Berikut kami sampaikan trend nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kantor Regional X BKN Denpasar untuk Tahun 2020.
Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari segenap stakeholders Kantor Regional X BKN Denpasar.
Komitmen kami masih tetap sama, sepenuh hati memberikan pelayanan terbaik.

PowerPoint TREND IKM EKSTERNAL KANREG X BKN DENPASAR unduh

[SIARAN PERS]
Nomor: 015/RILIS/BKN/V/2021

Untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran ( updating) data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai Juli – Oktober 2021. Setiap ASN dan PPT Non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai ( mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT Non-ASN.

Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN secara elektronik Tahun 2021 ini menyasar dua aspek penting, yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN; dan meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.

Skema pemutakhiran data akan diawali dengan penunjukan user admin instansi pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) yang diluncurkan BKN pada Desember 2020. Penunjukan user admin ditetapkan oleh BKN atas usul pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di seluruh Instansi Pusat dan Daerah. Selanjutnya ASN dan PPT Non-ASN melakukan pembaruan mandiri terhadap data-data yang mencakup a. data personal; b. riwayat jabatan; c. riwayat pendidikan dan diklat/kursus; d. riwayat SKP; e. riwayat penghargaan (tanda jasa); f. riwayat pangkat dan golongan ruang; g. riwayat keluarga; h. riwayat peninjauan masa kerja (PMK); i. riwayat pindah instansi; j. riwayat CLTN; k. riwayat CPNS/PNS; dan l. riwayat organisasi.

Untuk mengajukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT Non-ASN melakukan akses daring ke dalam aplikasi MySAPK dengan menggunakan username dan password dan memilih menu Update Data Mandiri pada MySAPK untuk melanjutkan proses pemutakhiran data mandiri. Apabila ASN dan PPT Non-ASN mengalami permasalahan akses maka dapat memilih bantuan pada sistem helpdesk yang ditetapkan BKN.

Seluruh ASN dan PPT Non-ASN diminta memeriksa keakuratan dan kelengkapan data-data tersebut. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, ASN dan PPT Non-ASN dapat melakukan usul pemutakhiran data mandiri dengan menambah, mengubah, menghapus data, dan dilengkapi dengan unggah dokumen pendukung pada masing-masing data yang dimutakhiran lalu disimpan melalui MySAPK. Setiap usul pemutakhiran data mandiri akan diverifikasi dan validasi oleh verifikator Instansi dan/atau BKN sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Kepala BKN 87/2021. Setelah melakukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT Non-ASN dapat memantau keseluruhan tahapan proses melalui menu riwayat pengajuan usul pemutakhiran data mandiri pada MySAPK.

Adapun jadwal pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN tahun 2021 berlangsung pada bulan Juli 2021 yang diawali dengan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN oleh user admin instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu terakhir bulan Juni 2021. Berikutnya untuk pengisian usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN dilakukan sampai bulan Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi. Terakhir, proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai dengan akhir bulan Januari 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

Perlu diketahui, apabila ASN dan PPT Non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Kemudian jika Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN.

Jakarta, 24 Mei 2021

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama
Badan Kepegawaian Negara

Paryono

Read more

Jelang pelaksanaan SKD Sekolah Kedinasan serta seleksi CPNS dan PPPK TA.2021 dengan sistem CAT BKN, Kanreg X BKN menggelar Rapat koordinasi antara Bidang TU dan INKA pada Kamis (20/05) di Ruang Arjuna. Kegiatan dihadiri Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono beserta Kepala Bidang INKA I Ketut Buana, Kepala Bidang Tata Usaha Fuardin, Pejabat Pengawas di Bidang TU serta Sub Koordinator di Bidang INKA.

Dalam rapat ini, dirumuskan sejumlah kebijakan guna kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ujian dengan sistem CAT BKN. Kepala Bidang INKA menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan SKD CPNS 2021, sejumlah daerah sudah mengajukan usulan terkait pengadaan stasiun CAT mandiri di daerahnya serta perkiraan jumlah peserta seleksi di wilayah kerja Kanreg X BKN. Untuk di wilayah kerja Kantor Regional X BKN Denpasar jumlah formasi yang disetujui sekitar 8.413 formasi, sementara jumlah pelamar diperkirakan sekitar 176.673 orang. Sementara khusus untuk wilayah Bali diperkirakan jumlah peserta mencapai 25 ribu orang yang akan memperebutkan sekitar 1.203 formasi.

Sementara jumlah total peserta SKD Sekolah Kedinasan di Bali, samapi dengan rapat berlangsung belum dapat dipastikan karena ada sejumlah instansi yang belum melakukan pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Hingga saat ini baru dapat dipastikan SKD Sekolah Kedinasan POLTRADA Bali akan diikuti sejumlah 1.410 peserta. Selain itu, Ketut Buana juga menjelaskan ada satu fitur baru dalam alur pelaksanaan SKD Tahun ini yakni face recognition. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya potensi praktek kecurangan dalam SKD CPNS dan PPPK TA.2021.

Lebih lanjut Kabag TU menegaskan perlu segera diadakan rakor virtual dengan instansi daerah di wilayah kerja Kanreg X BKN untuk memastikan jumlah tilok serta sarana yang wajib tersedia di masing-masing tilok, khususnya terkait protokol kesehatan serta sarana pendukung face recognition. Selain itu juga berkoordinasi dengan Satgas Gugus Tugas COVID 19 di Provinsi Bali, pihak POLDA BALI serta PLN. Sementara dari sisi sarana dan prasarana di lingkungan Kanreg X BKN, pihaknya menyampaikan akan segera memperbaiki segala sarana yang telah rusak dan mempersiapkan sarana pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan SKD, seperti ruang medis, ruangan khusus bagi peserta yang terkonfirmasi COVID 19, tenda dan kursi sebagai ruang tunggu, serta sarana pendukung pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID 19.

Mengingat waktu yang tersedia cukup singkat, Kepala Kanreg X BKN menegaskan perlu segera disusun perencanaan jadwal SKD CPNS TA.2021, jumlah peserta di masing-masing tilok dan rincian formasi di Wilayah Kerja Kanreg X BKN. Dengan demikian selanjutnya dapat diputuskan kebijakan lebih lanjut guna memantapkan pelaksanaan SKD Sekolah Kedinasan, CPNS dan PPPK TA.2021.

“Kosongkan gelas, lalu isi kembali”, demikian ungkapan yang dapat menggambarkan semangat belajar PNS di wilayah kerja kanreg X BKN yang terlihat dalam antusiasme mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan SKP berdasarkan Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS di Wilayah Kerja Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada Senin (10/5). Kurang lebih 1.200 PNS antusias mengikuti kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Kantor Regional 10 BKN di link https://youtu.be/OMpTtExAIPg

“Sistem merit adalah kebijakan dari manajemen ASN berdasar kualifikasi kompetensi dan kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin dan status. Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS, diamanatkan bahwa Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja.”Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono selaku Keynote Speaker dalam Sosialisasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Permenpan-RB Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Lebih lanjut Kakanreg X BKN menegaskan untuk dapat mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja PNS di instansi pemerintah, diperlukan kolaborasi dan keselarasan antara kinerja individu PNS dengan kinerja organisasi. Semua kinerja pegawai diharapkan dapat berkontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi. Dengan adanya tuntutan penyelarasan ini, kolaborasi dan komunikasi atasan dan bawahan, serta seluruh unsur Pegawai menjadi kunci tercapainya kinerja Organisasi maupun Individu, menuju pelayanan publik yang lebih baik.

Kegiatan yang digelar secara online ini diikuti Pengelola Kepegawaian Instansi Vertikal dan Daerah di wilayah kerja Kanreg X BKN dengan menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB, yakni Devi Anantha selaku Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDMA dan Agus Yudi Wicaksono, Analis kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Manajemen Kinerja SDM Aparatur Kemenpan-RB.

Lebih lanjut Devi Anantha dalam paparannya mengatakan manajemen kinerja PNS memiliki pengaruh besar terhadap pegawai itu sendiri dan organisasi, diantaranya pengembangan karier pegawai melalui manajemen talenta, Tunjangan kinerja dengan berdasar penilaian kinerja yang objektif dan transparan, serta pemberian sanksi jika tidak mencapai target kinerja. Sementara untuk penilaian SKP berdasar PP Nomor 30 Tahun 2019 jo Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem Manajemen Kinerja PNS berdasarkan cascading berbasis hasil berdasarkan dialog kinerja, dengan indikator spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Permenpan-RB 8 Tahun 2021 bisa menjadikan kita sebagai PNS yang kinerjanya makin terukur dan memberi manfaat bagi kinerja organisasi.

Surabaya. Senin (26/4) Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Kantor Regional X BKN Denpasar dibawah pimpinan Paulus Dwi Laksono Harjono selaku Kepala Kantor Regional X BKN, melakukan benchmark pembangunan ZI ke Kantor Regional II BKN Surabaya. Tak hanya Tim RB Kanreg X BKN, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Pusbang Kepegawaian ASN.

Kepala Kantor Regional Paulus Dwi Laksono dalam arahannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman sekaligus melihat secara langsung pembangunan ZI di Kantor Regional II BKN Surabaya. Kepala Kanreg X BKN berharap kegiatan ini dapat menjadi media pertukaran pengalaman dan inovasi pelayanan publik yang sudah dilakukan.

Selain di Kantor Regional II BKN, Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI Kantor Regional X BKN Denpasar dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN melakukan Benchmark ke Balai Monitoring (Balmon) Frekuensi Spektrum Klas I Surabaya. Dipimpin oleh Ketut Buana, rombongan diterima oleh Hamzah Arifuddin, Plt. Kepala Balmon Surabaya.

Pada kesempatan ini, tim RB mendapatkan informasi terkait implementasi Employee Engagament di Balmon Surabaya, manfaat dan dampaknya pada peningkatan kinerja pegawai di Balmon. Konsepsi Employee engagement ini relevan sebagai salah satu upaya  pengelolaan SDM untuk mendukung pelaksanaan reformasi sepenuh hati di Kantor Regional X BKN Denpasar pada khususnya.