Monthly Archives March 2017

Pemberitahuan Libur Hari Raya Nyepi

[gview file=”https://denpasar.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/03/1.-Libur-Nyepi1.pdf”]

Read more

Jaring Kandidat Pengisi JPT, BKN Gelar Talent Pool 2017

Denpasar. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh BKN adalah menyediakan data-data pejabat yang akan atau sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dilakukan melalui penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator untuk menyusun Talent Pool JPT Pratama dan Administrator.

I Nyoman Arsa SH, M.Si saat memberikan sambutan

Dalam Sosialisasi Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator yang digelar Selasa (23/03) di Aula Bimasena Kanreg X BKN, Deputi Pengawasan dan Pengendalian Pegawai I Nyoman Arsa SH, M.Si mengungkapkan penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator ini menjadi perhatian khusus bagi BKN mengingat tugas strategis yang diemban oleh JPT dan akuntabilitas jabatannya. “Khusus untuk JPT memang menjadi perhatian khusus, karena JPT merupakan jabatan strategis dalam mendukung birokrasi yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diembannya. Tak hanya pengetahuan umum, Pimpinan Tinggi juga harus memiliki kompetensi sosial sehingga dapat menyesuaikan dengan berbagai latar belakang sosial budaya serta dapat meningkatkan kompetensi sosial budaya seluruh ASN yang ada di bawahnya.”

Lebih lanjut Nyoman Arsa mengatakan BKN akan melakukan uji potensi dan kompetensi untuk 4000 pegawainya dan di tahun 2018 merencanakan 20.000 pegawai guna mempercepat penyiapan data  base yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan terkait manajemen kepegawaian. Dengan mengetahui potensi dan kompetensi pegawai, instansi dapat mengetahui kekuatan SDM nya dan dapat mengelola pegawainya termasuk melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi yang dimiliki. Sehingga jabatan-jabatan yang ada dapat diisi oleh pegawai yang berkualitas.

Sementara itu menegaskan pernyataan I Nyoman Arsa, Kepala Kanreg X BKN Ida Ayu Sri Rai Dewi SH, M.Si mengatakan Talent Pool JPT dan Administrator ini bertujuan untuk pendayagunaan pegawai pada instansi masing-masing, antara lain kaderisasi, pengembangan kompetensi pejabat, dan upaya pengisian JPT secara cepat dan akurat serta pendayagunaan secara nasional. Untuk wilayah kerja Kantor Regional X BKN, Potensi dan Kompetensi akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli hingga 4 Agustus 2017 bertempat di Kanreg X BKN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kepala Kanreg X BKN berharap instansi di wilayah kerja Kanreg X BKN dapat menyeleksi dan mengirimkan pejabat-pejabat terbaik untuk mengikuti penilaian potensi dan kompetensi yang akan datang. (IRN)

Berikut kuota/jumlah peserta Talent Pool JPT untuk Kanreg X BKN:

KUOTA TALENT POOL– KANREG X BKN
NO INSTANSI JPT ADM. TOTAL
1 Provinsi Bali 7 9 16
2 Provinsi NTB 7 8 15
3 Provinsi NTT 7 8 15
4 Kab./Kota ( 41 ) 4 x 41 = 164 4 x 41 = 164 328
JUMLAH 185 189

374

 

Read more

Kanreg X BKN Akan Kembangkan Human Capital Development

Denpasar. “Organisasi yang fleksibel memperhatikan karier pegawai sehingga organisasi harus bergerak dan melakukan pemindahan. Meski baru 3 bulan menjabat sebagai Kepala Kanreg, namun saya harus menetapkan rotasi dengan berbagai pertimbangan, seperti masa kerja sesuai jabatan di unit kerja, keahlian dan kompetensi serta reposisi. Saya yakin pegawai itu merupakan aset bagi instansi, karena itu perlu diterapkan Human Capital Development dengan merencanakan karier seluruh pegawai.” Demikian diungkapkan Kepala Kanreg X BKN Ida Ayu Rai Sri Dewi SH, M.Si usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Rotasi dan Mutasi bagi sejumlah pegawai di lingkungan Kanreg X BKN pada Selasa (21/03) di Ruang Rapat Arjuna Kanreg X BKN.

Kepala Kanreg X BKN menegaskan pentingnya Human Capital Development dalam sebuah organisasi

Lebih lanjut dikatakan, sebagian besar pegawai di lingkungan Kanreg X BKN masih tergolong muda, sehingga lebih mudah dalam pengkaderan. Atasan berkewajiban memberdayakan pegawai dan membimbing dengan mengarahkan kinerja bawahannya, yang dapat dilakukan melalui training maupun dengan cara rotasi. Pihaknya berharap, seluruh pegawai dapat berinisiatif untuk mengembangkan inovasi demi kemajuan organisasi. “Kanreg X BKN memiliki tugas memberikan pelayanan, sehingga diharapkan inisiatif dapat muncul dari diri masing-masing. Dengan demikian otomatis inovasi pasti berjalan, apalagi orientasinya kualitas kinerja. Jika dibarengi dengan ketelitian, kecermatan, kreatifitas serta didorong semangat yang tinggi, maka organisasi dapat lebih maju dan berkembang,” tegasnya.

Sementara itu dijelaskan Istiyarno S.IP selaku Kepala Bagian Tata Usaha,  enam orang pegawai Golongan II akan diberikan penghargaan berupa Kenaikan Pangkat , enam orang dirotasi ke bidang lainnya serta 1 pegawai diberikan SK Mutasi ke Kanreg II BKN Surabaya, yang seluruhnya berlaku mulai 1 April 2017. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan karier, menambah wawasan, untuk memancing motivasi dan meningkatkan prestasi kerja, serta meningkatkan loyalitas dan pengabdian. (IRN)

Dengan diserahkannya SK Kenaikan Pangkat diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja
Read more

Bahas Regulasi JKK dan JKM, Kanreg X BKN Bekerjasama Dengan PT. TASPEN Gelar Rakor

Denpasar. Perlindungan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dimulai sejak 1 Juli 2015 lalu. Manfaat yang diberikan dari program tersebut berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Pemerintahpun menetapkan PT. Taspen sebagai pengelola program JKK dan JKM. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan program JKK dan JKM mengalami beberapa kendala di sejumlah daerah, salah satunya di wilayah kerja Kanreg X BKN. Untuk mengatasinya, PT. Taspen yang diwakili Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Wilayah Denpasar, Mataram, Kupang dan Wilayah Ende melakukan koordinasi dengan Kanreg X BKN terkait regulasi serta rekonsiliasi data JKK dan JKM di wilayah Bali, NTB dan NTT. Kegiatan digelar pada Senin (20/03) di Ruang Rapat Arjuna Kanreg X BKN.

Penetapan kriteria JKK dan JKM serta pendelegasian wewenang untuk penetapan Jaminan Rekomendasi Kerja dan Jaminan Rekomendasi Kematian untuk instansi vertikal yang belum jelas menyebabkan PT. TASPEN kesulitan mengambil langkah dalam menindaklanjuti proses JKK dan JKM ini. Seperti yang diungkapkan Kepala Cabang PT. Taspen Denpasar I Gede Agus Adi S.  “Proses JKK maupun JKM untuk instansi vertikal terkendala pendelegasian wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), padahal batas klaimnya adalah 2 (dua) tahun.”

Drs. Sang Nyoman Dartana (paling kanan) saat bediskusi dengan PT. Taspen terkait pemasalahan regulasi JKK dan JKM

Menanggapi hal tersebut, Drs. Sang Nyoman Dartana selaku Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BKN Pusat terkait pendelegasian wewenang untuk instansi vertikal serta melakukan sosialisasi dengan BKD di daerah terkait regulasi JKK dan JKM, sehingga dapat mendukung kelancaran berjalannya program pemerintah ini. Ditambahkan Istiyarno S.IP selaku Kepala Bagian Tata Usaha, penetapan kriteria JKK dan JKM memang termasuk salah satu hal yang cukup rumit karena berkaitan dengan berbagai pihak dan menyangkut kepentingan bersama. Pihaknya juga menegaskan agar setiap ada usulan untuk menetapkan rekomendasi JKK dan JKM wajib mencantumkan surat investigasi dari PT. Taspen, seperti halnya kronologis kejadian yang telah diinvestigasi.

Kepala Kanreg X BKN (tengah) berkesempatan memberikan pengarahan dalam rakor penyamaan persepsi JKK dan JKM

Sementara itu menanggapi sejumlah permasalahan terkait regulasi JKK dan JKM, Kepala Kanreg X BKN Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH, M.Si menghimbau untuk selalu  berkoordinasi dengan PT. TASPEN sebelum menetapkan rekomendasi. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya manipulasi data yang dilakukan pihak tertentu. Selain itu, penetapan JKK dan JKM harus selalu berpedoman kepada aturan yang sudah berlaku dan dapat diterima oleh calon penerima JKK dan JKM. (IRN)

Read more

BKN Menerima (Lagi) SK Palsu Pengangkatan CPNS

Denpasar. Profesi PNS masih banyak diburu masyarakat hingga saat ini. Tak sedikit pula yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan penipuan terkait penerimaan CPNS. Tak henti-hentinya, BKN selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap penipuan terkait penerimaan CPNS. Karena belum lama ini, BKN menerima pengaduan adanya penerbitan Surat Keputusan (SK) palsu dengan modus pengangkatan CPNS yang mengatasnamakan Kepala BKN, yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa penerbitan SK CPNS hanya bisa dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing. Bagi masyarakat yang ingin mengkonfirmasi kebenaran SK terkait CPNS dapat menghubungi Humas BKN melalui email @BKNgoid atau mekanisme Lapor BKN. Untuk informasi lebih lanjut, berikut kami lampirkan siaran pers BKN terkait Penipuan CPNS, tertanggal 17 Maret 2017.

[gview file=”https://denpasar.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/03/SIARAN-PERS-17-MARET-2017.pdf”]

Read more