Permakluman Kanreg Terhadap Wabah COOVIT-19

[pdf-embedder url=”https://denpasar.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Permakluman-Kanreg-X.pdf” title=”COVID 19 Permakluman Kanreg X”]

Read more

Pelaksanaan SKB Ditunda Namun Pengumuman Hasil SKD Tetap Sesuai Jadwal

Pemerintah secara resmi menetapkan penundaan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019. Agenda SKB yang rencananya akan berlangsung mulai tanggal 25 Maret 2020 akan ditunda sampai dengan kebijakan lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Keputusan penundaan ini dilatarbelakangi oleh situasi wabah virus Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Namun untuk pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni pada tanggal 22 – 23 Maret 2020 melalui portal resmi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 masing-masing Instansi. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan lanjut SKB pada pengumuman hasil SKD agar tetap memantau website/media sosial Instansi, menunggu keputusan pelaksanaan SKB yang akan ditentukan kemudian. Keputusan ini disampaikan Panselnas melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penundaan Jadwal SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, dengan merujuk pada PermenPANRB 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019, dan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019.

Sementara untuk Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah menentukan jadwal pelaksanaan SKB, termasuk penyiapan sarana/prasarana agar berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Jakarta, 17 Maret 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Badan Kepegawaian Negara,

Ttd

Paryono

Read more

Cegah Sebaran Covid-19, BKN Tetapkan Mekanisme Komposisi Kehadiran dan Ketidakhadiran 50% : 50%

Menyikapi arahan Presiden pada Minggu, 15 Maret 2020 di Istana Bogor dan penetapan wabah Korona atau Covid19 sebagai Bencana Nasional oleh Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membentuk Tim Gugus Tugas Internal sekaligus mengeluarkan kebijakan mekanisme pelaksanaan kerja pegawai di lingkungan BKN, selama proses pencegahan penyebaran wabah virus ini berakhir. Mekanisme kerja tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) BKN Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan BKN Tanggal 15 Maret 2020. Untuk tetap memaksimalkan kinerja pegawai, BKN membuat mekanisme 50% pegawai BKN bekerja di kantor dan 50% bekerja dari rumah per unit kerja di BKN. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus dengan tetap memperhatikan aspek kinerja PNS. Penetapan komposisi 50% pegawai dapat bekerja dari rumah juga memperhatikan aspek sejumlah layanan publik milik BKN telah dapat dilakukan secara daring/online, misalnya pada proses verifikasi dan validasi hasil SKD CPNS dan data kebutuhan PNS. Sementara penetapan komposisi 50% pegawai tetap bekerja di Kantor dilatarbelakangi aspek kesiapsiagaan petugas BKN untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, misalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKN yang tetap dibuka Senin-Jumat. Mengenai pengaturan pelaporan kinerja, baik bagi pegawai yang bekerja di kantor maupun dari rumah, tetap wajib melaporkan hasil kerja melalui aplikasi sistem e-Kinerj. BKN juga memastikan pegawai yang bekerja di kantor maupun dari rumah berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja. Sementara itu perihal penyelenggaraan kegiatan di lingkungan BKN seperti sosialisasi, workshop, konsinyasi, monitoring, evaluasi dan kegiatan sejenis lainnya yang cenderung menyebabkan kerumunan orang akan ditunda dan diminimalisasi untuk mengurangi potensi penyebaran virus Covid-19. Kegiatan rapat internal di BKN dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti teleconference atau chat grup kerja. Selanjutnya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri untuk sementara tidak diberlakukan. Terakhir pegawai BKN juga diimbau untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh, mulai dari lingkungan rumah masing-masing dengan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan pedoman Kemenkes. Bagi pegawai atau anggota keluarga pegawai yang mengalami gejala infeksi Covid-19 diminta untuk melaporkan kepada Tim Gugus Tugas internal. Selain itu pegawai yang terindikasi maupun positif Covid-19 akan diberikan cuti sakit sesuai ketentuan dengan melampirkan surat keterangan dokter. Selama cuti, yang bersangkutan tetap menerima tunjangan kinerja.

 

Jakarta, 16 Maret 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd

Paryono

Read more

X-Media Edisi Ke-17

Berikut link tautan untuk mengunduh Buletin X-Media Edisi Desember 2019:
[pdf-embedder url=”https://denpasar.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/03/XMED-DESEMBERx.pdf” title=”Unduh”]

Read more

BKN Raih Ketegori Sangat Baik dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019

BKN Raih Ketegori Sangat Baik dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperoleh ketegori Sangat Baik dalam indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019. Hal itu tertuang dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2019 yang disampaikan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/27/RB.06/2019 dan ditembuskan kepada Presiden. Evaluasi RB di lingkungan BKN dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat peningkatan indeks RB di lingkungan BKN pada 8 (delapan) area perubahan yang mencakup Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Ditambah dengan meningkatnya nilai akuntabilitas BKN; Survei Internal Integritas Organisasi; Survei Eksternal Persepsi Korupsi; Opini BPK; dan Survei Eksternal Pelayanan Publik. Secara mendetil pada aspek indeks integritas organisasi, persepsi pegawai dan pejabat BKN terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKN mengalami perbaikan nilai yang signifikan di tahun 2019. Peningkatan nilai juga terjadi pada aspek survei eksternal pelayanan publik BKN, di mana kualitas layanan yang diberikan BKN sudah dirasakan langsung oleh publik sebagai penerima layanan. Untuk memacu peningkatan kualitas birokrasi internal, BKN akan kembali menyusun road map RB BKN tahun 2020-2024 yang mengacu pada road map RB nasional dan integrasi pelaksanaan RB antarunit kerja di BKN. Guna mendukung pelaksanaan road map tersebut, BKN juga akan mendorong penguatan penerapan manajemen kinerja, penguatan integritas pegawai BKN, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan meningkatkan kualitas zona integritas di lingkungan BKN.

 

Jakarta, 10 Maret 2020

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd

Paryono

Read more