Denpasar, 21 April 2025 — Kantor Regional X BKN Denpasar menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Seleksi PPPK Tahap II bagi seluruh instansi di wilayah kerjanya. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memastikan kesiapan teknis dan strategis instansi dalam menyongsong seleksi ASN khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II yang sukses dan berintegritas. Satu persatu PIC instansi yang memiliki titik lokasi mandiri dikonfirmasi kesiapan pelaksanaan seleksi. Secara umum seluruh tilok mengkonfirmasi kesiapannya dalam menyongsomg pelaksanaan seleksi setelahs erangkaian koordinasi dan komunikasi yang dijalin sebelumnya.

Rakor yang berlangsung secara daring dalam suasana penuh semangat kolaborasi ini turut dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada instansi yang dinilai paling responsif dan adaptif dalam penguatan sistem layanan kepegawaian digital, khususnya dalam aspek keamanan dan integrasi data ASN.

Kabupaten Lombok Barat berhasil meraih penghargaan Aktivasi MFA Tercepat dan dengan Persentase Tertinggi per 11 April 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas respons cepat dan kesungguhan instansi dalam mengaktifkan Multi-Factor Authentication (MFA) sebagai standar pengamanan akses terhadap aplikasi layanan kepegawaian. Implementasi MFA menjadi krusial di tengah upaya pemerintah memperkuat keamanan sistem informasi dan menjaga integritas data kepegawaian dari potensi risiko digital. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Lombok Barat, Lalu Fauzi mewakili Kaban menyampaikan bahwa capaian 98% lebih jumlah ASN yang telah melakukan aktiviasi MFA per 11 April 2025 merupakan instruksi langsung dari Bupati dan ditindaklanjuti dengan pendampingan aktivasi oleh BKPSDM Kabupaten Lombok Barat jauh sebelum batas akhir akses aplikasi layanan kepegawaian tanpa MFA. “Komitmen dan Goodwill Bupati Lombok Barat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci gerak cepat (gercep) ASN di Lombok Barat” terangnya.

Sementara itu, Kabupaten Sumbawa dinobatkan sebagai instansi dengan Pemanfaatan Aplikasi SIMPEGNAS BKN Paling Optimal. Aplikasi ini merupakan solusi layanan kepegawaian berbagi pakai yang dikembangkan BKN untuk mendukung integrasi dan efisiensi pengelolaan data ASN di seluruh Indonesia. Penghargaan ini menandai komitmen Kabupaten Sumbawa dalam memanfaatkan SIMPEGNAS secara aktif dan konsisten, sejalan dengan semangat transformasi digital dan interoperabilitas antar-aplikasi kepegawaian nasional. Menurut Plt Kepala BKPSDM kabupaten Sumbawa, Budi Santoso walaupun memutuskan memanfaatakan Simpegnas BKN paling akhir, namun komitmen yang tinggi dari para pimpinan mampu mengoptimalkan fungsi yang ada. “Atas pemanfaatan Simpegnas terutama menu LBP dan E Kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai, kami mendapatkan apresiasi dari BPK RI” ungkapnya.

Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Dr. Yudhantoro Bayu Wiratmoko, S.Kom., MMSI dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini tidak hanya simbolis, tetapi sarat makna. Ia menyebut, “Tujuan dari pemberian penghargaan ini adalah untuk membangun budaya kerja yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus memberikan inspirasi bagi instansi lain untuk memperkuat sistem layanan kepegawaian yang aman, terpadu, dan berdampak nyata bagi ASN”, jelas Kakanreg.

Lebih lanjut, kegiatan rakor ini juga dimanfaatkan sebagai ajang berbagi praktik baik antar-instansi, sekaligus mempererat sinergi antara BKN dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang adaptif dan berdaya saing. “Penghargaan diberikan sebagai bentuk recognisi dan apresiasi atas kinerja dan best practice instansi yang juga diharapkan dapat memantik dan memicu instansi lain untuk berlomba-lomba unjuk kinerja terbaik melalui gerak cepat dan tepat” papar Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Dr. I Ketut Buana, SE., M.Si., Ak., CA dalam penyampaian laporan dan kesimpulan kegiatan. Dua agenda yang dibalut dalam Rapat Koordinasi ini diharapkan membawa semangat perubahan dan menjaga semangat kolaborasi sehingga menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan setiap agenda strategis nasional, termasuk seleksi PPPK Tahap II yang akan segera digelar dan terwujudnya Satu Data ASN  (boent).