Perbedaan

Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.

Tautan ke tampilan pembanding ini

Kedua sisi revisi sebelumnyaRevisi sebelumnya
ensiklopedia:promosi_dan_mutasi_pns [2023/04/14 03:29] – [Pola Karier Diagonal] dayuensiklopedia:promosi_dan_mutasi_pns [2023/04/14 03:32] (sekarang) – [Mutasi] dayu
Baris 101: Baris 101:
 Perpindahan karier diagonal JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan organisasi.  Perpindahan karier diagonal JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan organisasi. 
  
-==== Mutasi ==== +===== Mutasi ===== 
-=== Definisi ===+==== Definisi ====
 Menurut Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Perencanaan mutasi disusun oleh Instansi Pemerintah. terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan mutasi adalah: Menurut Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019, mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Perencanaan mutasi disusun oleh Instansi Pemerintah. terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan mutasi adalah:
   - kompetensi;   - kompetensi;
Baris 124: Baris 124:
 Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
 Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri. Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
-=== Persyaratan Mutasi ===+ 
 +==== Persyaratan Mutasi ====
 Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:  Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu: 
 berstatus PNS; berstatus PNS;
Baris 138: Baris 139:
  
 Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019.
-=== Prosedur Mutasi ===+==== Prosedur Mutasi ====
 Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut: Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut:
   - PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.   - PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
Baris 156: Baris 157:
   - Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019.   - Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019.
   - Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.    - Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi. 
-=== Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ===+==== Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ====
   - Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.   - Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
   - Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.   - Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Baris 163: Baris 164:
   - Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.   - Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.
   - Berdasarkan usul mutasi tersebut, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.   - Berdasarkan usul mutasi tersebut, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.
-=== Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ===+==== Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ====
 Dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.   - Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
Baris 170: Baris 171:
   - Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi.   - Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi.
   - Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.   - Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.
-=== Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ===+==== Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ====
 Dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN.   - Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN.
Baris 177: Baris 178:
   - Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.   - Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi.
   - Berdasarkan penetapan menteri tersebut, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.   - Berdasarkan penetapan menteri tersebut, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.
-=== Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ===+==== Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ====
 Dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.   - Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
Baris 183: Baris 184:
   - Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.   - Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi.
   - Berdasarkan penetapan Kepala BKN tersebut, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan   - Berdasarkan penetapan Kepala BKN tersebut, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan
-=== Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri ===+==== Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri ====
 Dapat  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-=== Mutasi PNS atas permintaan sendiri ===+==== Mutasi PNS atas permintaan sendiri ====
 Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
   - memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;   - memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
Baris 192: Baris 193:
   - tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.   - tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
   - Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan BKN No 5 Tahun 2019.   - Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan BKN No 5 Tahun 2019.
-=== Pembiayaan Mutasi ===+==== Pembiayaan Mutasi ====
 Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Instansi Pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Instansi Daerah. Biaya Mutasi dibebankan pada instansi penerima. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Instansi Pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Instansi Daerah. Biaya Mutasi dibebankan pada instansi penerima.