Perbedaan

Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.

Tautan ke tampilan pembanding ini

Kedua sisi revisi sebelumnyaRevisi sebelumnya
Revisi selanjutnya		Revisi sebelumnya
ensiklopedia:pensiun_pns [2023/04/14 01:47] – indah.dewantyensiklopedia:pensiun_pns [2023/06/13 06:36] (sekarang) – admin
Baris 1: Baris 1:
 ======PENSIUN====== ======PENSIUN======
- +<html><iframe width="683" height="384" src="https://www.youtube.com/embed/upxqYsD-RFM" title="PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> 
-=====Dasar Hukum=====+====== DASAR HUKUM ======
  
   -UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.   -UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
Baris 23: Baris 23:
  
 ===== BESARAN PENSIUN ===== ===== BESARAN PENSIUN =====
- 
  
 Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun/pensiun pokok ialah gaji pokok terakhir PNS berdasarkan peraturan gaji yang berlaku. Sedangkan besarnya pensiun pegawai negeri dihitung berdasarkan masa kerja pensiunnya. Setiap satu tahun dihargai 2,5% dari dasar pensiun dan maksimal masa kerja yang digunakan untuk perhitungan pensiun adalah 30 tahun atau maksimal 75%. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut: Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun/pensiun pokok ialah gaji pokok terakhir PNS berdasarkan peraturan gaji yang berlaku. Sedangkan besarnya pensiun pegawai negeri dihitung berdasarkan masa kerja pensiunnya. Setiap satu tahun dihargai 2,5% dari dasar pensiun dan maksimal masa kerja yang digunakan untuk perhitungan pensiun adalah 30 tahun atau maksimal 75%. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
-Pensiun pegawai sebulan sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40% dari dasar pensiun; +  - Pensiun pegawai sebulan sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40% dari dasar pensiun; 
-Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku+  - Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
  
 ===== USIA PENETAPAN PENSIUN PNS ===== ===== USIA PENETAPAN PENSIUN PNS =====
 +
 Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur tersebut kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai. Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur tersebut kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.
  
-PENSIUN BAGI PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)+===== PENSIUN BAGI PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP) ===== 
 Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan berhak atas pensiun. Batas usia pensiun yang dimaksud adalah :  Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan berhak atas pensiun. Batas usia pensiun yang dimaksud adalah : 
-58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Keterampilan, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Pertama dan Ahli Muda +  * 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Keterampilan, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Pertama dan Ahli Muda 
-60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional Madya, termasuk Guru dan Jaksa +  * 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional Madya, termasuk Guru dan Jaksa 
-65 (enam puluh lima) tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Utama, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Madya, dan Dosen +  * 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Utama, termasuk Peneliti dan Perekayasa Ahli Madya, dan Dosen 
-70 (tujuh puluh) tahun bagi Peneliti dan Perekayasa Ahli Utama, termasuk Guru Besar (Profesor) +  * 70 (tujuh puluh) tahun bagi Peneliti dan Perekayasa Ahli Utama, termasuk Guru Besar (Profesor) 
-SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG MENCAPAI BUP :  + 
-Surat Pengantar dari instansi +SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG MENCAPAI BUP  
-DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) +  
-SK CPNS +  * Surat Pengantar dari instansi 
-SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir +  * DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) 
-Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) +  * SK CPNS 
-Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian +  * SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir 
-Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP)+  * Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) 
 +  * Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian 
 +  * Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP) 
 Data pendukung bila ada perbedaan data :  Data pendukung bila ada perbedaan data : 
-SK CLTN jika pernah mengambil CLTN + 
-Daftar Susunan Keluarga +  * SK CLTN jika pernah mengambil CLTN 
-Akta Nikah +  * Daftar Susunan Keluarga 
-Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan +  * Akta Nikah 
-Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun +  * Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan 
-SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) +  * Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun 
-KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN (KPP)+  * SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) 
 + 
 +===== KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN (KPP) ===== 
 Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, sehingga dapat diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi. Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, sehingga dapat diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi.
  
 PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP, maka dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila: PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP, maka dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:
 Memiliki masa kerja sebagai PNS selama: Memiliki masa kerja sebagai PNS selama:
-30 tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir; 
-20 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; 
-10 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. 
-Setiap unsur penilaian prestasi kerja, PNS sekurang-kurangnya memiliki nilai “baik” dalam 1 tahun terakhir;  
-Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan atau keterangan dari pejabat yang berwenang.  
  
-PENSIUN BAGI PNS YANG TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI+  * 30 tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir; 
 +  * 20 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; 
 +  * 10 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. 
 +  * Setiap unsur penilaian prestasi kerja, PNS sekurang-kurangnya memiliki nilai “baik” dalam 1 tahun terakhir;  
 +  * Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan atau keterangan dari pejabat yang berwenang.  
 + 
 +===== PENSIUN BAGI PNS YANG TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI ===== 
 Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani dapat diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan bahwa PNS tersebut tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, atau tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja. Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani dapat diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan bahwa PNS tersebut tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, atau tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja.
  
-SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI : +SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI  
 + 
 +  * Surat keterangan tim penguji kesehatan 
 +  * Surat pengantar dari instansi 
 +  * DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) 
 +  * SK CPNS 
 +  * SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir 
 +  * Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) 
 +  * Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian 
 +  * Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP)
  
-Surat keterangan tim penguji kesehatan 
-Surat pengantar dari instansi 
-DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) 
-SK CPNS 
-SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir 
-Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) 
-Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian 
-Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP) 
 Data pendukung bila ada perbedaan data :  Data pendukung bila ada perbedaan data : 
-SK CLTN jika pernah mengambil CLTN +  * SK CLTN jika pernah mengambil CLTN 
-Daftar Susunan Keluarga +  * Daftar Susunan Keluarga 
-Akta Nikah +  * Akta Nikah 
-Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan +  * Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan 
-Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun +  * Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun 
-SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) +  * SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) 
-PENSIUN BAGI PNS YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS ATAU HILANG+ 
 +===== PENSIUN BAGI PNS YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS ATAU HILANG =====
  
 PNS dinyatakan meninggal dunia apabila: PNS dinyatakan meninggal dunia apabila:
-Meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas; + 
-Meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; +  * Meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas; 
-Meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara; +  * Meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; 
-Meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau +  * Meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara; 
-Meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau bukan sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.+  * Meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau 
 +  * Meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau bukan sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
  
 PNS dinyatakan tewas apabila meninggal dunia : PNS dinyatakan tewas apabila meninggal dunia :
-Dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya 
-Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan diatas 
-Langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan 
-Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu. 
-PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila: 
  
-tidak diketahui keberadaannya +  * Dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya 
-tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia+  * Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan diatas 
 +  * Langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan 
 +  * Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.
  
-PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang. Pernyataan hilang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia+PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila:
  
-PENSIUN BAGI PNS YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS ATAU HILANG+  * tidak diketahui keberadaannya 
 +  * tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia
  
-Janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia, tewas maupun hilang diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima pensiun janda atau duda, adalah istri (istri-istri) PNS pria, atau suami PNS wanita yang meninggal dunia/tewas, atau penerima pensiun pegawai negeri yang meninggal dunia dan mereka sebelumnya sudah terdaftar sebagai istri/suami sah PNS yang bersangkutan.+PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang. Pernyataan hilang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia, tewas maupun hilang diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima pensiun janda atau duda, adalah istri (istri-istri) PNS pria, atau suami PNS wanita yang meninggal dunia/tewas, atau penerima pensiun pegawai negeri yang meninggal dunia dan mereka sebelumnya sudah terdaftar sebagai istri/suami sah PNS yang bersangkutan.
  
 Besarnya Pensiun Janda/Duda adalah 36% dari dasar pensiun,dengan ketentuan: Besarnya Pensiun Janda/Duda adalah 36% dari dasar pensiun,dengan ketentuan:
-Apabila terdapat lebih dari seorang yang berhak menerima pensiun janda besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 36% dari dasar pensiun dibagi rata antara istri-istri itu. + 
-Besarnya pensiun janda/duda dimaksud di atas tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami / isterinya.+  * Apabila terdapat lebih dari seorang yang berhak menerima pensiun janda besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 36% dari dasar pensiun dibagi rata antara istri-istri itu. 
 +  * Besarnya pensiun janda/duda dimaksud di atas tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami / isterinya. 
 Besarnya pensiun janda/duda PNS yang tewas adalah 72% dari dasar pensiun, dengan ketentuan: Besarnya pensiun janda/duda PNS yang tewas adalah 72% dari dasar pensiun, dengan ketentuan:
-Apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri 72% dari dasar pensiun dibagi rata isteri-isteri. + 
-Jumlah 72% dari dasar pensiun termaksud di atas, tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami/isteri.+  * Apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri 72% dari dasar pensiun dibagi rata isteri-isteri. 
 +  * Jumlah 72% dari dasar pensiun termaksud di atas, tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami/isteri. 
 Sementara itu, jika tidak ada istri/suami pensiun janda/duda dapat diberikan kepada anak kandung yang belum mencapai umur 25 tahun, belum menikah, atau tidak memiliki penghasilan sendiri dan menjadi tanggungan pensiunan bersangkutan. Jika seorang PNS tewas dan tidak meninggalkan suami/istri/anak maka, kepada orang tua almarhum diberikan pensiun orang tua yang besarnya 20 % dari pensiun janda/duda. Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah dimaksud. Sementara itu, jika tidak ada istri/suami pensiun janda/duda dapat diberikan kepada anak kandung yang belum mencapai umur 25 tahun, belum menikah, atau tidak memiliki penghasilan sendiri dan menjadi tanggungan pensiunan bersangkutan. Jika seorang PNS tewas dan tidak meninggalkan suami/istri/anak maka, kepada orang tua almarhum diberikan pensiun orang tua yang besarnya 20 % dari pensiun janda/duda. Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah dimaksud.
-SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI janda/duda PNS YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS ATAU HILANG  + 
-Surat pengantar dari instansi +SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI janda/duda PNS YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS ATAU HILANG 
-DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) +  
-SK CPNS +  * Surat pengantar dari instansi 
-SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir +  * DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) 
-Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) +  * SK CPNS 
-Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian +  * SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir 
-Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP) +  * Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) 
-Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang meninggal dunia,melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan. +  * Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian 
-Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang tewas, melampirkan Keputusan Penetapan Tewas dari PPK. +  * Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP) 
-Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang dinyatakan hilang, melampirkan surat pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara atau keterangan dari pejabat yang berwajib.+  * Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang meninggal dunia,melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan. 
 +  * Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang tewas, melampirkan Keputusan Penetapan Tewas dari PPK. 
 +  * Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang dinyatakan hilang, melampirkan surat pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara atau keterangan dari pejabat yang berwajib. 
 Data pendukung bila ada perbedaan data :  Data pendukung bila ada perbedaan data : 
-SK CLTN jika pernah mengambil CLTN + 
-Daftar Susunan Keluarga +  * SK CLTN jika pernah mengambil CLTN 
-Akta Nikah +  * Daftar Susunan Keluarga 
-Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan +  * Akta Nikah 
-Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun +  * Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan 
-SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) +  * Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun 
-PENSIUN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN KARENA PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH+  * SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) 
 + 
 +===== PENSIUN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN KARENA PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH =====
  
 Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, PNS yang sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, PNS yang sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  
-SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN AKIBAT PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH : +SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN AKIBAT PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH 
 + 
 +  * Surat pengantar dari instansi 
 +  * DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) 
 +  * SK CPNS 
 +  * SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir 
 +  * Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) 
 +  * Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian 
 +  * Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP) 
 +  * Surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampingan organisasi setelah berakhirnya pemberian uang tunggu.
  
-Surat pengantar dari instansi 
-DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) 
-SK CPNS 
-SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir 
-Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) 
-Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian 
-Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP) 
-Surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampingan organisasi setelah berakhirnya pemberian uang tunggu. 
 Data pendukung bila ada perbedaan data :  Data pendukung bila ada perbedaan data : 
-SK CLTN jika pernah mengambil CLTN + 
-Daftar Susunan Keluarga +  * SK CLTN jika pernah mengambil CLTN 
-Akta Nikah +  * Daftar Susunan Keluarga 
-Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan +  * Akta Nikah 
-Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun +  * Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan 
-SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) +  * Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun 
-PENSIUN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI +  * SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) 
 + 
 +===== PENSIUN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI ===== 
 + 
 PNS yang mengajukan permintaan berhenti, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan memperoleh hak pensiun apabila telah berusia minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun serta memperoleh persetujuan dari PPK. PNS yang mengajukan permintaan berhenti, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan memperoleh hak pensiun apabila telah berusia minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun serta memperoleh persetujuan dari PPK.
  
-SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG BERHENTI ATAS PERMINTAAN SENDIRI:  +SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG BERHENTI ATAS PERMINTAAN SENDIRI 
-Surat pengantar dari instansi + 
-DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) +  * Surat pengantar dari instansi 
-SK CPNS +  * DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) 
-SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir +  * SK CPNS 
-Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) +  * SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir 
-Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian +  * Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP) 
-Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP) +  * Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian 
-Surat permohonan ybs disertai alasan mengajukan berhenti atas permintaan sendiri +  * Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP) 
-Surat persetujuan dari pejabat yang berwenang (sekda/karo/sdm/kakanwil)+  * Surat permohonan ybs disertai alasan mengajukan berhenti atas permintaan sendiri 
 +  * Surat persetujuan dari pejabat yang berwenang (sekda/karo/sdm/kakanwil) 
 Data pendukung bila ada perbedaan data :  Data pendukung bila ada perbedaan data : 
-SK CLTN jika pernah mengambil CLTN + 
-Daftar Susunan Keluarga +  * SK CLTN jika pernah mengambil CLTN 
-Akta Nikah +  * Daftar Susunan Keluarga 
-Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan +  * Akta Nikah 
-Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun +  * Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan 
-SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) +  * Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun 
-PENSIUN BAGI PNS YANG MENCALONKAN DIRI+  * SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) 
 + 
 +===== PENSIUN BAGI PNS YANG MENCALONKAN DIRI ===== 
 PNS yang mengajukan permintaan berhenti karena mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Presiden, Wakil Presiden, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan dapat memperoleh hak pensiun apabila memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu berusia minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. PNS yang mengajukan permintaan berhenti karena mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Presiden, Wakil Presiden, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan dapat memperoleh hak pensiun apabila memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu berusia minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun.
-SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG MENCALONKAN DIRI :  + 
-Surat pengantar dari instansi  +SYARAT PENETAPAN PEMBERIAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG MENCALONKAN DIRI 
-DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun)  +  
-SK CPNS  +  * Surat pengantar dari instansi  
-SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir  +  * DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun)  
-Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP)  +  * SK CPNS  
-Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian  +  * SK KP (Kenaikan Pangkat) terakhir  
-Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP)+  * Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun sebelum pensiun (bagi yang diusulkan KPP)  
 +  * Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian  
 +  * Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian (bagi yang diusulkan KPP) 
 Data pendukung bila ada perbedaan data :  Data pendukung bila ada perbedaan data : 
-SK CLTN jika pernah mengambil CLTN 
-Daftar Susunan Keluarga 
-Akta Nikah 
-Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan 
-Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun 
-SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) 
-PNS YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT 
-Pemberian hak pensiun hanya bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat sesuai Undang - Undang No. 11 Tahun 1969. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat berhak atas tabungan perumahan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: 
  
-Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 +  * SK CLTN jika pernah mengambil CLTN 
-Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan +  * Daftar Susunan Keluarga 
-PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik +  * Akta Nikah 
-Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana+  * Akta Cerai/Akta Kematian Pasangan 
 +  * Akta Lahir anak kandung yang berusia dibawah 25 tahun 
 +  * SK PMK (Peninjauan Masa Kerja) 
 + 
 +===== PNS YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT ===== 
 + 
 +Pemberian hak pensiun hanya bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat sesuai Undang - Undang No. 11 Tahun 1969. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat berhak atas tabungan perumahan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 + 
 +PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: 
 + 
 +  * Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 +  * Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan 
 +  * PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 
 +  * Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana
    
-PEMBERIAN PENSIUN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA AKIBAT KASUS TINDAK PIDANA +===== PEMBERIAN PENSIUN BAGI PNS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA AKIBAT KASUS TINDAK PIDANA ===== 
-PNS yang diberhentikan sementara pada saat mencapai BUP (58th/lebih), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan TIDAK BERSALAH atas kasus tindak pidana, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak atas jaminan pensiun.  + 
-PNS yang diberhentikan sementara pada saat mencapai BUP (58th/lebih), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan BERSALAH, maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan tidak berhak atas jaminan pensiun +  * PNS yang diberhentikan sementara pada saat mencapai BUP (58th/lebih), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan TIDAK BERSALAH atas kasus tindak pidana, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak atas jaminan pensiun.  
-PNS yang diberhentikan sementara pada saat BELUM mencapai BUP, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan TIDAK BERSALAH, maka dapat diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan +  * PNS yang diberhentikan sementara pada saat mencapai BUP (58th/lebih), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan BERSALAH, maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan tidak berhak atas jaminan pensiun 
-PNS yang diberhentikan sementara pada saat BELUM mencapai BUP, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan BERSALAH, maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa jaminan pensiun +  * PNS yang diberhentikan sementara pada saat BELUM mencapai BUP, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan TIDAK BERSALAH, maka dapat diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan 
-PNS yang meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan hak pensiun janda/duda.+  * PNS yang diberhentikan sementara pada saat BELUM mencapai BUP, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan BERSALAH, maka diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa jaminan pensiun 
 +  * PNS yang meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan hak pensiun janda/duda.