Menurut Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

• a. nilai dasar;
• b. kode etik dan kode perilaku
• c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
• d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
• e. kualifikasi akademik;
• f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
• g. profesionalitas jabatan.

Kemudian pada Pasal 4, nilai dasar yang dimaksud dalam Pasal 3 diperinci sebagai berikut:

• a. memegang teguh ideologi Pancasila;
• b. setia dan mempertahankan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
• c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
• d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
• e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
• f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
• g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
• h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
• i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
• j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
• k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
• l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
• m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
• n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
• o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Selanjutnya pada Pasal 5, Kode Etik yang dimaksud pada Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode Etik dan Kode PErialku tersebut berisi pengaturan periaku agar Pegawai ASN:

• a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
• b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
• c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
• d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

etika pemerintahan;

• f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakannegara;
• g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
• h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
• i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
• j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
• k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
• l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin Pegawai ASN

Menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Fungsi Pegawai ASN dalam Pasal 10 didefinisikan sebagai:

• pelaksana kebijakan publik;
• pelayan publik; dan
• perekat dan pemersatu bangsa

Sedangkan tugas ASN pada Pasal 11 adalah:

• melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• memberikan Pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas; dan
• mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran ASN pada Pasal 12 adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme