Denpasar – Dalam upaya terus membangun citra institusi yang tangguh dan terpercaya, Kantor Regional (Kanreg) X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar kembali menyelenggarakan kegiatan forum berbagi pengetahuan, Webinar X-POV edisi ke-43. Diselenggarakan secara virtual, kegiatan kali ini secara khusus menyoroti fundamental tata kelola pemerintahan melalui tema “Penguatan Budaya Kerja ASN Sebagai Strategi Membangun Citra Institusi yang Profesional, Berintegritas, dan Berorientasi Pelayanan”. Kegiatan yang diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Kanreg X BKN Denpasar ini mengupas tuntas pentingnya internalisasi core values atau nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Nilai-nilai tersebut bukan sekadar jargon, melainkan pedoman mutlak yang harus termanifestasi dalam kinerja sehari-hari.

Dalam sesi pemaparan materi, peserta diajak oleh Narasumber yakni Rizka Maulida (Analis Hukum Pertama Direktorat Budaya Kerja dan Citra Institusi BKN) untuk membedah lebih dalam mengenai Matriks Nilai Dasar BerAKHLAK. Diskusi difokuskan pada pengenalan panduan perilaku (kode etik) secara konkret, indikator penerapan, hingga membedah contoh-contoh pelanggaran yang kerap terjadi dan wajib dihindari oleh setiap aparatur negara. Pemahaman terhadap batasan-batasan dan contoh pelanggaran ini dinilai krusial sebagai langkah mitigasi dan evaluasi diri bagi setiap pegawai.

Melalui penyelenggaraan XPOV #43 ini, Kanreg X BKN Denpasar menaruh harapan besar agar seluruh pegawainya dapat menjadi role model (teladan) dalam penerapan budaya kerja yang positif. Penguatan budaya kerja BerAKHLAK ini diyakini merupakan fondasi utama—atau strategi kunci—untuk membangkitkan citra institusi yang tidak hanya profesional dan menjunjung tinggi integritas, tetapi juga senantiasa berorientasi pada kepuasan layanan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) kepegawaian lainnya.

Ke depannya, Kanreg X BKN Denpasar berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program pengembangan kapasitas berkelanjutan. Hal ini semata-mata dilakukan demi mewujudkan birokrasi yang lincah, berkinerja tinggi, bersih dari praktik pelanggaran, dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang prima. (Diah)