Monthly Archives September 2016

Evaluasi Penerapan Sistem Merit Di Wilayah Kerja Kanreg X BKN, KASN Gelar Diskusi Terbatas Dan Stakeholder Meeting Pengawasan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Denpasar. Sebagai evaluasi penerapan sistem merit di instansi pemerintahan, khususnya di Wilayah Bali, NTB dan NTT, KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) bekerjasama dengan Kanreg X BKN menggelar Uji Publik Pengembangan Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah bertema Diskusi Terbatas Dan Stakeholder Meeting Pengawasan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Kegiatan ini diadakan pada Rabu, 21 September 2016 di Aula Bimasena Gedung Takah Kanreg X BKN.

uji1 Drs. Made Ardita, M.Si saat memberikan sambutan

Dalam sambutannya, Kepala Kanreg X BKN Drs. Made Ardita, M.Si mengatakan kegiatan ini secara garis besar membahas pelaksanaan sistem merit dalam pengisian JPT. “Forum ini merupakan momentum yang tepat bagi pengelola kepegawaian di daerah untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait proses pengisian JPT melalui seleksi terbuka. Selain itu, juga dapat menjadi sarana diskusi dalam menyelesaikan masalah terkait pengisian JPT dan penerapan sistem merit di daerah serta sebagai forum komunikasi dalam mendapatkan berbagai informasi penting dan strategis terkait dengan pengelolaan manajemen ASN, sehingga nantinya dapat terwujud pembinaan pegawai secara profesional,” ungkap Made Ardita.

Diskusi terbatas ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Wakil Ketua KASN Drs. Irham Dilmy M.BA, Anggota Komisioner KASN  Made Suwandi, M. Soc. Sc, Ph. D dan Guru Besar Fak.Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana SH, MH, dengan moderator Septiana Dwi Putriyanti selaku Asisten Komisioner KASN Bidang Pengembangan dan Pengkajian. Dalam pemaparannya, Wakil Ketua KASN Drs. Irham Dilmy M.BA menjelaskan tentang peran KASN dalam pelaksanaan sistem merit untuk mendukung Reformasi Birokrasi, yakni mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada instansi pemerintahan, khususnya pada JPT, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN serta melapor pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen SDM Aparatur berdasarkan penilaian obyektif terhadap kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Selanjutnya Made Suwandi, M. Soc. Sc, Ph. D membahas seputar pemerintah daerah dan seleksi terbuka JPT ASN. Dijelaskan bahwa sistem merit dalam seleksi terbuka JPT dapat menimbulkan implikasi bagi pemerintah daerah , diantaranya penataan jabatan ( restructuring dan rightsizing) agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi, penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja untuk setiap jabatan  dan penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan.

uji2Dalam kegiatan ini, Made Suwandi, M. Soc. Sc, Ph.D (berdiri) menyampaikan materi tentang Pemerintah Daerah dan Seleksi Terbuka JPT ASN

Sementara itu dalam kegiatan ini, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana SH, MH mengungkapkan masih adanya variasi standar antar daerah dalam menilai kelayakan standar kompetensi teknis untuk jabatan – jabatan  yang dilelang. Persoalan lain yang muncul dari sistem lelang jabatan adalah proses seleksi terbuka yang membutuhkan waktu yang panjang, yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan sehingga dapat mengganggu kelancaran pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan strategis. Diharapkan dengan diterapkannya sistem merit dalam manajemen ASN akan menghasilkan ASN yang profesional , yang merupakan aset untuk menghasilkan clean government,  yang nantinya berimplikasi pada terwujudnya good government dan bermuara pada kepemerintahan yang baik (good governance).

uji3Salah satu peserta (berdiri) menyampaikan pertanyaan seputar seleksi Pengisian JPT di daerah

Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta tampak antusias menanyakan seputar seleksi Pengisian JPT di daerah masing-masing, yang masih dilatarbelakangi partai politik dan sekaligus memberikan masukan untuk mengikutsertakan kepala daerah dalam kegiatan sosialisasi seperti ini. (IRN)

Read more

Hadapi E-Government  2017,  BKN Perkuat Fungsi dan Perannya Dalam Manajemen ASN

Denpasar. “Kita harus lebih peka dan membuka wawasan dengan adanya perubahan. Ke depan kita tidak pernah tahu, bagaimana tantangan BKN sebagai instansi pembina dan penyelenggara manajemen ASN. Apalagi tuntutan e-government yang sudah harus diterapkan pada tahun 2017”. Hal tersebut diungkapkan Kepala BKN dalam sambutan Upacara Bendera pada Senin (19/09) yang disampaikan Kepala Kantor Regional X BKN Drs. Made Ardita, M.Si selaku Inspektur Upacara.

up19Drs. Made Ardita, M.Si selaku Inspektur Upacara saat menyampaikan sambutan Kepala BKN (ydn)

Disampaikan lebih lanjut, Kepala BKN juga mengatakan bahwa kita harus mampu menjawab tantangan perubahan dan lebih menunjukkan fungsi dan peran BKN, diantaranya dengan menegakkan Peraturan Kepegawaian secara konsisten, mewujudkan Manajemen SDM PNS berbasis kinerja secara nasional, memberikan Pelayanan Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta memperkuat Kapasitas Manajemen BKN.

Sementara itu, dalam upaya memberikan pelayanan kepegawaian yang maksimal kepada masyarakat, BKN telah meresmikan 3 kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu di Jambi, Semarang dan Serang. Selain itu, masih terdapat 6 kantor UPT yang akan segera diresmikan pada tahun ini. Saya harap UPT ini dapat dioptimalkan fungsinya sebagai Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN.(IRN/YDN)

Read more

Deputi Wasdal BKN Mengapresiasi Prestasi Kanreg X BKN

Denpasar. Dalam kunjungannya pada Jumat (09/09), Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN, I Nyoman Arsa, mengapresiasi segala prestasi yang berhasil diraih Kanreg X BKN, termasuk diantaranya sebagai wakil penilaian kinerja dan audit serta menjadi rujukan bagi Kanreg serta instansi lainnya. “Dalam kunjungan saya kali ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi yang berhasil diraih Kanreg X BKN. Berulangkali Kanreg X BKN menjadi rujukan ketika ada penilaian, baik penilaian kinerja mau pun audit administrasi keuangan. Penilaian juga dapat dibuktikan secara fisik. Hal tersebut membuktikan bahwa Kanreg X BKN sudah on the track,” ungkapnya. Ditambahkan I Nyoman Arsa, bahwa prestasi tersebut diraih tidak terlepas dari sumbangan seluruh pegawai Kanreg X BKN, yang telah mendukung program serta strategi dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan kepegawaian.

arsa1Suasana saat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) memberikan pengarahan di Kanreg X BKN

Selanjutnya, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN juga mengatakan bahwa Kanreg X BKN diharapkan dapat terus mempertahankan prestasinya, meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan kepegawaian. Karena seiring dengan berkembangnya jaman, maka masyarakatpun akan menuntut pelayanan yang lebih baik lagi. “ Kanreg X BKN selama ini dinilai mampu memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, ke depan masyarakat pasti akan menuntut yang lebih bagus dan selanjutnya akan menuntut yang lebih sempurna. Kanreg X BKN sudah maju, tapi kita harus menyadari bahwa masih ada kekurangan yang dapat diperbaiki dengan berkoordinasi dengan bidang terkait,” jelasnya. I Nyoman Arsa juga mengajak untuk berpikir dengan hati serta selalu memotivasi seluruh pegawai Kanreg X BKN. (YDN)

Read more

Kanreg X BKN Sosialisasikan Pengalihan Status PNS Guru Dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota Ke Instansi Provinsi

Denpasar. Untuk mensosialisasikan Pengalihan Status PNS Guru Dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota Ke Instansi Provinsi kepada seluruh wilayah kerja, Kanreg X BKN Jumat lalu (09/09) menggelar sosialisasi bertempat di ruang CAT lantai 3 Gedung Utama. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta yang berasal dari BKD Kab/Kota dan Provinsi sewilayah kerja Kanreg X BKN dapat saling bertukar pendapat serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi terkait pengalihan status tersebut.

herip1Heri Pitono S.Sos saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengalihan Status PNS Guru Dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota Ke Instansi Provinsi

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Heri Pitono S.Sos mengatakan bahwa melalui sosialisasi ini diharapkan proses Pengalihan Status PNS Guru Dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota Ke Instansi Provinsi dapat dipercepat dan dapat selesai tepat waktu. “Kegiatan ini digelar untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi di daerah, sehingga nantinya dapat didiskusikan untuk mencari solusinya dan proses pengalihan status dapat segera diselesaikan. Karena target waktu kita yakni pada akhir Oktober atau awal November 2016, SK Pengalihan Status sudah proses cetak semua dan terdistribusikan,” tegasnya.

Usai dibuka oleh Heri Pitono S.Sos, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan secara teknis terkait Pengalihan Status PNS Guru Dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota Ke Instansi Provinsi, yang diisi dengan pemaparan aplikasi dan diskusi dengan menghadirkan narasumber Abednego Batara Saalino selaku Analis Sistem dan Aplikasi BKN Pusat.

herip2Suasana saat pemaparan materi dalam sosialisasi Pengalihan Status PNS Guru Dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota Ke Instansi Provinsi

Dalam sosialisasi ini dipaparkan alur proses Pengalihan Status PNS Guru Dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota Ke Instansi Provinsi, yang dapat diusulkan melalui aplikasi SAPK mau pun dengan mengirim berkas PNS yang bersangkutan. Dijelaskan bahwa dalam pengalihan status ini pihak Kab/Kota harus mengusulkan daftar nama PNS nominatif terlebih dahulu, yang dapat dilakukan melalui aplikasi SAPK maupun dengan memberikan berkas PNS yang bersangkutan. Selanjutnya dicetak kemudian dilampiri surat yang ditandatangani Sekda Kab/Kota dan dibawa ke Provinsi untuk diverifikasi lebih lanjut. Jika data dinyatakan benar, maka pihak Provinsi akan mencetak daftar PNS nominatif dan mengirimnya ke Kanreg X BKN, dengan dilampiri surat yang ditandatangani Sekda Provinsi. Selanjutnya pihak Kanreg X BKN akan mencetak SK Pengalihan Status PNS yang bersangkutan.

Dalam forum diskusi, tak sedikit yang menanyakan mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah mereka. Melalui kegiatan ini pun diharapkan seluruh peserta dapat mengetahui dengan jelas bagaimana proses pengalihan status khususnya untuk PNS Guru Dan Tenaga Kependidikan Kab/Kota Ke Instansi Provinsi dan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  (YDN)

Read more

Pengumuman Libur Hari Raya Galungan dan Kuningan

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 003.1/5562/BKD Tanggal 1 Oktober 2015 perihal Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2016 dan Nota Dinas Kepala Kantor Regional X BKN Nomor : 43/KR.X/ND/IX/2016 Tanggal 5 September 2016, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa :

a. Pada tanggal 6 s/d 8 dan 16 September 2016 untuk pegawai yang merayakan Hari Raya Galungan dan            Kuningan libur Fakultatif.

b. Pada Tanggal 7 September 2016 seluruh Pegawai Libur, dan

c. Pada Tanggal 6, 8 dan 16 September 2016, pegawai yang tidak merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan tetap masuk bekerja seperti biasa.

Sehingga diberitahukan kepada seluruh stakeholder bahwa berdasarkan peraturan tersebut, maka Kantor Regional X BKN akan tetap membuka Pelayanan Kepegawaian pada Tanggal 6, 8 dan 16 September 2016, sementara Tanggal 7 September 2016 tidak menerima Pelayanan Kepegawaian karena Libur Hari Raya.

Demikian atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar

                                                                                                                          Kepala Bagian Tata Usaha

                                                                                                                                Istiyarno S.IP

Read more