Denpasar. “Kanreg X BKN Denpasar memiliki wilayah kerja di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kondisi geografis serta budaya yang berbeda-beda. Terkait dengan pelayanan kepegawaian, terbatasnya infrastruktur khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) menjadi salah satu kendala dalam implementasi digitalisasi pelayanan kepegawaian yang telah diterapkan Kanreg X BKN.” Hal tersebut disampaikan Kepala Kanreg X BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko saat menerima kunjungan Tim dari Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas pada Jumat (26/04) di Ruang Arjuna Kanreg X BKN.

Lebih lanjut dikatakan bahwa perlu disusun grand design kebutuhan ASN di tiap daerah untuk tingkat kebutuhan ASN yang kemudian disesuaikan dengan potensi dan luas wilayah. Sementara terkait digitalisasi layanan kepegawaian, Ketut Buana selaku Kabid.Informasi Kepegawaian sekaligus Plt.Kabid.Mutasi dan Status Kepegawaian menambahkan kanreg X BKN telah lama menerapkan layanan kepegawaian secara digital. Namun di beberapa darah yang termasuk dalam 3T masih terkendala dengan infrastruktur jaringan internet, sehingga masih kesulitan dalam mengirim kelengkapan berkas dalam pelayanan kepegawaian. Untuk saat ini aplikasi pelayanan kepegawaian yang digunakan di lingkungan Kanreg X BKN diantaranya SIASN, aplikasi dashboard untuk mengetahui progress proses  seleksi CASN, X-Virtual Office, serta KMS (Knowledge Management System) sebagai platform bertukar informasi, berbagi pengetahuan dan transfer pengetahuan tentang Ilmu Manajemen Kepegawaian. Ketut Buana pun berharap Bappenas mampu memberikan kebijakan terkait permasalahan infrastruktur di daerah 3T.

Menanggapi hal tersebut, Tim Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan bahwa pihaknya sudah menyusun rancangan terkait kebutuhan ASN untuk di daerah serta manajemen talenta. Sementara terkait infrastruktur di daerah 3T, pihaknya akan menindaklanjutinya dengan memperhatikan daerah 3T sebagai daerah dengan resiko tinggi.

Dalam kunjungannya , Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi melakukan monitoring layanan kepegawaian di lingkungan Kanreg X BKN terkait Kebijakan Teknis Manajemen ASN Daerah, Digitalisasi Layanan Manajemen ASN Daerah serta Kendala dan Permasalahan Manajemen ASN di Daerah. (irn)