Monthly Archives June 2019

556 Calon Praja IPDN Ikuti TKD Dengan CAT

Denpasar. Untuk menjaring calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berkualitas dalam hal memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai, berintegritas dan jujur, maka diadakan seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019.

Setelah Proses Pendaftaran dan Verifikasi yang dilakukan di Portal SSCN DIKDIN, untuk menjadi Calon Praja IPDN, para calon peserta diwajibkan untuk mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang dilakukan dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assesment Tes) oleh BKN. Di Kanreg X BKN Denpasar, TKD dilakukan selama dua hari, yakni Selasa (25/06) hingga Rabu (26/06) yang terbagi dalam enam sesi, empat sesi pada hari pertama dan dua sesi pada hari kedua. Materi yang diujikan dalam TKD yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 35 soal , Tes Intelegensi Umum (TIU) sebanyak 30 soal , dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebanyak 35 soal dalam total waktu 90 menit.

Pelaksanaan tes ini juga dilakukan dengan transparan. Tak hanya peserta yang dapat langsung melihat nilai usai mengikuti ujian, orangtua atau keluarga yang menunggu pun dapat melihat perolehan nilai selama ujian di live Score.

Sementara itu, berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Mahasiswa Dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2019, nilai Ambang Batas untuk penentuan kelulusan yakni nilai 75 untuk TWK,  80 untuk TIU, dan 143 untuk TKP.

Secara keseluruhan, pelaksanaan TKD seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 yang dilaksanakan di Kanreg X BKN berjalan dengan lancar. (IRN)

Read more

Maraknya Hoaks Rekrutmen ASN, Kenali Ciri Berkas Palsu Mengatasnamakan Instansi

Menanggapi beredarnya beberapa berkas palsu seperti Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan dokumen pengusulan CPNS melalui kebijakan khusus mengatasnamakan instansi pemerintah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah melayangkan klarifikasi melalui pemberitaan resmi di website dan media sosial BKN.

BKN Palsu

Sebagai instansi yang namanya kerap digunakan dalam tindakan pemalsuan dokumen maupun penyebaran informasi palsu atau hoaks dan pemalsuan dokumen rekrutmen ASN, khususnya CPNS, berikut kami sampaikan ciri umum yang perlu diketahui publik, beberapa di antaranya:

1. SK CPNS Diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing, bukan atas nama Kepala BKN. Dalam hal ini BKN hanya mengeluarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang bertanda tangan digital (digital signature), kecuali untuk SK CPNS di lingkungan BKN. Perlu diketahui penyampaian dokumen Pertek hanya dilakukan antara Panitia Seleksi CPNS Nasional (Panselnas) kepada Panitia Seleksi Instansi termasuk Pemerintah Daerah, jadi peserta tidak menerima berkas Pertek.

2. Perihal dokumen pengangkatan CPNS atas nama instansi lain tapi ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN, jelas berkas tersebut palsu. Sestama BKN hanya memiliki wewenang sebagai Panitia Seleksi CPNS di lingkungan BKN.

3. Tindakan penipuan dilakukan tidak hanya dalam bentuk menerbitkan surat atau dokumen palsu, beberapa laporan yang diterima Humas BKN, contoh lain seperti memalsukan identitas diri mengaku sebagai pejabat di salah satu instansi juga menjadi modus baru oknum pelaku penipuan.

Perlu kami ingatkan bahwa segala proses rekrutmen ASN, baik CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak berbayar alias gratis. Jadi jika ada oknum yang mencoba menjanjikan pengangkatan menjadi ASN dengan mensyaratkan sejumlah uang, dipastikan tindakan itu adalah penipuan.

Sampai saat ini Panselnas masih menunggu usulan kebutuhan ASN dari instansi pusat dan daerah, serta belum menentukan timeline penerimaan ASN Tahun 2019. Terbitnya Peraturan PANRB tentang kebutuhan nasional ASN pada Maret 2019 lalu dilakukan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dalam hal penyampaian kebutuhan ASN secara nasional di awal tahun anggaran.

Selain informasi dan dokumen palsu penerimaan CPNS, Humas BKN juga mendapat laporan tentang adanya pembebanan biaya kepada CPNS untuk penerbitan pendidikan dan pelatihan (Latsar) dan SK di sejumlah instansi daerah. Untuk itu diimbau kepada setiap instansi sebelum menyampaikan usulan kebutuhan pegawai agar tidak hanya merencanakan pembiayaan gaji, tetapi juga harus meliputi anggaran Latsar dan sebagainya.

Diingatkan kembali kepada publik bahwa informasi penerimaan ASN baik CPNS maupun P3K hanya dikeluarkan secara resmi oleh laman instansi pemerintah dengan domain go.id dan media sosial resmi instansi. BKN juga meminta agar masyarakat waspada terhadap oknum mengatasnamakan pejabat di instansi tertentu yang mensyaratkan sejumlah uang untuk pengangkatan CPNS. Rekrutmen secara resmi hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Panselnas. des/ber

sumber: http://www.bkn.go.id/berita/maraknya-hoaks-rekrutmen-asn-kenali-ciri-berkas-palsu-mengatasnamakan-instansi?fbclid=IwAR3rDeWeiFZjgByq-cMDNL7lKpsTnS0zum-8Z1HK8bolcBGlb-Lz1s2iZ9Q

Read more

153 PNS di Pemkab.Klungkung Ikuti Ujian Dinas.

Denpasar. Terlihat mantap usai mengikuti simulasi di hari Selasa (18/06), sejumlah 153 PNS di lingkungan Pemkab.Klungkung mulai bersiap mengikuti pengarahan dalam Ujian Dinas Tingkat I dan II pada Rabu (19/06) bertempat di Ruang CAT Kanreg X BKN. Dalam kegiatan ini, didampingi Kepala Bidang Kepangkatan Pensiun dan Kesejahteraan BKPSDM Kab.Klungkung I Dewa Nyoman Santika, Kepala Bagian Tata Usaha Subagyo memberikan pengarahan.

Mewakili Kepala Kanreg X BKN, Kepala Bagian Tata Usaha Subagyo memberikan motivasi kepada seluruh peserta, sehingga diharapkan nantinya dapat mengikuti ujian dengan baik dan lancar, serta dapat memperoleh nilai yang memuaskan. Terlebih di hari sebelumnya seluruh peserta sudah mengikuti simulasi. “Tidak perlu tegang dan cemas. Lebih fokus dan berkonsentrasi saat mengerjakan soal ujian, sehingga dapat memperoleh nilai yang maksimal juga,” ungkapnya.

web1 Kepala Bagian Tata Usaha Subagyo (kiri) memberika pengarahan sebelum ujian

Usai pengarahan, satu persatu peserta memasuki ruang CAT. Pada saat memasuki ruang ujian, ekspresi seluruh peserta terlihat datar. Namun saat mulai ujian, ekspresi langsung berubah menjadi tegang dan serius. Nampak beberapa peserta masih kebingungan cara mengoperasikan komputer. Panitia pun segera membantu, sehingga secara umum ujian dapat berjalan dengan lancar.

web2Salah satu panitia membantu peserta yang kesulitan melakukan Log In

Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II ini diikuti 153 PNS di sejumlah instansi lingkungan Pemkab Klungkung dan terbagi dalam dua sesi. Materi yang diujikan diantaranya pengetahuan umum seperti UUD 1945 dan kewarganegaraan serta substansi kepegawaian sesuai bidang masing-masing. (AWW/IRN)

Read more

Merajut Tali Silahturahmi Lewat Halal Bihalal

halal1

Denpasar. Masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, Kanreg X BKN menggelar Halal Bihalal dengan penuh kerukunan dan keakraban. Seluruh pegawai bermaaf-maafan sekaligus menyambung tali silahturahmi usai libur panjang merayakan Idul Fitri 1440 Hijriah. Halal Bihalal yang dilaksanakan pada hari pertama masuk kerja, Senin (10/06) bertempat di Ruang Tunggu CAT Kanreg X BKN ini dihadiri oleh Pejabat Administrator dan Pengawas serta pegawai dan PPNPN di lingkungan Kanreg X BKN.

Usai pembacaan doa mengawali kegiatan Halal Bihalal, Suparlan selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mengungkapkan bahwa hari ini merupakan hari yang tepat untuk saling bermaafan karena masih dalam suasana Idul Fitri, sebelum melakukan rutinitas kerja di lingkungan kantor.

halal2Kepala Kanreg X BKN (kanan) saat menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh pegawai

Sementara Bambang Hari Samasto selaku Kepala Kanreg X BKN mengapresiasi seluruh pegawai yang mendukung terciptanya suasana saling menghormati selama bulan puasa. Karena itu, seluruh umat muslim di lingkungan Kanreg X BKN dapatmenjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh dengan lancar. Selain itu, Kepala Kanreg X BKN juga berharap usai Hari Raya Idul Fitri, ibadah dapat meningkat dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Semakin banyak berjabat tangan dan melapangkan dada memohon maupun menerima maaf, maka semakin dalam pula kita menghayati dan mengamalkan makna Idul Fitri dalam segala proses kehidupan.

 

Menutup Halal Bihalal, seluruh pegawai bersalam-salaman dan dilanjutkan dengan makan bersama. (IRN)

Read more

Hati-hati Surat Palsu Mengatasnamakan Sekretaris Utama BKN

valsu

Jakarta – Humas BKN, Kasus penipuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seolah tidak pernah habis di Republik ini, tingginya minat masyarakat untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijadikan ladang pencaharian bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Surat palsu yang mengatasnamakan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf, beredar luas di masyarakat sejak Jumat (31/5/2019). Surat palsu tersebut bernomor: 1026/BKN/V/2019 perihal: Pemberitahuan Proses Verifikasi dan Validasi Pemberian Nomor Induk Pegawai CPNS Tahun 2018. Surat tersebut ditujukan kepada 304 Peserta Seleksi CPNS Pusat dan Daerah Tahun 2018.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan, menyampaikan bahwa surat tersebut palsu karena tidak pernah dikeluarkan oleh BKN. Ridwan menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di masyarakat. Ridwan meminta masyarakat untuk senantiasa meneliti dan mempelajari kebenaran informasi. “Informasi yang berasal dari BKN selalu disiarkan melalui pemberitaan secara resmi via laman www.bkn.go.id maupun melalui media sosial BKN yang juga sudah bercentang biru atau terverikasi,” jelasnya. “Minimal ada 3 hal yang harus diperhatikan jika ada surat sejenis, yaitu format, isi atau konten, dan penanda tangan. Jika 1 hal saja sudah tidak masuk akal, maka dapat dipastikan bahwa surat tersebut palsu,” lanjut Ridwan.

Lebih jauh, Ridwan menegaskan jika masyarakat dijanjikan untuk diangkat menjadi CPNS tanpa seleksi resmi dari Pemerintah, dapat dipastikan hal itu tindakan penipuan. “Seleksi penerimaan sampai pengangkatan akan dilakukan secara resmi dan terbuka oleh Pemerintah,” tutupnya.ber

sumber : http://www.bkn.go.id/berita/hati-hati-surat-palsu-mengatasnamakan-sekretaris-utama-bkn

Read more