Denpasar – Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi (SIDIGI) menyelenggarakan webinar SIGAP DIGITAL II Tahun 2026 dengan tema “Data ASN Inklusif, Layanan Kepegawaian Adaptif” secara daring pada Kamis(3/09). Kegiatan dihadiri Kepala Kantor Regional X BKN Satya Pratama, dengan mengundang Ketut Buana selaku Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Nasional (PDPIN) BKN dan diikuti pengelola kepegawaian dari instansi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di wilayah kerja Kanreg X BKN yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Webinar ini dilaksanakan sebagai evaluasi serta penguatan konfirmasi data ASN disabilitas melalui platform MyASN. Kegiatan menjadi forum bersama untuk memahami bahwa data yang lengkap adalah langkah awal menuju kebijakan yang lebih tepat dan ASN yang lebih inklusif. 

Kepala Kantor Regional X BKN Satya Pratama dalam sambutannya menyampaikan bahwa memenuhi konfirmasi data melalui MyASN bukan hanya sebagai fungsi administratif, data yang tersedia akan menggambarkan kondisi ASN secara nyata, dan dengan memahami kondisi tersebut dapat menciptakan kebijakan yang tepat dan akurat.

Menurutnya, realisasi dari kegiatan Sigap Digital #2 ini tidak dapat diwujudkan BKN sendiri, diperlukan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh ASN. Data yang berhasil dilengkapi hari ini akan berguna untuk masa depan, kedepannya data tersebut menjadi pondasi bagi manajemen ASN yang semakin inklusif.

Materi pada kegiatan ini terbagi menjadi dua dan melalui dua narasumber yang berbeda. Materi pertama disampaikan oleh Ketut Buana selaku Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Nasional (PDPIN) BKN. Dalam paparannya dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyajian data ASN penyandang disabilitas melalui pemadanan data disabilitas dengan data Kementerian Sosial dan juga menyiapkan fitur konfirmasi ASN Penyandang Disabilitas pada MyASN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai ASN disabilitas bersumber dari data yang valid dan terverifikasi secara nasional. 

Melalui konfirmasi data ASN disabilitas, proses ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi bagi instansi dalam menyiapkan sarana, prasarana, serta lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan ASN penyandang disabilitas. Pada akhirnya, atensi tidak hanya terfokus terhadap kebaikan bagi penerima layanan publik, tetapi juga pelaksana pelayanan publik.

Dilanjutkan dengan materi kedua yang disampaikan oleh Aliyah Zahira dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Nasional (PDPIN) BKN. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa proses konfirmasi data ASN dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi individu ASN dan sisi pengelola kepegawaian. Konfirmasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh ASN melakukan pemutakhiran dan pelaporan kondisi nyata, khususnya terkait data ASN penyandang disabilitas.

Melalui aplikasi MyASN, ASN dapat melakukan konfirmasi secara mandiri melalui fitur Disabilitas ASN. Fitur tersebut memungkinkan ASN untuk melengkapi data, melakukan konfirmasi keberadaan sebagai penyandang disabilitas, serta melakukan perubahan data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya. Sementara itu, dari sisi instansi proses konfirmasi dilakukan melalui SIASN dengan menjalankan fungsi rekonsiliasi guna memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diterima.

Selain penyampaian materi yang disertai dengan gambaran langkah-langkah konkret melakukan konfirmasi data, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif bersama peserta dari berbagai instansi daerah. Diskusi membahas berbagai permasalahan dalam proses konfirmasi dan pemutakhiran data.

Melalui kegiatan SIGAP DIGITAL #2 ini, Kanreg X BKN berharap seluruh instansi pemerintah di wilayah kerjanya dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya data yang akurat dan akuntabel, serta membangun komitmen bersama menuju manajemen ASN yang semakin inklusif dan berbasis data (Silvia).