“Kosongkan gelas, lalu isi kembali”, demikian ungkapan yang dapat menggambarkan semangat belajar PNS di wilayah kerja kanreg X BKN yang terlihat dalam antusiasme mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan SKP berdasarkan Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS di Wilayah Kerja Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada Senin (10/5). Kurang lebih 1.200 PNS antusias mengikuti kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Kantor Regional 10 BKN di link https://youtu.be/OMpTtExAIPg

“Sistem merit adalah kebijakan dari manajemen ASN berdasar kualifikasi kompetensi dan kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin dan status. Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS, diamanatkan bahwa Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja.”Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono selaku Keynote Speaker dalam Sosialisasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Permenpan-RB Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Lebih lanjut Kakanreg X BKN menegaskan untuk dapat mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja PNS di instansi pemerintah, diperlukan kolaborasi dan keselarasan antara kinerja individu PNS dengan kinerja organisasi. Semua kinerja pegawai diharapkan dapat berkontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi. Dengan adanya tuntutan penyelarasan ini, kolaborasi dan komunikasi atasan dan bawahan, serta seluruh unsur Pegawai menjadi kunci tercapainya kinerja Organisasi maupun Individu, menuju pelayanan publik yang lebih baik.

Kegiatan yang digelar secara online ini diikuti Pengelola Kepegawaian Instansi Vertikal dan Daerah di wilayah kerja Kanreg X BKN dengan menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB, yakni Devi Anantha selaku Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDMA dan Agus Yudi Wicaksono, Analis kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Manajemen Kinerja SDM Aparatur Kemenpan-RB.

Lebih lanjut Devi Anantha dalam paparannya mengatakan manajemen kinerja PNS memiliki pengaruh besar terhadap pegawai itu sendiri dan organisasi, diantaranya pengembangan karier pegawai melalui manajemen talenta, Tunjangan kinerja dengan berdasar penilaian kinerja yang objektif dan transparan, serta pemberian sanksi jika tidak mencapai target kinerja. Sementara untuk penilaian SKP berdasar PP Nomor 30 Tahun 2019 jo Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem Manajemen Kinerja PNS berdasarkan cascading berbasis hasil berdasarkan dialog kinerja, dengan indikator spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Permenpan-RB 8 Tahun 2021 bisa menjadikan kita sebagai PNS yang kinerjanya makin terukur dan memberi manfaat bagi kinerja organisasi.

Surabaya. Senin (26/4) Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Kantor Regional X BKN Denpasar dibawah pimpinan Paulus Dwi Laksono Harjono selaku Kepala Kantor Regional X BKN, melakukan benchmark pembangunan ZI ke Kantor Regional II BKN Surabaya. Tak hanya Tim RB Kanreg X BKN, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Pusbang Kepegawaian ASN.

Kepala Kantor Regional Paulus Dwi Laksono dalam arahannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk bertukar pengalaman sekaligus melihat secara langsung pembangunan ZI di Kantor Regional II BKN Surabaya. Kepala Kanreg X BKN berharap kegiatan ini dapat menjadi media pertukaran pengalaman dan inovasi pelayanan publik yang sudah dilakukan.

Selain di Kantor Regional II BKN, Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI Kantor Regional X BKN Denpasar dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN melakukan Benchmark ke Balai Monitoring (Balmon) Frekuensi Spektrum Klas I Surabaya. Dipimpin oleh Ketut Buana, rombongan diterima oleh Hamzah Arifuddin, Plt. Kepala Balmon Surabaya.

Pada kesempatan ini, tim RB mendapatkan informasi terkait implementasi Employee Engagament di Balmon Surabaya, manfaat dan dampaknya pada peningkatan kinerja pegawai di Balmon. Konsepsi Employee engagement ini relevan sebagai salah satu upaya  pengelolaan SDM untuk mendukung pelaksanaan reformasi sepenuh hati di Kantor Regional X BKN Denpasar pada khususnya.

Sekretaris Utama dan Kepala Kanreg X BKN melakukan pengguntingan pita saat peresmian Co-working Space Kanreg X BKN

Denpasar. Memasuki era New Normal, banyak bermunculan Co-working space dengan mengedepankan konsep sharing atau berbagi dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan COVID 19. Kanreg X BKN Denpasar pun turut membangun co-working space sebagai sarana untuk sharing knowledge, baik di lingkungan intern pegawai Kantor Regional X BKN maupun stakeholder di wilayah kerja kantor Regional X BKN. Co-working Space yang dibangun di lantai 3 Gedung Utama Kanreg X BKN ini diresmikan oleh Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah didampingi Kepala Kantor Regional X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono pada Jumat siang (09/04). Peresmian ini dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Kantor Regional X BKN Denpasar.

Sekretaris Utama Imas Sukmariah saat memberikan motivasi dan arahan

Dalam arahannya, Sekretaris Utama Imas Sukmariah mengapresiasi dibangunnya co-working space di lingkungan Kanreg X BKN. Menurutnya, co-working space ini dapat menjadi sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya model-model ruang guna mendukung ekplorasi ide dan gagasan serta pola-pola kerja kolaboratif. “Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terus berubah menyesuaikan perkembangan jaman dan Teknologi Informasi. Demikian juga dengan pola kerja koordinasi dan komando yang berubah ke dalam bentuk kerja kolaboratif dan tim. Hal tersebut didukung pula dengan komposisi pegawai termasuk di BKN, yang banyak diisi oleh kalangan mileneal yang lahir dan bertumbuh di era baru dimana pemanfaatan teknologi informasi sangat dominan, kaya gagasan, dan juga kemandirian pola pikir. Co-working space ini menjadi salah satu jawaban untuk memfasilitasi diskusi-diskusi untuk mengekplorasi ide, berbagi pengalaman dan kolaborasi antar bidang khususnya di Kantor Regional X BKN Denpasar,” ungkapnya.

Lebih lanjut ditambahkan Imas Sukmariah, Manajemen ASN dilakukan dengan sistem merit yang mensyaratkan Kulaifikasi, kompetensi, Kinerja tanpa diskriminasi. Salah satu upaya pengembangan kompetensi saat ini adalah kegiatan sharing dan transfer knowledge dari para senior yang kaya pengalaman-pengalaman kepada para juniornya. Transfer pengetahuan ini dimungkinkan dalam bentuk sharing knowledge yang dapat menginspirasi dan memberikan informasi yang utuh kepda generasi penerus BKN khususnya di Kantor Regional X BKN Denpasar yang sebagian besar pegawainya berusia muda.

Menutup arahannya, Imas menekankan di Tahun 2021 Kanreg X BKN harus berkomitmen dalam meraih predikat Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) sebagai salah satu penilaian dalam Reformasi Birokrasi serta bentuk integritas dan tanggung jawab bersama dalam pelayanan publik. Selain itu, Imas berharap tersedianya co-working space ini dapat memberi warna dan semangat baru bagi seluruh pegawai Kantor Regional X BKN Denpasar untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan semangat kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya di wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT.

Co-working Space Kanreg X BKN sebagai sarana bertukar pikiran dan sharing knowledge

Usai peresmian, Sekretaris Utama BKN didampingi Kepala Kanreg X BKN serta sejumlah pejabat dan tamu undangan melangkah masuk ke dalam ruangan yang dihiasi dengan berbagai quote dan tempat duduk yang nyaman. Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menyempatkan duduk di kursi sambil menikmati suasana dalam co-working space dan dilanjutkan dengan menorehkan pena bertuliskan motivasi di salah satu papan yang telah disediakan, yang berbunyi “Perubahan pasti terjadi. Tetap eksis dengan kolaborasi, ide kreatif dan inovasi. Bersama Kita Bisa.” (IRN)

Denpasar. “Penyusunan rencana pengembangan pola karier PNS menjadi satu hal prioritas bagi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, selain implementasi manajemen kinerja serta evaluasi jabatan.  Dalam pengembangan pola karir ini perlu diperhatikan kompetensi, kinerja, integritas dan kebutuhan organisasi. Tidak seperti jaman dahulu,pola karir PNS hanya mengikuti air mengalir. Kini PNS harus melakukan penyusunan pengembangan karir, terutama kaum milineal, wajib membuat pola karir pribadi dengan mempersiapkan kompetensi masing-masing.” Hal tersebut ditegaskan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto saat membuka Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS di Aula A.E.Manihuruk Kanreg X BKN pada Selasa (06/04) yang digelar secara tatap muka dan daring. Kegiatan dihadiri PLT.Direktur Jabatan ASN Herman, Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kanreg X BKN serta Pejabat Pengelola Kepegawaian di wilayah kerja Kanreg X BKN.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian saat memberikan arahan

Lebih lanjut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian mengatakan penyusunan perencanaan pola karier PNS harus sesuai dengan kompetensi serta kebutuhan organisasi. Sementara penilaian Kinerja dalam perspektif merit sistem diukur berdasar Sasaran Kinerja Pegawai serta penilaian perilaku dengan mempertimbangkan Integritas. “Banyak ASN memiliki kompetensi tinggi, tapi integritas yang dimiliki masih kurang dan sering mengabaikan disiplin dan moralitas. ASN sebagai pemersatu bangsa wajib menjunjung integritas serta menjaga persatuan dan kesatuan,”pungkasnya.

Dalam rencana pengembangan karir perlu dipertimbangkan pula siapa yang akan menjadi subjek pengembangan kariernya, penempatan pola karir berdasar kompetensi, bentuk pengembangan karir, menyusun pengembangan karir,waktu pengembangan karir, serta prosedur dan mekanisme pengembangan jabatan.

Sementara itu Herman dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini menjadi bekal bagi seluruh pengelola kepegawaian serta  ASN terkait dengan pengembangan karir PNS yang tertuang dalam Perka. BKN no. 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS. Manajemen Karier PNS harus dilakukan berdasar sistem merit dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Dan sebagai tindak lanjutnya, pihak BKN akan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS. (IRN)

Oemalasi, NTT. Sinergi menjadi kata kunci dalam pembangunan sumber daya manusia khusunya Aparatur Sipil Negara. Untuk itu diperlukan sinergitas yang kuat antara BKN dengan para pengelola kepegawaian di Instansi termasuk di daerah dalam implementasi manajemen ASN. Selain itu menghasilkan kinerja yang optimal, seorang ASN sebagai pelayan publik harus memiliki passion melayani, bekerja sepenuh hati dan berhati-hati. Dengan cara demikian maka bukan hanya menghasilkan kinerja yang baik, sebagai pelayan publik ASN juga akan menjadi semakin baik karena terdapat proses pembelajaran didalamnya untuk terus berupaya meningkatkan kinerja. Demikian arahan Kepala Badan Kepegawaian Negara saat membuka kegiatan Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) Kantor Regional X BKN Denpasar di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Kantor Bupati Kupang. Kegiatan P2K kali ini berlangsung secara serentak di lima Kabupaten Wilayah Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaen Kupang, Belu, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan dan Rote Ndao.

Kepala BKN dalam arahannya lebih lanjut menyampaikan kegiatan P2K ini merupakan salah satu bentuk komitmen pelayanan Badan Kepegawaian Negara untuk hadir lebih dekat dalam memberikan pelayanan di daerah. Selain P2K, masih menurut Kepala BKN dalam waktu dekat akan dibentuk Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai BKN di Kupang. Kehadiran unit ini nantinya diharapkan dapat memberikan pendekatan pelayanan terutama dalam penyelenggaraan seleksi ASN dan juga penilaian kompetensi.

Sementara itu Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Paulus Dwi Laksono dalam laporannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020, dari 62 daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini, 14 daerah berlokasi di Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN Denpasar dengan rincian satu daerah di wilayah Provinsi NTB dan 13 daerah di wilayah provinsi NTT. Terkait dengan hal tersebut, BKN melalui Kantor Regional X BKN Denpasar berkomitmen untuk hadir secara langsung dan memberikan pelayanan sesuai dengan peran pembinaan, penyelenggaran dan pengawasan manajemen ASN termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di wilayah Provinsi NTT diselenggarakan pada 25-26 Maret 2020. Pelaksanaan P2K tahun ini fokus pada enam topik sosialisasi dan asistensi terkait dengan; peraturan terbaru manajemen PNS, mutasi PNS, pemberhentian PNS, pemutakhiran data kepegawaian, penilaian kinerja, serta implementasi sistem merit, yang disampaikan secara kolaboratif oleh tim pelaksana dari lintas bidang di Kantor Regional X BKN, serta sosialisasi JKK & JKM yang akan disampaikan oleh Taspen Kupang dan Ende. Acara ini juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) dimana para peserta dapat secara langsung mencurahkan gagasan, aspirasi, serta pertanyaan, sehingga diharapkan dalam forum tersebut tim pelaksana P2K dan peserta dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menuntaskan permasalahan kepegawaian.  Selain itu dalam kegiatan ini juga diserahkan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiun.

Kegiatan ini masih menurut Paulus, pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan satu daerah sasaran, maka tahun ini Kantor Regional X BKN melakukan penambahan jumlah daerah sasaran menjadi 5 lokus yang dilakukan secara serentak. Dalam situasi pandemi yang masih melanda beberapa daerah di Indonesia, BKN berkomitmen untuk tetap hadir dan melayani. Untuk mencegah potensi penularan virus Corona, pelaksanaan P2K disesuaikan dengan protocol kesehatan di daerah masing-masing, dan mengkombinasikan kegiatan secara daring dan luring.

Paulus berharap pengelola kepegawaian semakin meningkat kompetensinya dalam pengelolaan kepegawaian sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku. “Mari bersama-sama kita buktikan, bahwa ASN dalam situasi normal baru sekarang semakin inovatif, produktif dan dapat memberikan kontribusi optimal bagi negeri” ungkapnya dalam laporan penyelenggaraan kegiatan.

Sementara itu Asisten I Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benyamin Lola yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah mewakili Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyambut baik kegiatan ini seraya berharap dapat terus berlanjut di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adanya pendekatan pelayanan sangat bermanfaat bagi daerah sehingga menjadi wahana untuk mengupdate peraturan terbaru dan membantu percepatan pelayanan kepegawaian terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur (tim Humas dps).

Setelah membuka kegiatan P2K di Kabupaten Kupang, selanjutnya Kepala BKN dan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar menuju Kabupaten Rote Ndao, salah satu wilayah paling selatan Indonesia untuk meninjau pelaksanaan kegiatan P2K. Di Rote, Kepala BKN disambut langsung oleh Bupati Rote Ndao beserta Forkominda. (Team)