Peraturan
No | Judul Peraturan | Download File |
1. | Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS | Download |
2. | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer | Download |
3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS | Download |
4. | Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS | Download |
5. | Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS | Download |
6. | Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil | Download |
7. | Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Download |
8. | Peraturan Pemerintah RI No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural | Download |
9. | Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsioanl Pegawai Negeri Sipil | Download |
10. | Peraturan Pemerintah RI No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Download |
11. | Peraturan Kepala BKN No. 18 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas PNS, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS, Dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis SAPK Secara On Line | Download |
12. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS | Download |
13. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS | Download |
14. | Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Dan JANDA/DUDANYA | Download |
15. | Keputusan Wakil Kepala BKN Nomor WK 26 30/V33 5/09 Tanggal 30 Januari 2012 Tentang PENGGUNAAN FORMULIR PELAYANAN KEPEGAWAIAN MELALUI SAPK ON LINE | Download |
16. | Perka BKN No 15 Tahun 2013 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUN PNS DAN JANDA DUDANYA | Download |
17. | Keputusan Wakil Kepala BKN Nomor Wk 26 30/V33 5/09 Tanggal 30 Januari 2012 Tentang Penggunaan Formulir Pelayanan Kepegawaian Melalui Sapk On Line | Download |
18. | Kperaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.20 Tahun 2012 Tentangpedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi | Download |
19. | Sk Menpan No 08 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System) Tipikor Di Lingkungan Kementerian Lembaga Dan Pemda | Download |
20. | Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Asn | Download |
21. | Perka BKN No. 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut Dan Pesisir | Download |
22. | Perka BKN Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai | Download |
23. | Surat Kepala BKN Nomor K.26 30/V.20 3/99 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) Dan Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Aspek Kepegawaian | Download |
24. | Perka BKN Nomor 13 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jf Perekayasa Dan Angka Kreditnya | Download |
25. | Perka BKN Nomor 36 Tahun 2014 Oraganisasi Dan Tata Kerja Kanreg BKN | Download |
26. | Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 Pelaksanaan Pengalihan Pns Daerah Kabupaten Kota Yang Menduduki JF Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pns Daerah Provinsi | Download |
27. | Perka BKN Nomor 12 Tahun 2016 Tata Cara Pemberian Pemotongan Dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BKN | Download |
28. | Surat Kepala BKN Nomor K.26 30 V.71 1 99 Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Pengalihan PNS Sebagai Dampak Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 | Download |
29. | UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN | Download |
30. | UU No.9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan | Download |
31. | Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan ketiga Jabfung Kepegawaian tersebut | Download |
32. | UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA | Download |
33. | PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA | Download |