Monthly Archives September 2020

Kepala BKN: CPNS Tidak Serta Merta Otomatis Jadi PNS

Tangerang Selatan – Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak serta merta otomatis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui CPNS, salah satunya dengan berhasil mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) dengan baik.

IMG_3251-768x472

Selain itu Bima juga mengingatkan peserta agar hati-hati terhadap upaya penipuan yang kerap menjanjikan kelulusan menjadi CPNS. “Transparansi tetap menjadi prioritas Pemerintah pada seleksi CPNS. Untuk itu, jangan percaya kepada pihak manapun yang menjanjikan kelulusan. Anda semua ada di sini karena hasil dari usaha anda sendiri,” ujarnya saat membuka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan Formasi Tahun 2019, di Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (28/9/2020).

Di saat yang sama, Walikota Tengarang Selatan, Airin Rachmy Diani yang turut hadir pada pembukaan pelaksanaan SKB CPNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan Formasi Tahun 2019 mengungkapkan jika saat ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan membutuhkan sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan, hal itu dikarenakan Tangerang Selatan merupakan daerah otonom baru yang usianya baru menginjak 12 tahun. “Kami berharap, peserta yang nanti berhasil lulus menjadi CPNS, dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan melayani publik di Kota Tangerang Selatan ini dengan baik,” terangnya.

Sebagai informasi, sedikitnya 584 peserta akan bersaing mengikuti SKB untuk memperebutkan sejumlah formasi CPNS Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan SKB dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, sejak Senin (28/9/2020) hingga Jumat (2/10/2020), dengan menerapkan protokol Covid-19 yang ketat. iki/nyo/gan/gio/ber

sumber : https://www.bkn.go.id/berita/kepala-bkn-cpns-tidak-serta-merta-otomatis-jadi-pns

Read more

BKN Kanreg Medan Gagalkan Praktik Perjokian SKB CPNS 2019

[SIARAN PERS] Nomor: 042/RILIS/BKN/IX/2020

Tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun 2019 masih bergulir. Secara umum, pelaksanaan ujian SKB CPNS dengan CAT BKN berjalan dengan baik dan lancar, baik di titik lokasi (Tilok) Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, UPT BKN maupun di titik lokasi CAT Mandiri dan cost sharing. Pemerintah telah mengupayakan agar seleksi berjalan secara transparan, jujur, objektif, dan jauh dari praktik KKN dan bentuk kecurangan lainnya. Namun masih ada saja oknum tidak bertanggung jawab mencoba melakukan praktik kecurangan.

Sebut saja EW (37) seorang oknum PNS Dinas Pendidikan Kab. Asahan, Sumatera Utara tertangkap basah oleh Panselnas BKN melakukan tindakan tidak terpuji dengan nekad menjadi joki. EW menjadi joki untuk VS (33) yang melamar menjadi guru di instansi Pemerintah Kota Pematangsiantar. VS disebut EW sebagai saudara sepupu.

Pada Rabu (23/9/2020) EW dan VS tiba di Kantor Regional VI BKN Medan Sunggal dengan pakaian hitam putih layaknya peserta ujian pada umumnya. Saat melakukan pemeriksaan, Panitia menemukan gelagat yang mencurigakan, di antaranya tampak dari kehadiran EW saat injury time dan langsung ke ruang ujian tanpa lebih dahulu registrasi pin. Akhirnya pihak BKN Medan meminta kerja sama pihak Kepolisian Medan Sunggal untuk mengusut kecurigaan tersebut.

Benar saja, awalnya kedua oknum tersebut tidak mengakui perbuatannya. Setelah di periksa lebih lanjut, EW dan VS mengakui tindakan tersebut. VS adalah pelamar yang sesungguhnya, sedangkan EW bertindak sebagai joki dengan menggunakan kartu ujian dan KTP atas nama VS. Selama EW mengikuti ujian, VS sendiri menunggu di mobil yang diparkir di pelataran parkir Kanreg BKN Medan.

Setelah mendapatkan keterangan cukup jelas, akhirnya kedua oknum tersebut langsung dibawa ke Polsek Medan Sunggal untuk di proses lebih lanjut. Hasil ujian yang bersangkutan akan menjadi acuan penyusunan berita acara kejadian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Panselnas Pengadaan Aparatur Negara tahun 2019 dan Kanreg VI BKN Medan akan memproses status PNS EW.

sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/09/BKN-Kanreg-Medan-Gagalkan-Praktik-Perjokian-SKB-CPNS-2019.pdf

Read more

Quality Spending Jadi Kunci BKN Raih WTP Sebelas Tahun Berturut-turut

[SIARAN PERS] Nomor: 041/RILIS/BKN/IX/2020

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mempertahankan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan negara selama sebelas tahun berturut-turut. Apresiasi WTP ini merupakan realiasi pencapaian BKN yang secara konsisten mempertahankan akuntabilitas pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran negara. Pemberian apresiasi WTP ini disampaikan secara simbolis oleh Menteri Keuangan RI pada Rapat Kerja Nasional Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 melalui aplikasi daring, Selasa (22/9/2020).

Untuk percepatan realisasi anggaran BKN di tengah tantangan implikasi pandemi Covid19, BKN menargetkan penggunaan anggaran yang tepat guna, tanpa mengesampingkan arahan Presiden dalam percepatan belanja negara. Sejumlah strategi percepatan dan ketepatan penggunaan anggaran dilakukan, mulai dari penyisiran program kerja BKN yang harus segera ditindaklanjuti; menerapkan quality spending dalam realiasasi penggunaan anggaran, menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan pendokumentasian seluruh penggunaan anggaran di lingkungan BKN sesuai standar pelaporan keuangan negara di lingkup Instansi Pemerintah.

Dalam pembahasan realisasi anggaran BKN beberapa waktu lalu, Kepala BKN sudah menyampaikan bahwa pencapaian BKN meraih WTP selama sebelas tahun berturut-turut harus tetap dijaga dan dibuktikkan dengan kepatuhan terhadap ketepatan penggunaan anggaran negara, karena percepatan realisasi anggaran BKN juga merupakan bagian dari stimulus pemulihan ekonomi yang belakangan menjadi perhatian khusus pemerintah. Sebelumnya BKN telah menerima hasil laporan pemeriksaan keuangan (LHP) BKN Tahun Anggaran 2019 dari Tim Auditor BPK pada 25 Agustus 2020, yang diterima secara langsung oleh Wakil Kepala BKN, Kepala Biro Keuangan, dan Inspektur BKN.

Jakarta, 22 September 2020

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama                                                                                                                                                                                Badan Kepegawaian Negara

Paryono

Sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Quality-Spending-Jadi-Kunci-BKN-Raih-WTP-Sebelas-Tahun-Berturut-turut.pdf

Read more

Tekan Risiko Penularan Covid-l9, BKN Terbitkan Perubahan Ketentuan Sistem Kerja Pegawai

[SIARAN PERS] Nomor: 040/RILIS/BKN/IX/2020

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020. SE Kepala BKN tersebut merupakan perubahan atas SE Kepala BKN Nomor 15/SE/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. SE baru tersebut diterbitkan atas dasar mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut serta untuk mengurangi risiko penularan di lingkungan BKN.

Kepala BKN dalam SE 20/SE/IX/2020 mengarahkan sejumlah hal:

1. Bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, maka ditetapkan jumlah pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 100%.

2. Bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 75%.

3. Bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 50%.

4. Bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi namun tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan lain yang sejenis, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 25%.

5. Bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi dan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan lain yang sejenis, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 10%.

Keterwakilan pegawai untuk melaksanakan ketentuan tersebut harus mempertimbangkan antara lain: domisili pegawai, usia pegawai, riwayat kesehatan, pegawai yang pergi dan pulang kerja menggunakan sarana transportasi umum, jenis pekerjaan, kompetensi, kedisiplinan dan ketersediaan sarana kerja.

Sebelumnya, pada SE Kepala BKN Nomor 15/SE/VI/2020 pengaturan sistem kerja pegawai hanya mengatur 2 hal, yakni:

1. Keterwakilan pegawai setiap unit kerja yang bekerja di kantor dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) paling banyak 50% (lima puluh persen) dan bekerja di rumah dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) paling banyak 90% (sembilan puluh persen).

2. Bagi Kantor Regional atau rumah pegawai yang wilayahnya masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) maka keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor dan di rumah adalah 10% (sepuluh persen) – 90% (sembilan puluh persen).

SE Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020 juga mengarahkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, workshop, konsinyasi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan sejenis lainnya yang menyebabkan kerumunan banyak orang dialihkan menjadi kegiatan pertemuan melalui media telekonferensi atau jika tidak memungkinkan untuk dialihkan, maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Kegiatan rapat internal dilaksanakan dengan media telekonferensi dan kolaborasi secara daring.

Selain itu, SE tersebut juga mengarahkan penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri agar dilaksanakan lebih selektif dan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan tingkat urgensi/kepentingannya dan dibuktikan dengan surat tugas dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, serta melampirkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Rapid Test atau Polymerase Chain Reaction (PCR) Test. Penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan pada daerah risiko tinggi penyebaran Covid-19 agar ditunda dan dijadwalkan ulang.

Sementara itu, bagi pegawai yang telah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan/atau cuti yang digunakan untuk bepergian ke luar daerah diwajibkan melakukan karantina mandiri. Pada saat melakukan karantina mandiri pegawai tersebut berstatus bekerja di rumah. Karantina mandiri ditetapkan selama 14 (empat belas) hari kalender sejak yang bersangkutan kembali dari melakukan perjalanan dinas dan/atau cuti yang digunakan untuk bepergian keluar daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemik. Bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan/atau cuti yang digunakan untuk bepergian ke luar daerah, wajib menyerahkan hasil Rapid Test terakhir setelah selesai melakukan karantina mandiri.

Jakarta, 12 September 2020

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama                                                                                                                                                                              Badan Kepegawaian Negara

Paryono

 

Sumber : https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Tekan-Risiko-Penularan-Covid-l9-BKN-Terbitkan-Perubahan-Ketentuan-Sistem-Kerja-Pegawai.pdf

Read more

Daftar Konsultasi Kepegawaian Daring BKN Kini Cukup Lewat Aplikasi Chat

[SIARAN PERS] Nomor: 039/RILIS/BKN/IX/2020

Untuk mempermudah masyarakat khususnya ASN dalam memperoleh layanan konsultasi kepegawaian daring online, BKN kini membuka pendaftaran konsultasi melalu aplikasi chat. Jika sebelumnya pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik atau email, sekarang pendaftaran cukup dilakukan melalui nomor Whatsapp di 08999-2425-15, dengan mencantumkan Nama Lengkap, NIP, Instansi Asal, dan Pertanyaan yang akan diajukan.

Alasan BKN menjadikan aplikasi chat sebagai tools pendaftaran layanan konsultasi kepegawaian dilatarbelakangi dengan tren penggunaan ponsel pintar yang semakin meningkat. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia memanfaatkan platform chat berbasis aplikasi sebagai wadah berkomunikasi sehari-hari. BKN terus berupaya melakukan terobosan pelayanan publik di era pandemi Covid-19, salah satunya dengan menghadirkan layanan daring yang semakin mudah dan cepat serta meminimalkan tatap muka langsung.

Konsultasi kepegawaian daring kali pertama telah diadakan pada 10 Agustus 2020. Selanjutnya akan dilaksanakan konsultasi kepegawaian daring kedua pada Rabu 9 September 2020 mulai Pukul 10.00 WIB hingga Pukul 12.00 WIB dengan mengusung tema Jabatan Fungsional Kepegawaian. Untuk pendaftaran dibuka mulai 7 September 2020 Pukul 08.00 WIB, dengan kuota 50 peserta.

Pendaftar dimohon untuk mendaftar sesuai tema yang saat ini disediakan. Bagi ASN yang tidak mendaftar sesuai tema, maka yang bersangkutan tidak akan diberikan kredensial konsultasi kepegawaian. Pendaftaran akan ditutup secara otomatis apabila kuota peserta telah terpenuhi.

Jakarta, 5 September 2020

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama                                                                                                                                                                            Badan Kepegawaian Negara

Paryono

 

sumber :https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Daftar-Konsultasi-Kepegawaian-Daring-BKN-Kini-Cukup-Lewat-Aplikasi-chat.pdf

Read more