalui penyusunan Talent Pool. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan menjadi gerbang awal pembentukan database manajemen talenta nasional. Peraturan BKN 26 Tahun 2019 menekankan bahwa penyelenggaran kompetensi ASN harus mengikuti standar yang telah ditetapkan terkait asesor, metode dan alat ukur, dan dilakukan oleh Penyelenggara penilaian kompetensi instansi pemerintah yang terakreditasi atau Penyelenggara non-Pemerintah yang sudah terdaftar pada BKN selaku Pembina dan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN (Pasal 48 UU ASN) dan pembina penyelenggaraan manajemen ASN (Pasal 47 UU ASN). Dalam peraturan BKN ini juga ditekankan adanya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penilaian kompetensi.

Jakarta, 19 Februari 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd Paryono

sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Cegah-Malapraktik-Pengisian-Jabatan-di-Birokrasi-BKN-Terbitkan-Standar-Penyelenggaraan-Penilaian-Kompetensi-.pdf

Read more