Transformasi Digital dalam Manajemen ASN

Jakarta –  Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian dengan mengusung tema “Transformasi Digital dalam Manajemen ASN” yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, didampingi Kepala BKN Bima Haria Wibisana, 10 Mei 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).

Rakornas Kepegawaian dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. (dok. JCC)

Sejumlah Menteri seperti Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, serta Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara juga turut mengisi paparan Rakornas Kepegawaian kali ini.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017 – Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digelar Rabu (10/05) mengingatkan seluruh jajaran birokrasi, baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa melalui pelayanan publik yang efektif, terutama dalam era transformasi digital yang justru seharusnya mempermudah pelayanan. Hal yang sama ditekankan pula oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana agar setiap ASN harus siap menghadapi perubahan, khususnya dalam percepatan layanan melalui teknologi. “Birokrasi sudah harus berlangsung cepat dan akurat, teknologi membantu ASN untuk mewujudkan itu, sehingga reformasi birokrasi sungguh kita hadirkan ke publik,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyoroti beberapa lingkup pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 50%. Menurutnya dengan teknologi informasi saat ini, komposisi ASN harusnya lebih ramping tetapi kaya fungsi. “Transformasi digital yang hari ini diusung BKN dalam forum Rakornas Kepegawaian 2017 yang diikuti seluruh lingkup birokrat Indonesia harus membawa manajemen ASN yang efektif dan berkontribusi, karena ASN adalah aset penting negara,” pesannya.

Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara juga mengingatkan bahwa teknologi dalam lingkup birokrasi jangan diartikan sebagai ajang membangun sistem aplikasi secara masif oleh masing-masing instansi pemerintah. Sebaliknya, business process dalam sistem birokrasi yang harus mengalami transformasi digital.

Melalui Rakornas Kepegawaian 2017, BKN sebagai institusi pemerintah yang memiliki peran dalam sistem informasi ASN, mengajak seluruh K/L pusat dan pemerintah daerah untuk bergerak menciptakan layanan kepegawaian berbasis digital.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, BKN telah meluncurkan sejumlah layanan berbasis digital seperti Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less-paper. Hal itu dilakukan untuk memangkas alur kompleks layanan kepegawaian, sehingga setiap ASN fokus meningkatkan kinerja.

Di hadapan para pengelola kepegawaian dari seluruh K/L & Pemerintah Daerah ini, disampaikan sejumlah materi di antaranya dampak pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan efektivitas belanja pegawai; pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan sistem digital; dan implikasi PP 11 Tahun 2017 terhadap pelaksanaan manajemen ASN.

Melalui Rakornas yang telah digelar BKN untuk kali ketiga ini diharapkan terjadi koordinasi dari seluruh pengelola kepegawaian dalam lingkup instansi pemerintah hingga terwujud sinergisitas menuju peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

Di sisi lain, sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola kepegawaian pusat dan daerah, BKN memberikan penghargaan melalui ajang BKN Award bagi pengelola kepegawaian terbaik. (Humas BKN)

Berikut daftar peraih BKN Awards sebagai pengelola kepegawaian terbaik 2017:

[table id=1 /]