Denpasar. Untuk mendorong peningkatan Pelayanan Publik, khususnya pelayanan di bidang kepegawaian, ASN wajib memiliki kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Komitmen dari pemegang kebijakan serta para pengelola kepegawaian untuk bergerak bersama dalam memastikan kebijakan pengembangan kompetensi ASN dapat terselenggara secara konsisten menjadi syarat wajib untuk memperoleh ASN yang kompeten dalam menyelenggarakan pelayanan bidang kepegawaian.

Berkaca pada hal tersebut , Kanreg X BKN mengajak seluruh BKPSDM/BKD/BKPP sewilayah kerja Kantor Regional X BKN untuk “Bergerak Serentak, Wujudkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian” yang kemudian menjadi tema dalam Rapat Koordinasi Permasalahan Kepegawaian bertempat di salah satu hotel di Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari yakni 16 hingga 17 Mei 2023 ini dihadiri Plt. Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Kepala Kantor Regional X BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko, Kepala Kantor Regional I BKN, Paulus Dwi Laksono H, Kepala Kantor Regional II BKN Mohammad Ridwan, Widyaiswara Utama Ahmad Jalis, Sekretaris Daerah di wilayah Kerja Kantor Regional X BKN serta Direktur dan Branch Manager PT.TASPEN.

Kegiatan diawali dengan tari Remo serta drama teatrikal perjuangan pahlawan berjudul Gelora Bara Surabaya. Pertunjukan ini menggambarkan perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan di Kota Surabaya serta drama perobekan bendera dalam insiden Hotel Yamato.

 

Dalam laporannya, Kakanreg X BKN menyampaikan kegiatan yang digelar di Kota Pahlawan ini menggelorakan semangat para pejuang pergerakan, melalui kolaborasi dan sinergitas yang kuat antara pemangku kepentingan, pelayanan prima di bidang kepegawaian dapat terwujud dengan lebih baik, sejalan dengan semangat persatuan dan kesatuan.

Sementara itu Plt.Kepala BKN menekankan pentingnya sikap jujur dan adil serta jiwa nasionalisme dalam pelayanan kepegawaian bagi masyarakat. Selain itu, juga kolaborasi antar unit kerja, antar instansi juga harus ditingkatkan untuk dengan saling berkoordinasi dan bertukar informasi. Selanjutnya, digitalisasi merupakan salah satu strategi mewujudkan pelayanan prima di sektor pemerintahan. Teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepegawaian.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan launching Aplikasi Knowledge Management System (KMS) oleh Plt.Kepala BKN, Launching Logo Avatar Bali NTB NTT, Pengucapan Ikrar Bersama “Pancakarsa Sewaka Paripurna” dalam mewujudkan Layanan Prima Bidang Kepegawaian Wilayah Kerja Kanreg X Badan Kepegawaian Negara” serta penyerahan penghargaan Digitalisasi Arsip Kepegawaian.

Sementara di sesi kedua, Ahmad Jalis menjabarkan strategi pengembangan kompetensi ASN yang mampu mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan dan besarnya tuntutan atas transformasi layanan kepegawaian.