Kepala Kanreg X BKN (kiri) saat memberikan arahan

 Denpasar. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 di Kantor Regional X BKN Denpasar, Tim Reformasi Birokasi mengadakan Rapat Koordinasi Pemantapan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas bertempat di Aula A.E. Manihuruk Kantor Regional X BKN pada Rabu (17/2). Kegiatan dibuka oleh Paulus Dwi Laksono Harjono selaku Kepala Kanreg X BKN dan dipimpin oleh Ketut Buana selaku Ketua Tim RB.

Mengawali kegiatan, Ketut Buana memaparkan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 4 Tim yaitu Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Assessor serta 8 Kelompok Kerja (Pokja) Area Perubahan Reformasi Birokrasi. Dijelaskan pula fungsi dan tugas masing-masing pokja serta Rencana Aksi dan Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Termasuk pembagian tugas koordinasi tim pengarah dengan pokja-pokja terkait. Ketua tim RB juga menegaskan bahwa nilai budaya kerja dapat dimplementasikan dalam pelaksanaan tugas tim. “Integritas adalah fondasi utama, sementara adaptasi, inovasi dan kolaborasi adalah strategi yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan penugasan, dan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada stakeholder adalah tugas utama kita sebagai pelayan publik” ungkap Buana.

seluruh peserta terlihat serius mengikuti kegiatan 

Dalam pengarahan pembukaan Kakanreg menegaskan kedudukan seluruh pegawai yang tergabung dalam Tim Reformasi Birokrasi adalah sama. Oleh karena itu kolaborasi tim dengan kerjasama dan komitmen bersama menjadi hal penting dalam membangun Reformasi dan Birokrasi serta Zona Integritas di lingkungan Kanreg X BKN. “Diperlukan tim yang solid dan saling mendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan pembangunan Zona Integritas, Semua Pokja harus bahu-mebahu dalam mempersiapkan data yang berupa dokumen bukti dukung dan yang tidak kalah pentingnya mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari, sehingga saat memasuki fase penilaian semua telah siap, sehingga pelaksanaan reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di Kanreg X BKN dapat mencapai target yang telah ditetapkan” ungkapnya.

Pada sesi Brain Storming masing-masing pokja menyampaikan rencana kerjanya dan bertukar pengalaman serta mengajukan saran-saran perbaikan untuk kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Regional X BKN Denpasar. Kegitan ini  cukup efektif untuk melahirkan gagasan-gagasan cemerlang diantaranya rencana mewujudkan X Virtual Office yang terintegrasi, kemudian memanfaatkan Cloud sebagai media penyimpanan dokumen supaya dapat diakses dengan lebih mudah, digitalisasi pelayanan kepegawaian, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pembuatan pedoman perilaku sebagai tindak lanjut peluncuran Budaya Kerja, revitalisasi fungsi WBS untuk mengawal integritas melalui penguatan pengawasan dan launching public campaign dengan tagar #30hariceritaintegritaswbk dan banyak kegiatan inovatif lainnya.

Tim RB Kanreg X BKN mencurahkan gagasan

Tim Reformasi Birokras merasakan dukungan dan komitmen sungguh-sungguh pimpinan yang dibuktikan dengan kehadiran Kepala kantor Regional X BKN dari awal acara sampai akhir acara. Kakanreg dengan seksama menyimak setiap usulan dan saran yang disampaikan oleh semua pokja, pengarah dan juga sekretaris tim. Menutup acara, Kakanreg Kembali menekankan pentingnya integritas dan kolaborasi demi kesuksesan tim RB. “Saya akan berikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri kepada semua pegawai sepanjang ditujukan untuk kemajuan Kantor Regional X BKN Denpasar yang Profesional, Unggul dan Bermartabat” pungkas Kakanreg saat pengarahan penutupan. (Ari)

[SIARAN PERS]
Nomor: 06/RILIS/BKN/II/2021

Pascarealisasi kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan Administrator dan Pengawas ke dalam jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3/SE/II/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator.

Adapun pengertian fungsi dan tugas bagi Pejabat Administrator dan Pengawas yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional yang diatur dalam Surat Edaran BKN ini meliputi: Pertama, untuk Pejabat Administrator yang telah disetarakan menjadi Pejabat Fungsional Ahli Madya ditugaskan sebagai Koordinator dan Pejabat Pengawas yang telah disetarakan menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda ditugaskan sebagai Subkoordinator; Kedua, Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator memiliki fungsi koordinasi dan pengolalaan kegiatan kerja sesuai bidang tugasnya dalam satuan kerjanya; dan Ketiga, kedudukan Pejabat Fungsional yang ditugaskan menjadi Koordinator dan Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator.

Kemudian untuk pedoman penyusunan SKP bagi Pejabat Administrator dan Pengawas yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional yang diatur dalam Surat Edaran BKN ini meliputi: Pertama, kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan; dan Kedua, kegiatan tugas sebagai Koordinator dan Subkoordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja. Kegiatan tugas tersebut harus selaras dengan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku atasan langsung dan Perjanjian Kinerja yang bersangkutan, sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi yang dilakukan Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator memperoleh tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit. Perlu diketahui bahwa penambahan angka kredit tersebut hanya berlaku dan dapat dicantumkan dalam penyusunan SKP tahun 2021.

Jakarta, 17 Februari 2021
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN

Paryono

Menyadari pentingnya peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi dan adanya keinginan Sebagian besar pegawai untuk mengetahui hasil penilaian kompetensi yang sudah mereka ikuti, Kantor Regional X BKN Denpasar menggelar feedback hasil penilaian kompetensi pegawai pada Selasa (09/02) secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Sebagaimana dilaporkan oleh Ketut Buana selaku Kepala Bagian Tata Usaha, hal tersebut dilakukan guna mengembangkan kualitas SDM di lingkungan Kanreg X BKN Denpasar berbasis kompetensi sekaligus salah satu unsur krusial dalam mendongkrak nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) Kanreg X BKN. Kegiatan feedback ini menindaklanjuti hasil pemetaan jabatan yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Tak hanya dihadiri Kakanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono, kegiatan ini juga dihadiri Dian Adriani selaku Biro SDM BKN, Pejabat Administrator serta seluruh pegawai di lingkungan Kanreg X BKN.

Dalam arahannya, Paulus Dwi Laksono mengapresiasi kinerja Kanreg X BKN yang khususnya Bagian Tata Usaha yang telah berkoordinasi dengan Biro SDM dalam menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi dengan mengadakan kegiatan penyampaian hasil penilaian kompetensi/feedback kepada 72 orang pegawai Kanreg X BKN. Hasil Pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi refleksi sehingga dapat menutupi kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki. Dengan mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki diharapkan dapat pula meningkatkan kinerja serta sebagai bahan perbaikan bagi diri masing-masing individu dan Kanreg X BKN secara khusus serta peningkatan pelayanan kepegawaian secara umum.

Perwakilan Biro SDM, Dian Adriani menyatakan kegiatan feedback hasil penilaian kompetensi pegawai ini sangat membantu Biro SDM dalam pengembangan SDM di lingkungan BKN pada umumnya dan Kanreg X BKN pada khusunya. Hasil assessment yang disampaikan kepada masing-masing pegawai, diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan potensi yang sudah dimiliki sehingga lebih optimal dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Biro SDM mengapresiasi langkah Kanreg X BKN Denpasar yang telah mempelopori pelaksanaan feedback ini seraya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pegawai dan juga bagi kemajuan Kantor Regional X BKN Denpasar.

Rangkaian kegiatan feedback hasil penilaian kompetensi ini dilaksanakan selama 3 hari, Selasa (9/2) hingga Kamis (11/2), dimana teknis pelaksanaannya melibatkan 5 Assesor dan 72 pegawai Kanreg X BKN. Kelima pegawai yang memebrikan feedback tersebut adalah I Ketut Buana, Ni Made Purnami Astari, Ni Komang Ety Hertiani, Benhard Okta Sabathian dan Adi Wahyu Wicaksono. Sebelumnya kelima pegawai ini telah mengikuti pelatihan singkat tentang tata cara pelaksanaan feedback. Dalam satu hari, kelima assessor tersebut akan mewawancarai maksimal 5 Pegawai Negeri Sipil dengan durasi 1 jam tiap pegawai. Output dari kegiatan ini adalah rencana aksi dari masing-masing pegawai untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi yang bersangkutan. Sementara bagi Kantor Regional X BKN Denpasar hasil penilaian kompetensi ini akan diolah sebagai bahan Training Need Analysis (TNA) dan bahan penyusunan profile pegawai. Sehingga program pengembangan dan pelatihan lebih tepat sasaran dan berbasis kompetensi.

Kepala Kanreg X BKN saat memberikan arahan

Denpasar. Kantor Regional X BKN Denpasar memiliki sejumlah media cetak dan elektronik yang dikelola secara tim oleh para pegawai yang berkompetensi di bidangnya. Guna mengembangkan dan mengoptimalkan media tersebut, Kanreg X BKN membentuk sistem informasi terintegrasi, sehingga pelayanan informasi publik dapat lebih efektif dan efisien. Terlebih di era new normal saat ini, kebutuhan informasi kini menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha I Ketut Buana saat membuka kegiatan Penyerahan SK Pengelolaan Media Informasi Publik, SK Tim NSPK serta SK Pengelolaan Pengaduan Laporan Masyarakat pada Senin siang (08/02) bertempat di Ruang Arjuna.

Dalam sambutannya, Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono berharap Tim Pengelolaan Media di lingkungan Kanreg X BKN mampu memberikan gagasan baru yang nantinya dapat memberikan efek positif bagi perkembangan media yang dikelola Kanreg X BKN, sekaligus meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu, diungkapkan pula berbagai media, seperti website, juga dapat dimanfaatkan dalam pembinaan manajemen Kepegawaian, bimbingan teknis kepegawaian serta sosialisasi peraturan kepegawaian. Tampilan data juga dapat ditayangkan dalam bentuk infografis sehingga lebih berwarna dan menarik. Khususnya dalam laporan pengaduan masyarakat, Kepala Kanreg X BKN menekankan untuk segera ditindaklanjuti dan dievaluasi secara berkala karena merupakan salah satu indikator dan nilai lebih dalam mewujudkan RB dan ZI.

Menutup arahannya, Kepala Kanreg X BKN berharap semua pihak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik, sehingga melalui semangat baru di tahun 2021 dapat mewujudkan Kanreg X BKN reborn yang profesional, unggul dan bermartabat. (Team)

Kepala Kantor Regional X BKN saat mengikuti rapat pembahasan permasalahan pengangkatan PPPK secara daring

Denpasar. Menindaklanjuti permasalahan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2019, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Widiyanto menegaskan Nomor Induk PPPK sudah ditetapkan dan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SK kontrak kerja, permasalahan terkait pertimbangan teknis penerbitan SK PPPK kini sudah dapat diatasi. Hal tersebut diungkapkan Aris Widiyanto saat memimpin jalannya rapat pembahasan permasalahan pengangkatan PPPK pada Senin (08/02) yang digelar secara daring  dan diikuti oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN, dan Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara BKN serta Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN.

Suasana rapat pembahasan permasalahan pengangkatan PPPK di Ruang Arjuna Kanreg X BKN

Sementara itu, Kepala Kanreg X BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono menyampaikan dari data Bidang Pengangkatan dan Pensiun per tanggal 5 Februari 2021, saat ini Kanreg X BKN telah merampungkan 3.434 NI P3K atau 96,65 persen dari total 3.446. Masih tersisa 12 NI PPPK yang terkendala masalah formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan, diantaranya di Kab. Ende, Kab. TTS, Kab.Bima dan Sumbawa. Terkait kendala tersebut, Kanreg X BKN saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak instansi daerah. Diharapkan permasalahan tersebut segera dapat diselesaikan, dan di akhir bulan Februari seluruh P3K di wilayah kerja Kanreg X BKN sudah menerima NI P3K. (Team)

Berikut kami sampaikan Update data penetapan NI PPPK per tanggal 5 Februari 2021.