Monthly Archives August 2019

Berhasil Ungkap Kasus Calo CPNS, Pemerintah Apresiasi Kinerja Polri

Jakarta – Humas BKN, Peran anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 sangat penting, terbukti dengan berhasil diungkapnya kasus-kasus penipuan pengangkatan CPNS oleh beberapa oknum. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf, setelah menghadiri acara Penghargaan Anggota Polri Berprestasi di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPANRB) Jakarta, Selasa (20/8/2019).

                                  Supranawa Yusuf(kiri). (foto: don)

Supranawa melanjutkan, ulah oknum yang melakukan penipuan pengangkatan CPNS mengganggu kinerja pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) CPNS yang unggul untuk di masa yang akan datang. “Pemerintah berkomitmen untuk menyeleksi calon-calon PNS di masa yang akan datang dengan sangat selektif, bersih dari KKN dan transparan, sehingga tentu saja apa yang dilakukan oknum penipuan pengangkatan CPNS mengganggu kinerja pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, BKN selaku ketua panitia pelaksana seleksi CPNS sangat mengapresiasi peran anggota Polri, khususnya Direktorat Reserse dan Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Metro Jaya karena telah berhasil mengungkap tindak kejahatan calo CPNS dan memastikan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 berjalan dengan aman.

               Kepala Biro Humas Mohammad Ridwan. (dok.Humas)

Di tempat terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan saat dimintai keterangannya tentang penghargaan bagi anggota Polri, Selasa (20/8/2019), mengatakan bahwa BKN juga memberikan apresiasi terhadap setiap elemen bangsa, tanpa terkecuali Polri, dalam mengawal kegiatan yang mendukung percepatan reformasi birokrasi pemerintah. “Terima kasih Polri karena sudah mengawal perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia,” pungkasnya.

KementerianPANRB

✔@kempanrb

, mari jadikan pencapaian Polri ini sebagai penyemangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi agen reformasi birokrasi yang dipercaya masyarakat!

Lihat gambar di Twitter
https://twitter.com/kempanrb/status/1163796540327993344

Dikutip dari laman menpan.go.id, sebanyak 37 anggota Polri dari Polda Metro Jaya telah menerima penghargaan yang diberikan Menteri PANRB, Syafruddin. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada anggota Polri yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang membanggakan. Pencapaian tersebut merupakan bentuk aktualisasi peran Polri sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat sehingga dapat memotivasi anggota yang lain untuk selalu berkinerja positif dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian maupun pemerintah secara keseluruhan. Ber/AdnBsjm

Read more

BKN Rancang SI-ASN Perkuat Implementasi Sistem Merit

SIARAN PERS]
Nomor: 076/RILIS/BKN/VIII/2019

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah merancang manajemen sistem informasi ASN yang disebut dengan SI-ASN. Pembangunan sistem ASN nasional ini dilakukan selain bertujuan untuk mengimplementasikan amanat UU ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, juga digunakan untuk mencegah proses pelaksanaan sistem merit yang keliru, salah satunya persoalan peluang transanksi pengisian jabatan.

Dari aspek implementasi dan pengawasan sistem merit, ada dua sasaran pembangunan SI-ASN. Pertama, untuk menginternalisasi target tata kelola pemerintahan yang bersih, efektf, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Perpres 95/2018, khususnya tentang satu data ASN atau integrasi data ASN yang dimandatkan kepada BKN. Kedua, sistem ini akan digunakan untuk fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai Perpres 54/2018. Dari perspektif pencegahan korupsi, SI-ASN akan dimanfaatkan untuk transparansi pengisian jabatan di lingkup instansi pusat dan daerah guna meminimalisasi peluang transaksi.

BKN sebagai bagian dari lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam program Stranas PK, diberikan mandat untuk menjalankan aksi penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana salah satu subaksi di dalamnya tentang sistem merit. Target besarnya adalah untuk mereduksi peluang transaksi jabatan yang beberapa kali menjadi temuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Untuk meminimalkan hal tersebut, BKN akan terus menggenjot pelaksanaan talent pool dan talent management agar terbentuk data kompetensi dan kinerja ASN yang akan menjadi komponen data SI-ASN yang terintegrasi dengan seluruh instansi pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut tentang SI-ASN akan disampaikan Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen dalam Evaluasi Semester I Pelaksanaan Stranas PK yang diselenggarakan KPK pada Jumat, (23/8/2019) di Manado, Sulawesi Utara.

Jakarta, 22 Agustus 2019
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,
Ttd
Mohammad Ridwan

 

http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/01/BKN-Rancang-SI-ASN-Perkuat-Implementasi-Sistem-Merit.pdf

Read more

Pengumuman Jadwal Simulasi CAT 2019 Gel.II 21 Agustus 2019

[gview file=”https://denpasar.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/08/combinepdf-3.pdf”]

Read more

Pengumuman Jadwal Simulasi CAT 2019

[gview file=”https://denpasar.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/08/combinepdf-2.pdf”]

Read more

Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Tipikor BHT Terima SK PTDH

SIARAN PERS]
Nomor: 073/RILIS/BKN/VIII/2019

Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 April 2019. Sampai dengan batas waktu tersebut terhitung 1.237 Surat Keputusan (SK) PTDH yang diterbitkan atau sekitar 53% dari total 2.357 SK PTDH yang seharusnya diterbitkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Batas waktu itu sudah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 6 Maret 2019 kepada PPK Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B/50 /M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK.

Mengenai progresnya, hingga 1 Agustus 2019, jumlah penyelesaian kasus PNS Tipikor BHT mencapai persentase 88% atau sebanyak 1.906 PNS dari total 2.357 sudah ditetapkan SK PTDH, dengan rincian sebagai berikut:

PNS Tipikor BHT
DATA BKN
SK PTDH DITETAPKAN

Instansi Pusat
98
84

Instansi Daerah
2.259
1.822

Total
2.357
1.906

Ket: Data PTDH PNS Tipikor 1 Agustus 2019 oleh Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian

Angka penyelesaian PTDH PNS Tipikor BHT masih akan terus bergerak sejalan dengan proses penuntasan yang masih berlangsung antara BKN dengan K/L/D yang terdata memiliki PNS Tipikor BHT di instansinya. Dalam pemberitaan BKN sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan belum menyeluruhnya penuntasan penerbitan SK PTDH ini. Salah satunya soal penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia (MD) yang melibatkan PNS Tipikor BHT sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan oleh instansi asal, sebagian PNS Tipikor yang terlibat belum sampai putusan BHT, serta terdapat sejumlah PPK instansi yang belum melakukan proses PTDH.

Dari koordinasi yang dilakukan BKN dengan Kemendagri dan KemenPANRB pada tanggal 29 Mei 2019 tentang penyikapan terhadap penuntasan PTDH yang belum rampung, dilakukan beberapa kesepakatan. Salah satunya soal PPK yang belum memproses SK PTDH PNS Tipikor BHT, Kemendagri akan melakukan kajian secara internal untuk merumuskan bentuk sanksi kepada PPK yang tidak memproses PTDH sebagaimana Radiogram Mendagri No. 080/4393/SJ tanggal 28 Mei 2019 tentang peringatan kepada PPK Instansi Daerah agar segera memproses PTDH berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannnya dengan jabatan.

Sementara untuk lingkup instansi pusat, KemenPANRB akan membuat rekomendasi tindak lanjut pemberian sanksi kepada PPK yang tidak melakukan PTDH antara lain yang dipertimbangkan adalah penyampaian rekomendasi kepada Presiden. Selanjutnya BKN akan melakukan pengawasan dan pengendalian kepada instansi pusat dan daerah untuk terus menyisir data PNS Tipikor BHT dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jakarta, 12 Agustus 2019
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,
Ttd
Mohammad Ridwan

http://www.bkn.go.id

Selengkapnya 👇
Link web/medsos:

http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Penuntasan-Capai-88-1.906-PNS-Tipikor-BHT-Terima-SK-PTDH.pdf

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1562220757242881&id=383767665088202

Read more