Denpasar. Usai melakukan pelantikan pada Senin siang (27/12), Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono H melanjutkan agendanya mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Aula A.E.Manihuruk Kanreg X BKN. Dalam sambutannya, Kakanreg menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Tim RB dan ZI serta seluruh pihak yang telah mendukung selama proses penilaian Tahun 2021. Kakanreg juga mengungkapkan bahwa jumlah unit kerja yang diusulkan pada 2021 sejumlah 4.402 unit kerja di seluruh Indonesia dan berdasarkan penilaian terpilih 486 unit kerja yang berhak mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), salah satunya Kanreg X BKN, yang sekaligus menjadi perwakilan instansi pusat dalam acara apresiasi dan penganugerahan WBK & WBBM di Jakarta. “Predikat WBK merupakan penghargaan kepada kita sekaligus karya kita semua. Komitmen dan integritas bersama membawa ke arah keberhasilan. Apresiasi ini bukan hanya kehormatan, tetapi sekaligus tanggung jawab besar bagi kita untuk tetap mempertahankan predikat WBK dan selanjutnya melangkah menuju predikat WBBM,” jelasnya. Lebih lanjut, Kakanreg juga menegaskan Kanreg X BKN diharapkan dapat menjalin kolaborasi dan melakukan pembinaan BKD/BKPSDM/BKPP di wilayah kerja  ke depan sehingga dapat meraih penghargaan dalam pembangunan ZI di lingkungannya masing-masing. Tak hanya itu, Kakanreg juga menargetkan pada Tahun 2023 Kanreg X BKN mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, dalam paparan evaluasi RB Tahun 2021 di lingkungan Kanreg X BKN, Ketua Tim RB & ZI Ketut Buana menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi kali ini merupakan bagian dari implementasi manajemen mutu guna melakukan perbaikan berkelanjutan. Dari evaluasi ini tergambar flasback rancang bangun konsepsi Kanreg X BKN Reborn, sasaran target, capaian, permasalahan, solusi, serta saran perbaikan kedepannya. Tidak hanya evaluasi unit kerja dalam kegiatan evaluasi ini juga disampaikan hasil evaluasi RB instansi yang telah diikuti sebelumnya di Jakarta. Secara umum Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Kantor Regional X BKN Denpasar telah berhasil mencapai target predikat WBK yang telah dicanangkan pada tahun sebelumnya dan pada tahun yang sama Kantor Regional X BKN juga terpilih sebagai unit kerja yang menjadi lokus evaluasi reformasi Birokrasi oleh Evaluator KemenPAN & RB.

Sejumlah capaian dipaparkan diantaranya selama kurun waktu setahun setidaknya terdapat sembilan produk surat keputusan Kepala Kantor Regional X BKN yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pengawasan telah diterbitkan diantaranya keputusan tentang budaya kerja, moto, standar pelayanan, penghargaan dan sanksi bagi penyelenggara layanan, kompensasi pelayanan, informasi publik, informasi yang dikecualikan dan tim UPGK dan pengelola WBS. Perumusan nilai budaya kerja di akhir Tahun 2020 menjadi pengungkit sekaligus landasan untuk mewujudkan Kantor Regional X BKN Reborn yang professional, unggul dan bermartabat.

Dalam kesempatan ini juga dirumuskan beberapa saran perbaikan tim kedepan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penguatan integritas pengawasan secara berkelanjutan sebagai landasan terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Jakarta. Setelah melalui serangkaian evaluasi, di penghujung Tahun 2021 Kantor Regional X BKN Denpasar berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam pembangunan Zona Integritas bersama Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Hal tersebut diumumkan dalam Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang digelar Kementerian PAN RB pada Senin (20/12) di Jakarta, dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Kanreg X BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono. Raihan predikat ini sekaligus prestasi tersendiri bagi Kepala Kantor Regional X BKN yang sukses mengantarkan dua unit kerja dalam dua tahun berturut-turut.

Dalam acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 ini telah ditetapkan 588 unit kerja yang meraih predikat WBK/WBBM yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo didampingi wakil Ketua KPK dan Ketua Ombudsman RI.

Dalam pengarahannya, Wakil Presiden Ma’aruf Amin yang hadir secara daring mengingatkan bahwa penganugerahan ini bukan sekedar apresiasi semata melainkan ikon dan role model instansi dalam pelayanan publik yang berintegritas dan bebas KKN.

Read more

6ee8954b9a8647b0aaa630993d51ba9e

 

Denpasar. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, Kanreg X BKN mengajak seluruh ASN di wilayah kerja Kanreg X BKN  untuk berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi melalui Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar secara daring pada Kamis siang (09/12). Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto, Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono H serta mengundang narasumber Ketua Tim Program Pengendalian Gratifikasi Dan Pelayanan Publik KPK Chrisna Adithama dan Azizah Nuur Utami selaku Penyuluh Anti Korupsi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Makasar Kemenkeu.

Saat membuka sosialisasi, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Kanreg X BKN dengan digelarnya kegiatan ini sebagai tindak lanjut Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021. Lebih lanjut diungkapkan, korupsi yang banyak terjadi di berbagai aspek kehidupan dapat disebabkan diantaranya faktor keserakahan untuk memperkaya diri sendiri, adanya kesempatan bagi pejabat yang menduduki posisi strategis, kebutuhan seseorang misalnya gaya hidup konsumtif padahal dari aspek kekayaan tidak memungkinkan, dan terakhir kurangnya kesadaran bahwa korupsi tidak hanya merugikan Negara tetapi juga masyarakat. Faktor penyebab tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal. Diharapkan melalui sosialisasi ini nantinya dapat memberikan pemahaman bagi seluruh peserta dalam rangka pencegahan korupsi yang dicanangkan pemerintah.

Sementara itu dalam kesempatan ini, Kepala Kanreg X BKN mengungkapkan bahwa sejak 2015 Kanreg X BKN telah berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi dan pada Desember tahun 2021 Kanreg X BKN telah menjalani serangkaian evaluasi Zona Integritas oleh Kemenpan RB. Integritas menjadi pondasi awal dalam mewujudkan Budaya Anti Korupsi sekaligus mendukung pemerintah dalam mewujudkan Clean and Good Government terkait pelayanan publik. Salah satu bentuk integritas ini diantaranya dapat dilakukan dengan menolak gratifikasi dan tidak melakukan korupsi. Sementara itu, sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian korupsi dan anti gratifikasi, Kanreg X BKN telah membentuk unit anti gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sekaligus sebagai wadah untuk menguatkan dan membangun budaya kerja anti gratifikasi. Menutup sambutannya, Kepala Kanreg X BKN mengajak seluruh ASN untuk berintegritas dan memberantas perilaku korupsi di lingkungan kerja. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informatif dan interaktif bagi seluruh PNS dalam membangun budaya kerja mewujudkan budaya kerja yang bersih dari korupsi.

Dalam pemaparan materi, narasumber dari KPK Chrisna Adithama menyampaikan tentang Nilai Antikorupsi dan Penguatan Peran Unit Pengendalian Gratifikasi, sementara Azizah Nuur Utami menuturkan bagaimana Peran ASN dalam Pembangunan Budaya Antikorupsi. Dalam kegiatan ini peserta juga dapat mengajukan pertanyaan seputar antikorupsi dan gratifikasi dalam sesi tanya jawab.

Memperingati HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke 22, Dharma Wanita Persatuan harus mampu membawa perubahan dan diharapkan dapat mengembangkan organisasi yang modern dan profesional dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Selaras dengan upaya Pemerintah dalam pembangunan kualitas hidup perempuan dan anak, DWP Kantor Regional X BKN juga mendukung program-program yang digulirkan Pemerintah seperti peningkatan kesehatan perempuan dan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pendidikan karakter sejak dini, pemberdayaan kesejahteraan ekonomi perempuan, dan pemberdayaan gender. Hal tersebut diungkapkan Ketua DWP Veronica Martriana saat memberikan sambutan dalam acara peringatan HUT DWP ke 22 dan Hari Ibu ke 93 di Aula A.E.Manihuruk Kanreg X BKN pada Selasa (07/12).

Selain itu, Ketua DWP Kanreg X BKN juga menambahkan dukungan dan peran DWP dalam karier PNS suami juga dinilai penting. “Banyak suami yang sukses dalam bekerja bukan karena kecerdasan otaknya, kepandaian berstrategi mengatasi masalah dan orang-orang dekatnya, melainkan karena ada seorang wanita yang mencintainya yang selalu mendukung dalam melakukan pekerjaannya,” ungkapnya.

Sementara itu dalam arahannya, Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono H, Dharma Wanita Persatuan Kanreg X BKN diharapkan mampu menjadi organisasi perempuan yang mampu mendukung UMKM sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di tengah pandemi.

Dalam rangka Ulang Tahun DWP pagi ini juga diadakan mini workshop “pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja: mewujudkan ruang aman, setara dan bebas dari diskriminasi” dengan menghadirkan Advokat wanita dan perwakilan dari Dinas PPA Kota Denpasar, Ni Nengah Budawati SH, dan Ni Luh Putu Anggraeni SH.

Peringatan  Hari Ulang Tahun Dharma Wanita ke 22 dan Hari Ibu ke 93 ini digelar di Aula A.E.Manihuruk dengan dihadiri Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Hardjono selaku Penasehat DWP Kanreg X BKN, Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Heri Pitono selaku Ketua  KORPRI, Ketua DWP Kanreg X BKN Veronica Martriana Laksono Hardjono, serta Pejabat Administrator dan anggota DWP di lingkungan Kanreg X BKN.

Usai menggelar peringatan HUT DWP ke 22 di lingkungan Kanreg X BKN pada Selasa pagi (07/12), Selasa siang dilanjutkan dengan Pengukuhan Ketua serta Pengurus DWP Kanreg X BKN oleh Ketua DWP Provinsi Bali Widiasmini Indra bertempat di Kantor Diskominfo Provinsi Bali.