Sekretaris Utama dan Kepala Kanreg X BKN melakukan pengguntingan pita saat peresmian Co-working Space Kanreg X BKN

Denpasar. Memasuki era New Normal, banyak bermunculan Co-working space dengan mengedepankan konsep sharing atau berbagi dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan COVID 19. Kanreg X BKN Denpasar pun turut membangun co-working space sebagai sarana untuk sharing knowledge, baik di lingkungan intern pegawai Kantor Regional X BKN maupun stakeholder di wilayah kerja kantor Regional X BKN. Co-working Space yang dibangun di lantai 3 Gedung Utama Kanreg X BKN ini diresmikan oleh Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah didampingi Kepala Kantor Regional X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono pada Jumat siang (09/04). Peresmian ini dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Kantor Regional X BKN Denpasar.

Sekretaris Utama Imas Sukmariah saat memberikan motivasi dan arahan

Dalam arahannya, Sekretaris Utama Imas Sukmariah mengapresiasi dibangunnya co-working space di lingkungan Kanreg X BKN. Menurutnya, co-working space ini dapat menjadi sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya model-model ruang guna mendukung ekplorasi ide dan gagasan serta pola-pola kerja kolaboratif. “Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik terus berubah menyesuaikan perkembangan jaman dan Teknologi Informasi. Demikian juga dengan pola kerja koordinasi dan komando yang berubah ke dalam bentuk kerja kolaboratif dan tim. Hal tersebut didukung pula dengan komposisi pegawai termasuk di BKN, yang banyak diisi oleh kalangan mileneal yang lahir dan bertumbuh di era baru dimana pemanfaatan teknologi informasi sangat dominan, kaya gagasan, dan juga kemandirian pola pikir. Co-working space ini menjadi salah satu jawaban untuk memfasilitasi diskusi-diskusi untuk mengekplorasi ide, berbagi pengalaman dan kolaborasi antar bidang khususnya di Kantor Regional X BKN Denpasar,” ungkapnya.

Lebih lanjut ditambahkan Imas Sukmariah, Manajemen ASN dilakukan dengan sistem merit yang mensyaratkan Kulaifikasi, kompetensi, Kinerja tanpa diskriminasi. Salah satu upaya pengembangan kompetensi saat ini adalah kegiatan sharing dan transfer knowledge dari para senior yang kaya pengalaman-pengalaman kepada para juniornya. Transfer pengetahuan ini dimungkinkan dalam bentuk sharing knowledge yang dapat menginspirasi dan memberikan informasi yang utuh kepda generasi penerus BKN khususnya di Kantor Regional X BKN Denpasar yang sebagian besar pegawainya berusia muda.

Menutup arahannya, Imas menekankan di Tahun 2021 Kanreg X BKN harus berkomitmen dalam meraih predikat Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) sebagai salah satu penilaian dalam Reformasi Birokrasi serta bentuk integritas dan tanggung jawab bersama dalam pelayanan publik. Selain itu, Imas berharap tersedianya co-working space ini dapat memberi warna dan semangat baru bagi seluruh pegawai Kantor Regional X BKN Denpasar untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan semangat kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya di wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT.

Co-working Space Kanreg X BKN sebagai sarana bertukar pikiran dan sharing knowledge

Usai peresmian, Sekretaris Utama BKN didampingi Kepala Kanreg X BKN serta sejumlah pejabat dan tamu undangan melangkah masuk ke dalam ruangan yang dihiasi dengan berbagai quote dan tempat duduk yang nyaman. Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menyempatkan duduk di kursi sambil menikmati suasana dalam co-working space dan dilanjutkan dengan menorehkan pena bertuliskan motivasi di salah satu papan yang telah disediakan, yang berbunyi “Perubahan pasti terjadi. Tetap eksis dengan kolaborasi, ide kreatif dan inovasi. Bersama Kita Bisa.” (IRN)

Denpasar. “Penyusunan rencana pengembangan pola karier PNS menjadi satu hal prioritas bagi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, selain implementasi manajemen kinerja serta evaluasi jabatan.  Dalam pengembangan pola karir ini perlu diperhatikan kompetensi, kinerja, integritas dan kebutuhan organisasi. Tidak seperti jaman dahulu,pola karir PNS hanya mengikuti air mengalir. Kini PNS harus melakukan penyusunan pengembangan karir, terutama kaum milineal, wajib membuat pola karir pribadi dengan mempersiapkan kompetensi masing-masing.” Hal tersebut ditegaskan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto saat membuka Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS di Aula A.E.Manihuruk Kanreg X BKN pada Selasa (06/04) yang digelar secara tatap muka dan daring. Kegiatan dihadiri PLT.Direktur Jabatan ASN Herman, Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kanreg X BKN serta Pejabat Pengelola Kepegawaian di wilayah kerja Kanreg X BKN.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian saat memberikan arahan

Lebih lanjut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian mengatakan penyusunan perencanaan pola karier PNS harus sesuai dengan kompetensi serta kebutuhan organisasi. Sementara penilaian Kinerja dalam perspektif merit sistem diukur berdasar Sasaran Kinerja Pegawai serta penilaian perilaku dengan mempertimbangkan Integritas. “Banyak ASN memiliki kompetensi tinggi, tapi integritas yang dimiliki masih kurang dan sering mengabaikan disiplin dan moralitas. ASN sebagai pemersatu bangsa wajib menjunjung integritas serta menjaga persatuan dan kesatuan,”pungkasnya.

Dalam rencana pengembangan karir perlu dipertimbangkan pula siapa yang akan menjadi subjek pengembangan kariernya, penempatan pola karir berdasar kompetensi, bentuk pengembangan karir, menyusun pengembangan karir,waktu pengembangan karir, serta prosedur dan mekanisme pengembangan jabatan.

Sementara itu Herman dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini menjadi bekal bagi seluruh pengelola kepegawaian serta  ASN terkait dengan pengembangan karir PNS yang tertuang dalam Perka. BKN no. 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS. Manajemen Karier PNS harus dilakukan berdasar sistem merit dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Dan sebagai tindak lanjutnya, pihak BKN akan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS. (IRN)

Oemalasi, NTT. Sinergi menjadi kata kunci dalam pembangunan sumber daya manusia khusunya Aparatur Sipil Negara. Untuk itu diperlukan sinergitas yang kuat antara BKN dengan para pengelola kepegawaian di Instansi termasuk di daerah dalam implementasi manajemen ASN. Selain itu menghasilkan kinerja yang optimal, seorang ASN sebagai pelayan publik harus memiliki passion melayani, bekerja sepenuh hati dan berhati-hati. Dengan cara demikian maka bukan hanya menghasilkan kinerja yang baik, sebagai pelayan publik ASN juga akan menjadi semakin baik karena terdapat proses pembelajaran didalamnya untuk terus berupaya meningkatkan kinerja. Demikian arahan Kepala Badan Kepegawaian Negara saat membuka kegiatan Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) Kantor Regional X BKN Denpasar di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Kantor Bupati Kupang. Kegiatan P2K kali ini berlangsung secara serentak di lima Kabupaten Wilayah Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaen Kupang, Belu, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan dan Rote Ndao.

Kepala BKN dalam arahannya lebih lanjut menyampaikan kegiatan P2K ini merupakan salah satu bentuk komitmen pelayanan Badan Kepegawaian Negara untuk hadir lebih dekat dalam memberikan pelayanan di daerah. Selain P2K, masih menurut Kepala BKN dalam waktu dekat akan dibentuk Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai BKN di Kupang. Kehadiran unit ini nantinya diharapkan dapat memberikan pendekatan pelayanan terutama dalam penyelenggaraan seleksi ASN dan juga penilaian kompetensi.

Sementara itu Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Paulus Dwi Laksono dalam laporannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020, dari 62 daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini, 14 daerah berlokasi di Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN Denpasar dengan rincian satu daerah di wilayah Provinsi NTB dan 13 daerah di wilayah provinsi NTT. Terkait dengan hal tersebut, BKN melalui Kantor Regional X BKN Denpasar berkomitmen untuk hadir secara langsung dan memberikan pelayanan sesuai dengan peran pembinaan, penyelenggaran dan pengawasan manajemen ASN termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di wilayah Provinsi NTT diselenggarakan pada 25-26 Maret 2020. Pelaksanaan P2K tahun ini fokus pada enam topik sosialisasi dan asistensi terkait dengan; peraturan terbaru manajemen PNS, mutasi PNS, pemberhentian PNS, pemutakhiran data kepegawaian, penilaian kinerja, serta implementasi sistem merit, yang disampaikan secara kolaboratif oleh tim pelaksana dari lintas bidang di Kantor Regional X BKN, serta sosialisasi JKK & JKM yang akan disampaikan oleh Taspen Kupang dan Ende. Acara ini juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) dimana para peserta dapat secara langsung mencurahkan gagasan, aspirasi, serta pertanyaan, sehingga diharapkan dalam forum tersebut tim pelaksana P2K dan peserta dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menuntaskan permasalahan kepegawaian.  Selain itu dalam kegiatan ini juga diserahkan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiun.

Kegiatan ini masih menurut Paulus, pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan satu daerah sasaran, maka tahun ini Kantor Regional X BKN melakukan penambahan jumlah daerah sasaran menjadi 5 lokus yang dilakukan secara serentak. Dalam situasi pandemi yang masih melanda beberapa daerah di Indonesia, BKN berkomitmen untuk tetap hadir dan melayani. Untuk mencegah potensi penularan virus Corona, pelaksanaan P2K disesuaikan dengan protocol kesehatan di daerah masing-masing, dan mengkombinasikan kegiatan secara daring dan luring.

Paulus berharap pengelola kepegawaian semakin meningkat kompetensinya dalam pengelolaan kepegawaian sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku. “Mari bersama-sama kita buktikan, bahwa ASN dalam situasi normal baru sekarang semakin inovatif, produktif dan dapat memberikan kontribusi optimal bagi negeri” ungkapnya dalam laporan penyelenggaraan kegiatan.

Sementara itu Asisten I Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benyamin Lola yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah mewakili Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyambut baik kegiatan ini seraya berharap dapat terus berlanjut di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adanya pendekatan pelayanan sangat bermanfaat bagi daerah sehingga menjadi wahana untuk mengupdate peraturan terbaru dan membantu percepatan pelayanan kepegawaian terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur (tim Humas dps).

Setelah membuka kegiatan P2K di Kabupaten Kupang, selanjutnya Kepala BKN dan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar menuju Kabupaten Rote Ndao, salah satu wilayah paling selatan Indonesia untuk meninjau pelaksanaan kegiatan P2K. Di Rote, Kepala BKN disambut langsung oleh Bupati Rote Ndao beserta Forkominda. (Team)

Mataram, NTB. Pusat Pengembangan Sistem Seleksi Badan Kepegawaian Negara (PPSS BKN) dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai (UPSCPKP) BKN Mataram bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (16/03) melakukan kegiatan uji butir soal kompetensi kepegawaian terhadap 50 orang pegawai yang merupakan ASN di lingkungan Pemprov. Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari calon peserta Ujian Dinas Tk. I dan Ujian Penyesuaian Ijazah jenjang pendidikan S.2 /Magister. Kegiatan dilakukan dengan mengunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) secara online bertempat di UPSCPKP BKN Mataram. Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi, Analis Kepegawaian Madya PPSS BKN,  Yani Rosyani, Kepala UPSCPKP BKN Mataram AH.Fathurahman, serta Kepala BKPSDM Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili Kabid. Evaluasi, Kinerja Dan Kesejahteraan Pegawai Irwan Jaya.

Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat H. saat memberikan sambutan

Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Lalu Gita Ariadi, dalam sambutannya mengatakan bahwa pengembangan karier, kompetensi, mutasi, serta promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip merit system, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dengan demikian akan muncul SDM yang berkualitas sehingga dapat membawa perubahan terhadap pembangunan NTB. “Tentunya dengan SDM yang unggul diharapkan dapat membawa Pemprov.NTB lebih maju dan lebih baik lagi,” ungkap Lalu Gita Ariadi.

Dalam kesempatan ini, Irwan Jaya memberikan pengarahan dan materi Pengembangan Karier dan Kepegawaian kepada para peserta dalam kegiatan Uji Butir Soal Tes Kompetensi Kepegawaian menggunakan metode CAT BKN.

Sebagai bentuk apresiasi, diberikan cinderamata kepada 3 orang peserta dengan nilai tertinggi

Hasil dari uji butir soal kepegawaian saat itu, terdapat 3 orang peserta yang mampu menyelesaikan soal dengan nilai tertinggi, yaitu Pengolah Data Dinas Perdagangan Provinsi NTB Laili Murpratiwi di peringkat pertama, Pengadministrasi Umum BKPSDM Provinsi NTB M.Yan Adrian di peringkat kedua dan Jagawana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Merok di peringkat ketiga. (Fathurahman)

Denpasar. Salah satu amanat dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah adanya perlindungan hukum bagi ASN. Atas dasar itulah ASN selaku penyelenggara pelayanan publik perlu memahami aturan, sehingga apabila dikemudian hari  menghadapi gugatan dan harus menerima panggilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ASN yang bersangkutan sudah memiliki pengetahuan dan kesiapan terkait perlindungan hukum dalam ranah perdata. Selain itu Kakanreg juga menyoroti manfaat dari ketaatan terhadap aturan yang dapat menimbulkan ketenangan dalam bekerja, “Bekerja tenang taati aturan” begitu tagline yang disampaikan oleh Kepala Kantor Regional X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono pada saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara, pada Selasa pagi (9/3), yang digelar melalui zoom meeting dan disiarkan secara live melalui Youtube channel Kanreg X BKN. Kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Otok Kuswandaru sebagai keynote speaker dan Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bali, Andi Fahruddin, sebagai narasumber.

Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono tegaskan “Bekerja tenang taati aturan”

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Otok Kuswandaru dalam arahannya menyampaikan bahwa subsistem manajemen ASN memiliki potensi untuk memunculkan gugatan, apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam menetapkan keputusan. Selain hal tersebut, Deputi juga menegaskan peran BKN dalam memberikan perlindungan hukum bagi ASN. “Dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi gugatan, peran BKN senantiasa berupaya melindungi PNS dalam merumuskan kebijakan di bidang Manajemen ASN. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan aplikasi dan bantuan artificaial intelegence, agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyusunan keputusan terkait manajemen ASN,” ungkap Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara. Selain itu Deputi juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam Manajemen ASN, caranya dengan belajar dan bertanya karena pada dasarnya baik BKN maupun BKD/BPKPSDM ada di komunitas dan melaksanakan fungsi yang sama yaitu pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru tekankan peran BKN dalam perlindungan hukum bagi ASN

Sementara itu, Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bali, Andi Fahruddin, dalam paparannya menyampaikan tugas dan kewenangan DATUN diantaranya penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya.  Dalam hal bantuan hukum tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sementara dalam perannya dalam memberikan pertimbangan hukum, JPN dapat memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) di bidang perdata dan TUN atas dasar permintaan dari Lembaga Negara. Hal hal peran pelayanan hukum tugas JPN adalah memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta. Dalam hal perlindungan hukum kepada ASN selaku penyelenggara negara, narasumber menjelaskan bahwa Instansi pemerintah di wilayah kerja Kanreg X BKN dapat melakukan kerjasama dengan JPN baik di Kejaksaan Tinggi, maupun di Kejaksaan Negeri yang dilakukan tanpa disertai lawyer fee. Menutup paparannya, Andi Fahrudin memberikan pesan untuk seluruh peserta untuk mengenal hukum agar lebih siap dalam menghadapi gugatan dan mematuhi aturan sehingga jauh dari hukuman. “Kenali hukum, jauhi hukuman” pesannya.

Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Bali, Andi Fahruddin berpesan kenali hukum, jauhi hukuman

Dalam sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan dari BKD/BKPP/BKPSDM se wilayah kerja Kantor Regional X BKN, Perwakilan Kantor Regional se-Indonesia, Instansi vertikal, dan beberapa unit kerja BKN Pusat ini juga digelar tanya jawab seputar peran jaksa sebagai Pengacara Negara serta permasalahan hukum terkait bidang kepegawaian. (AWW)