Denpasar. Menerima kunjungan Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (RB ZI) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Teguh Wicaksana selaku Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kakanreg X BKN mengapresiasi kegiatan benchmark ini sekaligus mengaku bangga karena Kanreg X BKN dipercaya dalam sharing knowledge terkait pembangunan RB ZI di BPN Prov.Jawa Timur. Dijelaskan pula bahwa Kanreg X BKN mulai membangun RB ZI pada Tahun 2015 dengan mengedepankan komitmen bersama untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kanreg X BKN pun berhasil meraih predikat sebagai wilayah ZI dan selanjutnya mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2021 dan predikat Pelayanan Prima pada Tahun 2022. Teguh Wicaksana berharap Kanreg X BKN dapat meraih predikat WBBM pada tahun ini setelah menunggu jeda 2 tahun terkait persyaratan mengikuti WBBM.

Sementara itu, Ribut Hari Cahyono selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Prov Jawa Timur mengaku saat ini sedang mempersiapkan instansinya dalam menghadapi penilaian RB ZI di lingkungan Kanwil.BPN Prov. Jawa Timur. Hingga Tahun 2024 mendatang, BPN ditarget 90 satker harus dapat meraih predikat WBK. Untuk tahun ini terdapat 9 satker yang akan dinilai. Di sisi lain, Kanwil.BPN Prov.Jawa Timur juga harus mendukung 30 persen target nasional dari keseluruhan program nasional yang kini tengah dijalankan Pemprov.Jawa Timur. Ribut pun mengaku kesulitan dalam membangun ZI karena konsentrasi tim terpecah antara tugas utama dan RB dan ZI.

Banyak hal dikupas dalam benchmark yang dilakukan Kanwil. BPN Prov. Jawa Timur ke Kanreg X BKN terkait pembangunan ZI yang digelar pada Jumat (8/09) di Aula A.E.Manihuruk Kanreg X BKN. Diskusi pun semakin seru saat Tim RB ZI dari BPN memaparkan kendala dalam membangun RB ZI di instansinya.

   

Menanggapi hal tersebut, Team RB ZI Kanreg X BKN yang diketuai Ade Judi Basma Hantana, memberikan penjelasan terkait berbagai unsur penting dalam membangun RB ZI diantaranya kelengkapan sarana prasarana, pengelolaan pengaduan masyarakat, kompetensi SDM, penguatan kolaborasi dari berbagai bagian/bidang serta komitmen pimpinan dalam mendukung terwujudnya ZI di instansi.