Denpasar, 17 Juni 2025 – Transformasi layanan kepegawaian berbasis digital terus diperkuat Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui berbagai forum strategis. Salah satu momentum penting itu tergambar dalam pelaksanaan SIGAP Digital IV (Sinergi Gerak Cepat dan Tepat Bagi Dukungan Digitalisasi Layanan Kepegawaian) yang digelar secara daring oleh Kantor Regional X BKN Denpasar. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi instansi wilayah kerja yang menekankan tiga isu krusial: penyelesaian disparitas Unit Organisasi (Unor), pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan percepatan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) CPNS dan PPPK melalui sistem SIASN.

Kegiatan yang mengusung semangat kolaboratif ini diikuti oleh para Kepala BKD/BKPSDM/BKPP beserta jajaran pengelola data ASN dan pengelola TTE dari seluruh wilayah kerja Kanreg X BKN Denpasar yang meliputi Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Webinar ini dibuka oleh Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Yudhantoro Bayu Wiratmoko, yang dalam pengantarnya menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

Dalam arahannya, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi ASN (SIDIGI) BKN menegaskan bahwa pemanfaatan TTE dalam setiap proses layanan kepegawaian kini bukan lagi sebatas anjuran, melainkan telah menjadi keharusan. Pemanfaatan TTE diyakini mampu menghadirkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, meminimalisasi risiko pemalsuan dokumen, serta memungkinkan layanan dilaksanakan tanpa batasan waktu dan lokasi. Deputi SIDIGI juga menekankan bahwa integrasi TTE dalam sistem SIASN merupakan bagian dari perubahan mendasar dalam birokrasi digital ASN. Pernyataan paling menonjol yang disampaikan dalam forum ini adalah bahwa mulai tahun anggaran 2025, proses penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan ke daerah akan sepenuhnya berbasis data SIASN. Ini berarti, hanya SK CPNS dan PPPK yang diterbitkan melalui SIASN dan menggunakan TTE yang akan diakui sebagai dasar perhitungan transfer DAU. SK yang masih diterbitkan secara manual diwajibkan untuk segera diunggah ke dalam sistem SIASN agar tetap tercatat dalam database nasional. Ketentuan ini menandai babak baru dalam kebijakan fiskal, di mana keterpaduan data ASN menjadi syarat administratif dan teknis yang menentukan transfer keuangan negara ke daerah.

Deputi SIDIGI juga mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi ASN sangat ditentukan oleh validitas dan konsistensi data. Disparitas data yang masih terjadi di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang erat dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan agar penyelesaian disparitas data Unor segera dituntaskan. Hanya dengan data yang bersih, akurat, dan sinkron, digitalisasi dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun sistem kepegawaian nasional yang adaptif, otomatis, dan terpercaya.

SIGAP Digital IV juga menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan praktik baik. Para narasumber dari Direktorat Pengelolaan dan Penyajian Informasi Kepegawaian (PDPIK), Direktorat Pembangunan dan Pengembangan SIASN (PPSIASN), serta Pusat Perencanaan dan Kebutuhan ASN menyampaikan berbagai materi teknis dan strategi implementasi digitalisasi ASN. Paparan ini mencakup proses perencanaan kebutuhan formasi ASN, progres penyelesaian disparitas data, hingga teknis pemanfaatan TTE dan integrasi antar aplikasi. Seluruh sesi berlangsung dinamis, disertai tanya jawab yang mencerminkan antusiasme dan semangat sinergi dari peserta.

Dalam sesi penutup, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kanreg X BKN Denpasar, I Ketut Buana, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam menyukseskan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa SIGAP Digital IV bukan hanya sekadar webinar, melainkan bagian dari Gerakan kolaborasi dan perubahan budaya kerja ASN menuju sistem pelayanan kepegawaian yang sepenuhnya berbasis data dan digital. Melalui forum ini, penyamaan persepsi antarinstansi semakin diperkuat, sekaligus menjadi titik awal bagi perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan SDM aparatur yang lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, SIGAP Digital IV diharapkan menjadi media penyamaan persepsi dan penyelesaian permasalahan yang masih dihadapi oleh instansi di wilayah Bali, NTB dan NTT. Perubahan besar yang kini sedang berlangsung tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan sudah menyentuh dimensi struktural dalam tata kelola pemerintahan. Data ASN bukan lagi hanya alat bantu administrasi, melainkan telah menjadi dasar kebijakan fiskal dan pembangunan nasional. Kegiatan ini mempertegas komitmen BKN, baik pusat maupun regional, dalam menghadirkan ekosistem digital ASN yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Transformasi layanan kepegawaian bukan lagi sekadar wacana, melainkan sedang berjalan melalui langkah-langkah nyata seperti implementasi TTE, pemrosesan SK melalui SIASN, dan pembenahan data secara sistemik. SIGAP Digital IV adalah bukti nyata bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan semangat kolaboratif dan arah yang terukur menuju Indonesia yang lebih baik (boent).