Monthly Archives July 2017

Kanreg X BKN Gelar Talent Pool Dengan Objektif, Akuntabel Dan Independen

Denpasar. Salah satu program strategis BKN adalah melakukan penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator secara nasional melalui penyusunan profil kompetensi manajerial. BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi  ASN akan memfasilitasi penilaian potensi dan kompetensi bagi 4000 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di seluruh Indonesia. Sementara Penilaian potensi dan kompetensi ASN se-wilayah kerja Kanreg X BKN dibuka pada Senin (31/07) di Kanreg X BKN Denpasar dan dihadiri oleh Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti, SH, M.Si, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN DR. Purwanto SH, M.Si, Kabag. Kepegawaian Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet RI Heny Nafilah, SH, LLM, serta Kepala Kanreg X BKN Ida Ayu Rai Sri Dewi SH, M.Si,

Ida Ayu Rai Sri Dewi SH, M.H saat memberikan sambutan

Dalam sambutannya, Kepala Kanreg X BKN Ida Ayu Rai Sri Dewi SH, M.H, menegaskan pihaknya memiliki komitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM terhadap seluruh PNS di wilayah kerja Kanreg X BKN, sehingga terus berkembang ke arah yang lebih baik. Sementara hasil Talent Pool ini akan dimanfaatkan untuk memetakan pejabat pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan potensi dan kompetensinya atau sebagai bahan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada jabatan yang lebih tinggi untuk sistem kaderisasi penempatan calon pejabat di daerah. Dengan Prinsip objektif, akuntabel, dan independen serta berbasis Sistem Merit, Talent Pool sangat bermanfaat sebagai awal penyediaan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN dan untuk pengisian JPT yang lowong di kemudian hari. Selain itu data Talent Pool dapat digunakan sebagai dasar penerapan manajemen ASN serta menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi kepemimpinan untuk perubahan birokrasi.

Sementara itu ditanya dalam wawancara terpisah, Usman Gumanti mengatakan pengisian jabatan JPT dapat dilakukan dengan seleksi terbuka, sementara penilaian yang saat ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi dan potensi pejabat JPT serta pejabat Administrator  untuk pengembangan SDM. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pimpinan dalam melakukan rotasi serta mutasi dan mempersiapkan  pegawai yang bersangkutan dalam memangku jabatan sebagai JPT.

Suasana saat Sekretaris Utama BKN memberikan pengarahan

Kegiatan penilaian potensi dan kompetensi dalam rangka penyusunan Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Administrator di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional X BKN ini akan berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus 2017, dan diikuti oleh 358 peserta yang terdiri dari 83 Pejabat JPT dan 275 Pejabat Administrator. Seluruh peserta harus mengikuti beberapa tes, yakni tes psikometri, tes analisis kasus, tes kognitif, Leadership Group Discussion, dan wawancara, yang akan dipandu langsung oleh assesor. (IRN)

 

Read more

Mekanisme Pendaftaran CPNS Tahun 2017

[gview file=”https://denpasar.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/07/SIARAN-PERS-31-JULI-2017-CPNS.pdf”]

Read more

Kembangkan Transformasi Digital Di Papua, BKN Bekerjasama Dengan Provinsi Papua Gelar Rakornis

Denpasar. Selain melakukan penyelesaian berbagai permasalahan kepegawaian, BKN juga akan mengembangkan Transformasi Digital dalam pelayanan kepegawaian di daerah Papua, sehingga lebih efektif dan efisien. Sebagai langkah awalnya, Kantor Regional IX BKN Jayapura mengadakan Rapat Koordinasi Teknis dengan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Papua untuk menciptakan transformasi digital dalam layanan kepegawaian di Provinsi Papua, yang digelar Kamis (27/07) di salah satu hotel di Bali. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh SKPD dari 29 Kab/Kota di Provinsi Papua ini bertujuan untuk menyamakan visi serta pikiran seluruh SKPD khususnya di bidang kepegawaian, sehingga nantinya pelayanan kepegawaian khususnya untuk PNS di wilayah Papua, dapat lebih baik. Dalam kegiatan ini, hadir pula Kepala BKN Bima Haria Wibisana sebagai narasumber.

Kepala BKN saat memberi arahan dalam Rakornis Kepegawaian Provinsi Papua

Dalam arahannya, Bima Haria Wibisana mengatakan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung berjalannya transformasi digital di wilayah Papua, termasuk sumber daya manusia, terlebih dengan dijalankannya Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO).  Selain itu, mengingat masih banyaknya “PR” BKN terkait berbagai permsalahan kepegawaian, Kepala BKN juga menegaskan akan segera membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut melalui koordinasi dengan SKPD di wilayah Papua, serta memberi masukan sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara itu ditanya terpisah terkait permasalahan pelayanan kepegawaian di Papua, Marthinus Yarangga selaku Kabid. Kepangkatan/Mutasi BKD Prov. Papua mengaku letak geografis dan jaringan komunikasi khususnya jaringan internet masih menjadi kendala utama dalam pelayanan kepegawaian, terlebih dengan diberlakukannya transformasi digital dalam Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO). “Untuk wilayah di Provinsi Papua sudah cukup siap dalam pelaksanaan KPO dan PPO, namun untuk di daerah terpencil dan terluar masih terkendala letak geografis serta jaringan internet. Masih harus naik pesawat lagi jika ingin ke BKD, karena perlu waktu lebih lama jika ditempuh dengan jalur darat. Sehingga pelayanan kepegawaian untuk PNS di Papua tertunda.” (IRN)

Read more

Tahun 2018, BKN Akan Dekatkan Layanan Kepegawaian di Wilayah Terpencil/ Terluar/ Perbatasan

NTB- Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa BKN akan segera melakukan pendekatan pelayanan kepegawaian di wilayah Terpencil/ Terluar/ Perbatasan, khususnya di daerah Papua dan Papua Barat. Program tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan bagi PNS di wilayah Terpencil/ Terluar/ Perbatasan, termasuk perbaikan data dan diseminasi pengetahuan kepegawaian. Selain itu juga untuk menumbuhkan rasa empati pegawai BKN dalam melayani PNS Terpencil/ Terluar/ Perbatasan serta memberi masukan untuk pengelolaan PNS di wilayah Terpencil/Terluar/Perbatasan, terkait pelayanan di bidang kepegawaian.Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja Evaluasi Semester I Tahun Anggaran 2017 Badan Kepegawaian Negara yang digelar Jumat lalu (21/07) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.


Kepala BKN memberi arahan kepada seluruh Pejabat JPT dan Kepala Kanreg di lingkungan BKN

Lebih lanjut diungkapkan, program tersebut menjadi salah satu Prioritas Nasional BKN pada Tahun 2018. Tak hanya itu, BKN juga menetapkan sejumlah Prioritas Nasional yang diantaranya pengembangan sistem interoperabilitas data kepegawaian, Pelatihan penggunaan aplikasi berbasis Android, peremajaan infrastruktur serta pemutakhiran data pelanggaran disiplin ASN. Sementara menyinggung soal anggaran, Bima Haria Wibisana mengatakan penyerapan anggaran BKN hingga 19 Juli 2017 tercatat 38,02 persen.  Realisasi masih dibawah target penyerapan anggaran Semester 1 yakni sebesar  50.10 persen. Namun demikian angka ini masih diatas rata rata penyerapan nasional yang berkisar 34,8 persen (10 besar). (IRN)

Read more

BKN Terbitkan Perka Pertama Turunan PP Manajemen PNS

Humas BKN-Tata cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 7 Tahun 2017. Perka ini merupakan Perka pertama turunan dari PP Manajemen PNS dari total 13 Perka yang direncanakan.

Dijelaskan oleh Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN, Haryomo Dwi Putranto Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 ini mengatur beberapa ketentuan yang belum pernah diatur, antara lain PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional juga harus dilantik dan diambil sumpahnya. Selain itu, Perka ini juga memuat contoh naskah pelantikan. Jika selama ini susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tidak seragam, ada yang membacakan naskah dulu, baru pengambilan sumpah, ada yang melakukan pengambilan sumpah dulu baru dibacakan naskah pelantikan. Dengan Perka ini harapannya tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi seragam.

Substansi lain yang diatur dalam Perka ini antara lain adanya ketentuan bahwa 30 (tiga puluh) hari sejak SK pengangkatan dalam jabatan dibuat, harus dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. Setelah ditetapkannya Perka BKN nomor 7 ini, diharapkan Perka-Perka lain yang merupakan turunan PP Nomor 11 tahun 2017 dapat segera ditetapkan pula, sehingga pelaksanaan PP Manajemen PNS dapat berjalan secara opmal.

Berikut link Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/07/PERKA-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2017-TATA-CARA-PELANTIKAN-DAN-PENGAMBILAN-SUMPAH-JANJI-JABATAN-ADMINISTRATOR-JABATAN-PENGAWASJABATAN-FUNGSIONAL-DAN-JABATAN-PIMPINAN-TINGGI.pdf

Read more