Denpasar, 5 Juli 2024. Sebagai tindak lanjut evaluasi  pasca penyederhaan birokrasi,  Sekretariat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) menyelenggarakan Diskusi Evaluasi Penyeederhaan Birokrasi dan Penyetraan Jabatan untuk Pemerintah daerah sewilayah Bali. Hadir langsung Sekretaris KPRBN, Profesor Eko Prasojo bersama Asisten Deputi Kemenpan & RB dan tim. Kegiatan diikuti oleh Kepala BKD/BKPP/BKPSDM se wilayah Bali.

Prof Eko selaku sekretaris  Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk menggali informasi dari pihak-pihak yang terdampak tentang kendala dan manfaat pasca penyederhaaan birokrasi. Dalam kesempatan ini masing-masing peserta menyampaikan beberapa tantangan dan hambatan pasca penyederhaan birokrasi diantaranya masih adanya stigma jabatan fungsional “rasa struktural” yang masih dialami.

Pada kesempatan ini Prof Eko juga mewacanakan hal-hal segar nan visioner terutama mengenai urgensi pergesaran peran BKN melalui Kanreg menjadi strategic partner dengan menjadi peran konsultan atau adviser  bagi instansi wilayah kerja dalam implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan pelayanan publik dan kemajuan daerah serta  konsepsi Berbagi Pakai SDM melalui Talenta Nasional.

Menjawab tantangan tersebut, Kepala kantor Regional X BKN, Yudhantoro Bayu Wiratmoko menyampaikan bahwa Kantor Regional X BKN Denpasar telah melakukan beberapa terobosan pasca penyederhaaan birokrasi diantaranya dengan menggagas dan mengimplementasikan struktur orbit yang menjadi solusi struktur yang lebih lincah dalam menjalankan berbagai peran tugas pokok dan fungsi. Terkait peran strategic partner, Kakanreg juga menyampaikan bahwa Kakanreg X BKN Denpasar telah menggagas sebuah konsepsi perencanaan kebutuhan berbasis potensi daerah, dimana penyusunan kebutuhan ASN terutama Jabatan Fungsional diarahkan bagi penyediaan dukungan ASN kompeten dalam optimalisasi potensi daerah yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Ketut Buana yang diberikan kesempatan menjelaskan kedua terobosan ini menyampaikan bahwa struktur orbit yang telah digagas dan dimplementasikan telah dirasakan manfaatnya bagi dukungan pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang lebih lincah serta mendukung pengkayaan kompetensi sekaligus dapat mendukung pengembangan kompetensi manjerial melalui pokja-pokja yang ada. Lebih lanjut Buana menyampaikan bahwa beberapa unit kerja dan pemda telah mengadaptasi implementasi struktur orbit ini. Sementara itu konsepsi penyusunan kebutuhan ASN berbasis potensi daerah ditujukan untuk dukungan percepatan kemajuan daerah melalui penyediaan ASN kompeten dalam optimalisasi potensi daerah yang telah diidentifikasi dan dipetakan dalam RPJMD. Lebih lanjut Buana mengatakan untuk menguji efektivitas konsepsi ini sedang dilakukan diseminasi dan pendampingan pada beberapa instansi daerah di wilayah kerja. Menanggapi dua terobosan ini, Prof Eko dan Asdep KemenPAN mengapresiasi dan menyambut baik serta berharap dapat dimplementasikan lebih luas sehingga dapat mendukung percepatan implementasi penyederhaan birokrasi dan juga mendukung percepatan kemajuan daerah. Lebih lanjut Prof Eko berharap peran Kantor Regional dapat menjadi strategic partner dalam pengelolaan ASN di wilayah kerja. “Perlu pergeseran peran dari administratif ke strategic partner, seperti yang sudah coba digagas oleh kanreg X BKN Denpasar” pesan Prof Eko (Boent).

Struktur Kerja Orbit