Monthly Archives November 2020

Ditetapkan Sebagai Daerah Tertinggal, Kab.Sumba Timur Justru Menjadi Penerima Pertama Pertek NIP CPNS 2019  

Denpasar. Senin pagi (30/11) Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono menerima kunjungan Kepala BKPSDM Kab.Sumba Timur Thomas Peka Rihi beserta jajaran di ruang kerjanya. Dalam kunjungannya, Thomas Peka Rihi melakukan konsultasi dan koordinasi terkait sejumlah permasalahan kepegawaian yang terjadi di daerahnya serta melakukan pembahasan sekitar penetapan NIP CPNS 2019.

Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono menyampaikan bahwa jumlah usul masuk 5886 dari formasi sejumlah 9188, Kanreg X BKN sudah berhasil menyelesaikan sejumlah 2.231 Pertimbangan Teknis (PERTEK) NIP CPNS dari enam Kabupaten, yaitu Sumba Timur, Flores timur, Ngada, Alor, Belu dan Sumbawa Barat.

WhatsApp Image 2020-11-30 at 08.20.00 (1)Kepala Kanreg X BKN menerima kunjungan kerja Kepala BKPSDM Kab.Sumba Timur dan jajarannya

Selain itu, Kepala Kanreg X BKN mengapresiasi gerak cepat tim verifikasi instansi daerah serta team penetapan NIP Kanreg X BKN. Pihaknya juga bangga karena dari enam daerah tersebut, tiga diantaranya merupakan daerah tertinggal. “Yang sangat membanggakan, tiga kabupaten yang masuk sebagai daerah tertinggal di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur justru penetapan NIPnya sudah selesai, yaitu Kab.Sumba Timur , Kab.Alor  dan Kab.Belu . Kabupaten Sumba Timur menjadi penerima pertama Pertek NIP CPNS 2019.” ucapnya.

Seperti tertuang dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Kabupaten Sumba Timur yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang dinyatakan desa tertinggal. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, karakteristik daerah.

WhatsApp Image 2020-11-30 at 10.18.00Serah terima Pertek NIP CPNS Formasi Tahun 2019 dari Kepala Kanreg X BKN Kepada Kepala BKPSDM Kab.Sumba Timur

Dalam kesempatan ini, Kepala Kanreg X BKN didampingi Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Abdul Salam Gassing dan Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Aryanto menyerahkan Pertimbangan Teknis (Pertek) NIP Kabupaten Sumba Timur, yang diterima langsung oleh Kepala BKPSDM Sumba Timur. (Team)

Read more

TUTUP BULAN NOVEMBER KANREG X BKN SELESAIKAN 2.231 PERTEK NIP CPNS

Denpasar. Usai pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai melakukan tahap selanjutnya yakni proses validasi data peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil verifikasi masing-masing instansi terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah peserta di portal SSCN. Proses validasi data peserta lulus seleksi CPNS merupakan rangkaian dari tahapan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang ditetapkan BKN setelah memperoleh usulan dari Instansi. Usul dari instansi diharapkan masuk BKN di bulan November sehingga Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS 2019 dapat ditetapkan per 1 Desember 2020.

Sebelumnya, tahap pemberkasan diperpanjang sampai dengan 21 November 2020 untuk mengakomodir penggantian peserta yang mengundurkan diri pada seleksi CPNS 2019 yang disampaikan Instansi Pusat dan Daerah melalui surat permohonan ke BKN. Sejak ditutupnya batas waktu upload dokumen pemberkasan pada 21 Desember 2020, Tim Penetapan NIP Kanreg X BKN Denpasar langsung gerak cepat melakukan pemeriksaan dokumen digital para pelamar yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS.

IMG_3801
Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono

Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono menyampaikan jumlah usul masuk yang harus diperiksa Kanreg X BKN sejumlah 5886 dari formasi sejumlah 9188. “saat ini Team Penetapan NIP sudah berhasil menyelesaikan sejumlah 2.231 NIP CPNS dari 6 Kabupaten di wilayah kerja Kanreg X BKN. Saat ini team juga masih menunggu penyelesaian entri dalam SAPK  oleh instansi. Tim Kerja Penetapan NIP CPNS menargetkan akan selesai akhir Desember 2020,” ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan, penetapan NIP CPNS formasi 2019 ini berbeda dari tahun sebelumnya yang masih menggunakan berkas fisik. “Penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 seluruhnya dilakukan secara digital, sehingga tidak ada lagi dokumen yang akan menumpuk di Kanreg X BKN. Sistem digitalisasi ini diharapkan juga dapat mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan perkantoran,” ungkapnya.

WhatsApp Image 2020-11-30 at 08.03.20 WhatsApp Image 2020-11-30 at 08.03.18

Team Penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 saat memeriksa data secara digital

Kepala Kanreg X BKN berharap semua pihak dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik sehingga penyelesaian penetapan NIP dapat selesai sesuai target dan bisa menjadi kado istimewa di Tahun Baru 2021. (team)

Read more

BKN Lakukan Piloting Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah

BADUNG. Berkenaan dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan Piloting Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah, Direktorat Kinerja ASN menggelar Focus Group Discussion (FGD) Hasil Evaluasi Pembinaan Manajemen Kinerja pada 25 hingga 26 November 2020 bertempat di salah satu hotel di Bali. Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf dan Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto, serta Achmad Slamet Hidayat selaku Direktur Kinerja ASN, sejumlah Kepala Kanreg BKN di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan perwakilan dari instansi daerah yang dilakukan secara langsung maupun virtual.

Dalam arahannya, Wakil Kepala BKN menegaskan perlunya dibangun sebuah sistem guna meningkatkan profesionalitas ASN sehingga dapat memberikan outcome yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta stakeholder.

“ASN harus meningkatkan profesionalitas, sehingga dapat memberikan output yang jelas serta outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta stakeholder. Diperlukan penilaian kinerja yang terukur dan  akuntabel, sehingga penilaian kinerja pada akhirnya tidak hanya sekedar nilai dan tunjangan tetapi juga promosi dan demosi. Karena itu dibutuhkan sistem yang dapat digunakan untuk memantau dan melakukan pembinaan serta evaluasi bagi ASN, termasuk didalamnya penerapan pilot project atau role model,” tegasnya.

IMG_8153

Supranawa Yusuf saat memberikan pengarahan kepada seluruh peserta FGD secara virtual

Lebih lanjut dijelaskan, salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan update data PNS serta memantau kinerja PNS melalui perbaikan dalam sistem e-kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi SAPK yang dikelola BKN. Pelaksanaan integrasi ini dapat dilakukan dua arah, sehingga pengelolaan dapat lebih optimal. Selain dapat  memperbaiki kualitas pengelolaan manajemen ASN secara nasional, data kepegawaian yang terintegrasi ini juga dilakukan guna meningkatkan manajemen ASN sekaligus mendukung strategi nasional KPK terkait pencegahan korupsi.

Sementara terkait Pilot Project Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN yang terintegrasi, Supranawa Yusuf mengapresiasi langkah efektif tersebut, untuk memantau serta mengevaluasi sejauh mana pilot project mengelola manajemen kinerja sehingga dapat berjalan dengan baik. Ke depan, tidak hanya BKN tetapi juga instansi pemerintah yang sudah memenuhi kualifikasi manajemen kinerja yang baik dapat melakukan pendampingan ke instansi lain.

Dalam arahannya, Haryomo Dwi Putranto selaku Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN mengungkapkan  bahwa penilaian kinerja merupakan salah satu merit sistem dalam pelaksanaan manajamen PNS di instansi pemerintahan. Penilaian kinerja ini menggunakan aplikasi e-kinerja yg terdiri dari DESK berupa penilaian SKP, serta penilaian perilaku dengan metode 360. Kedua aplikasi tersebut menjadi dasar laporan kinerja PNS pada instansi yang harus dilaporkan kepada BKN. Sehingga  mempunyai data base kinerja PNS secara nasional dan dapat diupdate setiap waktu. Ke depan diharapkan e-kinerja  sudah terintegrasi dgn SAPK, sehingga memudahkan instansi terkait pelaporan kinerja PNS. Instansi yang terpilih sebagai Pilot Project berpartisipasi dalam aplikasi e kinerja yg terintegrasi dgn SAPK. Hasil evaluasi tersebut meliputi capaian, hambatan serta kendala yang dihadapi oleh instansi terkait. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan bagi PNS terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai,  instalasi sistem aplikasi e-kinerja,  pendampingan kapabilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan SAPK, memastikan penerapan e-kinerja dan SAPK, dan pelaporan kinerja pegawai dalam aplikasi. Selanjutnya dilakukan pembinaan dalam melakukan validasi bersama yg selaras untuk memastikan penerapan e-kinerja telah diadopsi.

IMG_8224 (2)

Kepala Kanreg X BKN (kiri) menyerahkan plakat penghargaan kepada perwakilan dari Pemkab.Ende, NTT

Kegiatan FGD Hasil Evaluasi Pembinaan Manajemen Kinerja yang dibuka oleh Wakil Kepala BKN ini akan dilakukan hingga esok hari 26 November 2020. Secara langsung kegiatan dihadiri Direktur Kinerja ASN BKN Achmad Slamet Hidayat beserta jajaran, Kepala Kanreg di lingkungan BKN serta sejumlah Sekda dari beberapa wilayah di Indonesia 80 peserta dari instansi pusat maupun daerah. Dalam kegiatan dilakukan pula penyerahan penghargaan dari Direktorat Kinerja ASN atas komitmen dan kerja sama dalam pelaksanaan Piloting Penerapan sistem informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Daerah kepada instansi pusat dan daerah yang terpilih sebagai Pilot Project Penerapan sistem informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi. (IRN)

 

Read more

20 PNS Kanwil.Kemenkumham Bali Ikuti Seleksi Jabatan Dengan Sistem CAT BKN

Denpasar. Sistem Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara tak hanya dimanfaatkan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil , tapi juga digunakan dalam seleksi terbuka instansi pemerintah, salah satunya oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali. Bekerjasama dengan Kanreg X BKN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali menggelar Seleksi Terbuka Jabatan Administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali dengan sistem CAT BKN. Seleksi jabatan Pengawas dan Pelaksana yang diadakan pada Selasa (24/11) di ruang CAT Kanreg X BKN ini diikuti 20 PNS di lingkungan Kanwil. Kemenkumham Bali.

 

WhatsApp Image 2020-11-24 at 09.09.25 (2)

Paulus Dwi Laksono Harjono saat memberikan pengarahan

Dalam pengarahannya, Kepala Kanreg X BKN Paulus Dwi Laksono Harjono mengapresiasi pihak  Kanwil. Kemenkumham Provinsi Bali dalam penempatan jabatan yang dilakukan secara objektif sesuai dengan kompetensi pegawai lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali, melalui kegiatan penilaian kompetensi dengan sistem CAT BKN.

“Proses penempatan jabatan saat ini didasarkan pada potensi dan kompetensi untuk menjamin objektivitas penempatan jabatan PNS. Penilaian kompetensi ini juga dapat bermanfaat bagi pengembangan karier PNS yang bersangkutan, ungkapnya”

Kepala Kanreg X BKN dalam kesempatan ini juga memberikan motivasi bagi seluruh peserta agar mengikuti tahapan seleksi dengan baik, jujur, serta berkonsentrasi saat mengerjakan soal ujian dengan sistem CAT. Selain itu, juga memperhatikan waktu yg tersedia dengan jumlah soal ujian.

20201124_091255

Suasana pelaksanaan seleksi tebuka dengan sistem CAT

Dalam seleksi ini dihadiri pula Kepala Bagian Umum Kanwil.Kemenkumham Bali Ida Ayu Susanti beserta jajarannya, serta Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kanreg X BKN beserta panitia seleksi di lingkungan Kanreg X BKN. Sementara itu, tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Administrasi diawali uji kompetensi dengan menggunakan sistem CAT BKN, dilanjutkan penyusunan makalah pada Rabu (25/11) dan wawancara pada Kamis (26/11) bertempat di Aula Kanwil.Kemenkumham Bali. (AWW & IRN)

Read more

Masa Pandemi, BKN Terapkan Paperless Dalam Proses Penetapan NIP

Denpasar. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widiyanto mengatakan Covid membawa pengaruh besar terhadap proses seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, mulai dari ujian dengan sistem CAT pada November 2019 lalu hingga proses penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai)  saat ini. Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 yang dijadwalkan selesai pada Juni 2020, terpaksa harus ditunda karena adanya pandemi virus Corona. Terkait Penetapan NIP Formasi Tahun 2019, BKN akan menerapkan dengan sistem Paperless. “Penetapan NIP Formasi Tahun 2019 akan dilakukan full paperless. Instansi tidak perlu meminta dokumen fisik kepada Calon CPNS. Dokumen yang sudah diupload peserta melalui akun di SSCN, selanjutnya akan diverifikasi oleh petugas admin di instansi pengelola kepegawaian di daerah. Peserta.” Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Penetapan NIP Kanreg X BKN pada Senin(16/11) yang dilakukan secara daring.

DSC_7815 (2)

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN saat membuka Rakor Penetapan NIP Kanreg X BKN

Ditambahkan, persyaratan dalam pemberkasan NIP CPNS ada beberapa dokumen yang butuh waktu untuk mendapatkannya, seperti surat keterangan sehat dan napza. Karena itu, masa upload dokumen diperpanjang hingga 21 nov 2020. Diharapkan perpanjangan waktu ini dapat digunakan dgn baik oleh Calon CPNS dengan sebaik-baiknya. Aris Widiyanto juga mengapresiasi terobosan pelayanan publik yang kini banyak diterapkan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara sehingga pelayanan tidak terhambat. Salah satu inovasi di Pelayanan Kepegawaian yaitu penggunaan aplikasi upload dokumen docudigital dan penerapan DS yg selama ini belum pernah dilakukan. Inovasi ini sebagai bentuk komitmen terwujudnya birokrasi yg cepat, bersih dan akuntabel.

DSC_7806 (2)

Kepala Kanreg X BKN saat menyampaikan laporan terkait Rakor Penetapan NIP di wilayah kerja Kanreg X BKN

Sementara Kepala Kanreg X BKN  Paulus Dwi Laksono Haryono menegaskan terkait penetapan NIP, Kanreg X BKN melayani 39 instansi dari total 44 instansi daerah dengan jumlah formasi 9261 dan yang terisi 8449 formasi. Target penyelesaian waktu kurang lebih 25 hari. Kanreg X BKN sudah menyiapkan team tangguh Penetapan NIP  yang beranggotakan pegawai dari lintas bidang, sehingga proses penetapan NIP dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu.

Paulus Dwi Laksono pun berharap melalui rakor penetapan NIP ini akan ada penyamaan persepsi antara Kanreg BKN dan pengelola kepegawaian di instansi daerah, yang nantinya dapat memperlancar proses penetapan NIP dan selesai tepat waktu .

DSC_7828 (2)

Suasana Rakor Penetapan NIP di Ruang Arjuna

Usai dibuka oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widiyanto, Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Abdul Salam Gassing selaku Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg X BKN serta ditutup dengan tanya jawab seputar proses penetapan NIP. (IRN)

Read more